Canang dan Rujak Sumbang Inflasi, Sempat Tembus Harga Rp 35 Ribu Sebungkus  

TRIBUN-BALI.COM  - Inflasi di Denpasar tercatat sebesar 2,99 persen year on year (yoy) pada bulan September 2024. Sementara untuk indeks konsumen (IHK) sebesar 107,64. Salah satu penyumbang inflasi pada September ini adalah rujak.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar, I Wayan Putra Sarjana mengatakan, selain rujak, beberapa komoditi penyumbang inflasi tersebut yakni kenaikan sewa rumah, daging babi, hingga tongkol yang diawetkan.

Kata dia, inflasi Denpasar berada pada rentang moderat 2 persen hingga 3 persen dianggap mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap daya beli dan stabilitas ekonomi.

Baca juga: Rekor Baru 3.000 Kunjungan Sehari, Pesona Tiga Jegeg Tabanan di Jatiluwih

Baca juga: Peringati Hari Hak untuk Tahu, Kominfo Gianyar Edukasi Mahasiswa 

Kenaikan harga canang sari dan daging babi dipengaruhi hari raya Galungan yang terjadi pada akhir September. Harga daging babi menyentuh Rp 90 ribu per kilogram dari Rp 70 ribu per kilogram.

Sementara untuk harga canang sari mencapai Rp 35 ribu per 25 pcs dari biasanya Rp15 ribu per 25 pcs. "Ini karena permintaan banyak di moment tersebut," kata I Wayan Putra Sarjana, Senin (7/10).

Katra dia, rujak turut menyumbang inflasi karena ada komoditi lain yang mengalami penurunan. “Karena ada komoditi yang turun, muncul rujak sebagai penyumbang inflasi. Tapi secara umum inflasi karena dibandingkan dengan tahun lalu," paparnya.

Sedangkan komoditi penyumbang deflasi pada September yakni cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, tomat, mangga, wafer, jagung manis, terong, wortel, kol putih dan telur ayam ras.

Untuk bulan Oktober ini, patut diwaspadai beberapa penyumbang inflasi. Seperti halnya angkutan umum, cabai rawit, bensin, beras dan pisang.

Kata dia, penurunan BBM, panen cabai rawit dan cabai merah serta deflasi pada produk-produk di bulan September diharapkan berdampak pada lebih terkendalinya inflasi pada Oktober ini.
 

Manipulasi Data

Di sisi lain, Pemerintah Pusat akan memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang terbukti memanipulasi data inflasi. Adapun praktik manipulasi data inflasi ini diduga demi mengejar insentif fiskal dari Pemerintah Pusat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berdasarkan hasil komunikasinya dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dibenarkan bahwa terdapat daerah yang memanipulasi data inflasi.

Kata dia, daerah yang melakukan permainan data tersebut tercatat sedikit. Ia tidak membeberkan pemda mana yang melakukan praktik tersebut.

 "Saya sudah cek sama pak Tito, Pak Mendagri, Beliau menyampaikan ada beberapa tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," ujar Sri Mulyani, belum lama ini.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada pemda-pemda nakal tersebut, bahkan berpeluang untuk mencabut insentif tersebut.