Tomy: Warga Tak Percaya PDAM Badung, Sudah 4 Tahun Desa Pecatu Krisis Air Bersih

Tomy: Warga Tak Percaya PDAM Badung, Sudah 4 Tahun Desa Pecatu Krisis Air Bersih

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Warga Desa Pecatu, Kuta Selatan masih krisis air. Masalah ini berlarut-larut.

Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Mangutama (PDAM) Badung terpaksa membeli air tangki.
 
Anggota DPRD Badung, I Made Tomy Martana Putra mengaku banyak menerima keluhan masalah air.

Baca juga: Jadi Jualan Saat Pilkada, Plt Bupati Beberkan Alasan Badung Krisis Air Bersih

Ia yang wakil dewan sekaligus pelanggan PDAM Badung juga masih sulit mendapatkan air bersih.

"Permasalahan air bersih harus ditangani serius oleh Pemkab Badung. Air sudah menjadi masalah bertahun-tahun," ucap anggota Komisi I DPRD Badung ini, Kamis (31/10/2024).

Dalam mencari solusi, ia menilai perlu penambahan penyertaan modal ke PDAM Badung.

Hal ini dapat digunakan untuk perbaikan jaringan perpipaan dan menambah sarana prasarana yang dibutuhkan.

Baca juga: Rugikan PDAM 967 Miliar Lebih, Pelaku Pencuri Air Bersih di Badung Selatan Akhirnya Ditahan Kejari

"Saya hampir setiap harinya menerima keluhan dari masyarakat. Sebagai anggota dewan dari Pecatu saya wajib menyuarakan tentang air ini. Kutuh juga sudah mulai paceklik air," kata Tomy.

Masalah air ternyata menyebabkan kemacetan lalu lintas menuju Pecatu. Akomodasi wisata yang di Pecatu membeli air yang diantarkan dengan truk tangki. Warga pun juga turut membeli air tangki.

"Ini faktanya, kemacetan juga terjadi sehingga kami dari Fraksi Golkar sangat berharap pemerintah serius menangani air ini. Karena Pecatu adalah daerah pariwisata penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah), malu kita," kata Ketua DPD KNPI Badung ini.

Baca juga: Terkait Air Bersih di Badung, Giri Prasta Sebut Sudah Dirancang dan Tunggu Peresmian Bendungan Sidan

Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak mempercayai PDAM Badung. Bahkan Tomy mengungkapkan ada pernyataan masyarakat yang ingin pengelolaan air di Pecatu kembali ke pihak swasta.

Krisis air di Pecatu telah dialami masyarakat selama empat tahun terakhir.

“Kami harapkan penyertaan modal dari pemerintah kepada PDAM Badung. Dengan harapkan masalah air ini dapat tertangani,” papar dia.

Lebih lanjut Tomy menyatakan, sesuai dengan Pandangan Umum Fraksi Golkar, penyertaan modal diminta dapat mencapai Rp 446,02 miliar lebih hingga tahun 2025. Penyertaan modal ini untuk cakupan pelayanan menyeluruh.

"Penyertaan modal ini sangat penting untuk menunjang pembiayaan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana maupun perbaikan jaringan, untuk optimalisasi cakupan layanan 100 persen kepada masyarakat,” imbuhnya. (*)

Berita lainnya di Krisis Air Bersih