Kunci Jawaban

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 107 108 109 Kurikulum Merdeka: Hubungan Antarproduk Undang-undang

Berikut kunci Jawaban dan pembahasan soal mapel PKN kelas 10 halaman 107 108 109 semester 1 Kurikulum Merdeka.

PDF Buku Pendidikan Pancasila Kelas 10 Kurikulum Merdeka
Cover Buku PKN Pendidikan Pancasila Kelas 10 Kurikulum Merdeka - Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 107 108 109 Kurikulum Merdeka: Hubungan Antarproduk Undang-undang 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Berikut kunci Jawaban dan pembahasan soal mapel PKN kelas 10 halaman 107 108 109 semester 1 Kurikulum Merdeka.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 107

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 108

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 109

Artikel ini akan memudahkanmu dalam mengerjakan soal-soal PKN.

Mengerjakan soal PKN SMA tak sulit lagi dengan ulasan ini.

Baca juga: Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 Halaman 94 98 99, Kurikulum Merdeka: Masalah Tenaga Kerja Migran

Tugas pada ulasan ini membahas tentang materi Tugas Mandiri 4.1, Otonomi Daerah.

Berikut kunci jawabannya yang berhasil dirangkum TribunBali.com dari berbagai sumber.

Simak selengkapnya di sini.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 107 108 109

Soal Halaman 109

Uji Pemahaman

1. Tulislah tanggapan kalian terkait dengan hubungan antarproduk perundang-undangan yang ada di Indonesia!

2. Berdasarkan pengalaman kalian, apakah hubungan berbagai jenis perundang-undangan saling mendukung, tumpang tindih, atau bahkan saling menafikan?

3. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mendorong hubungan antar perundang-undangan agar sinkron atau saling mendukung?

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 109

Uji Pemahaman

1. Hubungan antarproduk perundang-undangan ada di Indonesia perlu ada penyempurnaan karena masih ditemukan sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 101 103, Task: Vocabulary

2. Hubungan berbagai jenis perundang-undang di Indonesia ada beberapa yang tidak sinkron.

Misalnya, tidak sinkron antarperencanaan peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan.

Selain itu, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur.

3. Untuk mendorong hubungan antar perundang-undangan agar sinkron dan saling mendukung yaitu dengan melaksanakan perundang-undangan dan memberi kritik yang membangun. 

Soal Halaman 107

Tugas Mandiri 4.1

Untuk lebih memahami penguasaan tentang makna otonomi daerah, jawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Makna Otonomi Daerah di Indonesia

1. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini?

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah?

3. Apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah?

4. Mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering disalahgunakan?

5. Mengapa saat ini banyak kepala daerah yang tersangkut dalam kasus korupsi di daerahnya? Apa penyebabnya?

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 107 108

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia saat ini adalah telah terselenggara dengan cukup baik.

Pada beberapa daerah otonom, otonomi daerah dapat menjadikan rakyat semakin sejahtera, daerah otonom semakin berkembang, serta memunculkan ciri khas tersendiri di setiap daerah.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut:

- Memberikan sosialisasi dan informasi tentang pembangunan daerah kepada masyarakat
- Mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan daerah
- Memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah
- Memberikan bimbingan dan pembinaan

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 98 99, Kurikulum 2013: News Report

3. Yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut:

- Daerah otonom tidak akan mampu menjalankan otonomi daerah secara maksimal
- Ketidakaktifan masyarakat berpartisipasi dalam otonomi daerah

- Menjadikan masyarakat tidak paham akan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerahnya
- Jalannya kepemerintahan tidak akan memenuhi hak masyarakat
- Menimbulkan konflik vertikal 

4. Alasan mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering disalahgunakan karena dalam diri pejabat tersebut terdapat sifat tamak, egois untuk memperkaya diri sendiri, serta lemahnya supermasi hukum Indonesia dalam menangani kasus penyelewengan kekuasaan.

5. Alasan mengapa saat ini banyak kepala daerah yang tersangkut dalam kasus korupsi di daerahnya, dikarenakan memiliki beberapa penyebab, diantaranya:

- Adanya desakan kebutuhan ekonomi
- Gaya hidup yang konsumtif
- Iman yang tidak kuat
- Kurangnya ketegasan pemerintah dalam menangani kasus korupsi

Disclaimer: 

Itu dia kunci jawaban dan soal ulasan PKN kelas 11.

Pembahasan dan kunci jawaban ini hanya digunakan sebagai panduan belajar siswa.

Siswa diharapkan untuk mengerjakan soal terlebih dahulu secara mandiri. 


 
 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved