Mulia-PAS Ofensif, Koster-Giri Santai, Debat Ketiga Pilgub Bali 2024 Diwarnai Sindiran

Mulia-PAS Ofensif, Koster-Giri Santai, Debat Ketiga Pilgub Bali 2024 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Debat terbuka ketiga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024 membahas tema besar 'Ngardi Bali Shanti lan Jagadhita’, Rabu (20/11/2024).

Sindiran mewarnai debat yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) ini.

Paslon Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) tampak lebih ofensif menyinggung era kepemimpinan Wayan Koster.

Baca juga: Debat Pilgub Bali Pamungkas Tema Paling Aplikatif, Ngardi Bali Shanti lan Jagadhita’

Dalam debat ini, Koster disentil beberapa hal.

Ia disebut menghilangkan Simantri, tidak memberikan ruang untuk perempuan berkarya di instansi, hingga kasus hukum terkait proyek tol.

Meski demikian, paslon Wayan Koster dan Giri Prasta (Koster-Giri) terlihat santai menanggapi.

Saat membahas kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat di Bali, Made Muliawan Arya alias De Gadjah juga menyatakan pemerintahan sebelumnya belum serius menangani masalah ini.

Baca juga: KPU Buleleng Undang Kepala Sekolah dan Siswa OSIS Untuk Saksikan Debat Ketiga

De Gadjah menawarkan solusi.

“Kami juga akan mensosialisasikan bahaya penyakit menular seksual, termasuk menambahkan kurikulum bela diri di sekolah dasar dan menengah pertama untuk melindungi anak-anak,” jelas De Gadjah.  

Paslon 01 ini berencana membuat aplikasi pelaporan yang mempermudah masyarakat melaporkan kasus kekerasan seksual.

Mereka juga akan mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan secara dini untuk memberikan penanganan cepat dan tepat.

Baca juga: Saksikan Debat Pilkada Klunglung, Pj Jendrika Nantikan Program Penuntasan Sampah dari Paslon

Sementara itu, paslon 02, Koster-Giri menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi terkait tindak pidana kekerasan seksual melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas perempuan.

Koster-Giri juga berencana membentuk wadah penanganan bersama yang melibatkan pemerintah kabupaten dan provinsi untuk menyediakan rumah aman bagi korban.  

“Kami akan mendorong aparat penegak hukum agar responsif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual dan mengambil tindakan tegas,” demikian ujar Koster.