Terkait UMK Tahun 2025, Disperinaker Badung Sebut Awal Desember Baru Dibahas

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Hingga penghujung November 2024, pemerintah Kabupaten Badung belum menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025. 

Seperti diketahui, UMK itu harus ditetapkan karena menjadi acuan perusahaan untuk memberi upah kepada pekerjanya.

Meski demikian, kabarnya UMK itu akan dibahas awal bulan Desember 2024 mendatang. 

Bahkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) juga tengah mempersiapkan pembahasan UMK itu dengan dewan pengupah.

Baca juga: Perbandingan Besaran UMK Bali Tahun 2024, Badung Posisi Teratas dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi

Kepala Disperinaker, I Putu Eka Merthawan saat dikonfirmasi Kamis 21 November 2024, tidak menampik hal tersebut.

Pihaknya mengaku sampai saat ini belum berani memastikan dan membahas terkait dengan UMK di Gumi Keris.

"Untuk masalah UMK, belum kita bahas. Kini masih dibuatkan skema normatif," ujar Eka Merthawan.

Hanya saja mengenai besaran UMK nanti, pihaknya akan melakukan pembahasan dengan dewan pengupah. 

Bahkan sesuai perencanaan rapat akan dilakukan pada awal Desember 2024 mendatang.

"Awal Desember kami rapat dengan dewan pengupah," tegasnya singkat.
 
Birokrat asal Sempidi Badung itu belum berani memastikan lebih lanjut mengenai UMK itu apakah naik atau tetap. 

Eka Merthawan mengakui saat ini banyak indikator yang wajib dipenuhi.

Sebelumnya dalam menentukan UMK Disprinaker Badung menunggu arahan dari kementerian. 

Apalagi dalam pembahasan UMK tersebut, biasanya penentuan besaran upah harus melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengacu pada indikator perekonomian di daerah masing-masing.

Selain itu, penetapan UMK juga harus menunggu Provinsi Bali menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). 

UMP ini nantinya sebagai acuan dalam menentukan besaran UMK.