CURHAT ke Dewan Gaji Menurun karena Tambahan Tenaga PPPK, Ini Kata Nakes di Jembrana

TRIBUN-BALI.COM - Komisi III DPRD Jembrana mendatangi sejumlah puskesmas di, Jumat (8/11). Dewan pun mendengar curhat dari para tenaga kesehatan (nakes) Jembrana. Rata-rata khawatir pendapatannya menurun akibat tambahan tenaga PPPK.

Ada tiga puskesmas yang didatangi anggota dewan. Di antaranya Puskesmas I Mendoyo, Puskemas II Jembrana dan Puskesmas I Jembrana.

Dewan ingin mengetahui pelayanan kesehatan. Sebelumnya dewan mendengar banyak isu nakes akan mogok kerja hingga pemotongan pendapatan.

Saat dewan datang, nakes menyampaikan keluhannya soal pendapatan. Mereka begitu emosional hingga meneteskan air mata menumpahkan isi hatinya yang kecewa berat. Meski pendapatan berkurang, mereka tetap melayani masyarakat.

"Pertanyaan kami di bawah, apakah kami bukan ASN? Kenapa kok diberikan beda? Bahkan penyampaian temen-temen nakes kok berkurang? Kok lebih banyak gaji tukang sapu daripada kami?," tutur Kepala Puskesmas I Mendoyo, dr Kadek Ayu Dewi Damayanti.

Baca juga: DEBAT Pilgub II, Beasiswa dan Sekolah Gratis, Mulia-PAS & Koster-Giri Bicara Pembangunan SDM Bali 

Baca juga: BBMKG Imbau Waspada Potensi Kecepatan Angin di Laut Bali, Simak Beritanya!

Ia mengaku sudah menyampaikan kepada para nakes lainnya agar bersabar meskipun pendapatannya bakal jauh berkurang di 2025 mendatang. Namun sesuai penyampaian pemerintah daerah, nakes di puskesmas akan diberikan tambahan kalau anggaran tersedia.

"Meskipun berkurang, kami tetap setia untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. Kami tidak ada mogok atau apapun," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Jembrana, I Dewa Putu Mertayasa mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan ke sejumlah puskesmas ini untuk mendengar langsung aspirasi dari tenaga kesehatan. Isu ketimpangan pendapatan nakes di puskesmas ini sudah tersiar kemana-mana.

Di tahun 2025 mendatang, jumlah nakes di puskesmas akan bertambah sehingga mengurangi pendapatan nakes yang sudah lama bekerja. Maka keluhan ini tentunya akan dibicarakan secara bersama-sama dengan instansi untuk mencari solusi terbaik.

"Tentunya akan kami perjuangkan, minimal sama dengan ASN yang bekerja di Pemkab. Karena sesuai data yang diterima, ketimpangannya cukup jauh. Intinya mereka berharap agar pendapatan nakes justru jauh di bawah tenaga lainnya seperti sopir dan tenaga kebersihan," tandasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Jembrana, dr. Made Dwipayana mengakui keluhan nakes muncul seiring peralihan puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Seluruh penghasilan atau pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab masing-masing puskesmas termasuk remunerasi (penghasilan tambahan).

Dinkes Jembrana telah membahas apa yang menjadi usulan nakes di puskesmas. Ia telah mengusulkan tambahan insentif sebesar Rp 32 miliar untuk seluruh pegawai puskesmas, meskipun alokasi yang disetujui Rp 1,3 miliar untuk dua puskesmas di Jembrana paling timur dan paling barat.

"Sudah kami usulkan untuk semua nakes dengan total nilai Rp 32 miliar lebih. Namun hal itu semua balik lagi ke soal kemampuan keuangan daerah. Untuk sementara ini sepertinya belum bisa diberikan (TPP ke nakes Puskesmas)," tandasnya. (mpa)