Menteri Pariwisata Baru, GIPI Bali Harapkan Program Promosi Pariwisata Lebih Produktif 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Pelaku pariwisata di Bali menggantungkan harapan, pada wajah baru di kepemimpinan Kementerian Pariwisata. Terlebih, Wakil Menteri Pariwisata yakni Ni Luh Puspa berasal dari Bali. 

Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana, menyampaikan  pentingnya program promosi pariwisata internasional yang lebih produktif dan dukungan penuh, dari pemerintah pusat untuk kemajuan pariwisata Bali.

“Ya Bali sebagai epicentrum pariwisata di Indonesia, paling tidak (kami pelaku pariwisata) pengen tahu dulu apa program (Menteri Pariwisata) yang baru ini?,” kata Gus Agung pada, Selasa 22 Oktober 2024. 

Ia mengkritik, kurangnya produktivitas promosi selama ini, dan berharap Kementerian Pariwisata dapat lebih aktif dalam mempromosikan Bali di pasar internasional.

Gus Agung juga menyoroti pentingnya promosi yang lebih efektif dan terarah ke pasar internasional, serta mengingatkan bahwa pemotongan anggaran di masa lalu telah menghambat upaya promosi. 

“Kita kemarin kurang karena anggaran dipotong dan lain sebagainya. Jadi agar tidak ada pemotongan anggaran itu, (promosinya) sesuai dengan budget yang diharapkan,” imbuhnya.

Baca juga: Koster Sebut Pembangunan Bandara Bali Utara Bulan Ditolak tapi Dibatalkan karena Ini

Baca juga: SELAMAT JALAN Gede S, Kecelakaan Hitungan Menit Renggut Nyawa Pemuda Desa Tegak di Klungkung

Mengenai pemerataan pariwisata di Bali, khususnya terkait rencana pembangunan Bandara Bali Utara, Gus Agung menilai moratorium pembangunan sudah cukup efektif untuk mendorong wisatawan beralih ke daerah di luar Bali Selatan.

"Saran saya sih dengan moratorium saya pikir udah cukup menyebarkan ya. Jadi Bali Selatan ditutup, jadi orang buka usaha di luar Bali Selatan gitu, itu sementara aja mungkin lebih efektif,” katanya.

Gus Agung juga menyinggung pentingnya sertifikasi, untuk meningkatkan standar pariwisata, termasuk dalam hal keamanan, yang dinilainya belum optimal, khususnya pada wisata laut.

"Keamanan kan bukan hanya hotel saja, tapi juga di marine ya itu kan belum standar. Nah, itu ditingkatkan jadi itu tugas pemerintah pusat itu, di Kementerian Pariwisata," tuturnya.