Belum Ada Orang Bali Dipanggil Jadi Menteri Prabowo, Bagaimana Pendapat Semeton?

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Sebanyak 49 orang tokoh baik dari partai politik maupun dari kalangan profesional sudah dipanggil Presiden terpilih, Prabowo Subianto sebelum pelantikan.

Dari 49 orang ini, digadang-gadang akan menjadi menteri yang akan mendampingi kepemimpinan Prabowo dan Gibran.

Namun sampai Selasa, 15 Oktober 2024, belum ada tokoh dari Bali yang dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara Jakarta.

Baca juga: Masih Didorong Sektor Pariwisata, BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Bali Dalam 10 Tahun Terakhir

Banyak yang berspekulasi juga tak ada orang Bali yang akan menduduki jabatan menteri di era Prabowo-Gibran.

Namun, pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), I Nyoman Subanda menyebut kemungkinan menteri dari Bali masih ada.

Baca juga: Curi Perhatian Mahasiswa di Bali, Koster Jadikan Milenial dan Gen Z Subjek Ekonomi Kreatif

Dan ia berharap jika ada menteri dari Bali, ada menteri yang memang profesional dan bukan karena partai atau pun untuk melengkapi kuota.

Meskipun nantinya tak ada menteri dari Bali, menurutnya, kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran memang diisi oleh orang berkompeten yang memang untuk kepentingan bangsa.

Subanda mengatakan, saat ini Prabowo masih belum dilantik dan baru menjadi Presiden terpilih.

Namun ia ingin membentuk kabinet dari awal dengan langkah lebih maju dari tradisi sebelum-sebelumnya.

"Selama ini dilantik dulu baru dipanggil. Sekarang proses pemanggilan berbeda, lebih cepat dan lebih mendahului," katanya.

Apalagi menurut rencana, sehari setelah pelantikan Presiden pada 20 Oktober akan dilangsungkan pelantikan menteri.

Namun Subanda mengatakan, meskipun sudah ada 49 nama yang dipanggil, belum tentu semuanya akan menjadi menteri.

Karena saat era Jokowi, ada tokoh yang dipanggil, namun kemudian tak menjadi menteri seperti contohnya Maruarar Sirait yang kini juga dipanggil Prabowo ke Kertanegara.

Namun ada juga yang optimis akan jadi menteri seperti Sri Mulyani, hingga Yusril Izha Mahendra.

"Yang dipanggil belum tentu jadi, namun kecenderungan akan dipilih jadi menteri iya," paparnya saat dihubungi, Selasa 18 Oktober 2024.

Dirinya mengatakan, terlalu dini untuk menyimpulkan orang Bali tidak diakomodir dalam Kabinet Prabowo.

Karena selain menteri, masih ada juga jabatan wakil menteri, Dirut BUMN, hingga Badan.

Apalagi belum diketahui juga bagaimana struktur pemerintahan kali ini, apakah akan ada pembengkakan Departemen atau justru ada perampingan.

"Kalau memang benar-benar sudah dilantik tidak ada orang Bali, mungkin Prabowo punya sesuatu alasan," katanya.

Dirinya pun mengatakan, jika tak dapat kursi menteri, bukan berarti Bali tak dipandang. 

Meskipun selama ini, dalam sejarah kepemimpinan dari Orde Baru hingga Presiden Jokowi selalu ada orang Bali yang jadi menteri.

Namun ia melihat ketika era Megawati Soekarnoputri sampai Jokowi ada unsur politis yang lebih dominan dalam penentuan menteri ini.

"Sebetulnya, bagi orang Bali saya ingin orang Bali diakomodir bukan karena politik, namun berdasarkan profesionalismenya. Tidak hanya pelengkap, lalu disindir atau dibully karena dianggap tidak baik, kemudian di tengah jalan kena reshuffle, kan kita tidak bangga," katanya.

"Kalau objektif melihat lebih terbuka, Indonesia tidak hanya berpikir Bali, tapi seluruh rakyat Indonesia. Saya sebetulnya ingin profesional diisi figur kompeten di bidangnya, sehingga berjalan maksimal," imbuhnya.

Untuk di Bali, dirinya menyebut ada banyak tokoh yang profesional dan kompeten seperti Made Mangku Pastika yang sudah berpengalaman di bidang eksekutif dan legislatif, kemudian ada I Nyoman Cantiasa hingga Ari Dwipayana yang sudah malang melintang di pemerintahan Jokowi selama 10 tahun.

"Kalau toh diadopsi bukan karena politik dan menghibur. Namun kemungkina masih ada, bisa saja detik-detik terakhir (ada orang Bali)," katanya. (*)