Penerimaan Pajak Rp 13,57 T, Inflasi di Bali Triwulan III 2,51 Persen

Penerimaan Pajak Rp 13,57 T, Inflasi di Bali Triwulan III 2,51 Persen

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Tumbuh positif 27,74 persen year on year (yoy), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Bali) berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sejumlah Rp13,57 triliun hingga bulan Oktober tahun 2024 atau 80,52?ri target yang telah ditetapkan sebesar Rp16,86 triliun.

Capaian ini dibeberkan oleh Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Bali.

Baca juga: Tanggapi Statement Luhut, IKPI Denpasar Akui Ada Investor Nakal dan Sedikit Pengetahuan Pajak

“Hingga 31 Oktober 2024, kontribusi terbesar penerimaan pajak Kanwil DJP Bali berdasarkan jenis pajaknya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp9.654,93 miliar serta dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp3.799,30 miliar,” kata Darmawan, Kamis (28/11).

Sedangkan dari sisi sektor usaha, dua sektor usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum yang tumbuh sebesar 57,26?n Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 23,43% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca juga: Baru Rp 5,8 Triliun, Realisasi PAD Badung Masih Jauh dari Target, Pendapatan Pajak Dirancang Rp 9,2T

Penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2024 didukung oleh lima sektor dominan penentu penerimaan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sejumlah Rp2.542,51 miliar atau berperan sebesar 18,73%, Aktivitas Keuangan dan Asuransi sejumlah Rp2.009,82 miliar atau berperan sebesar 14,8%, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Rp1.935,92 miliar atau berperan sebesar 14,26%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sejumlah Rp1.380,40 miliar atau berperan sebesar 10,17%, dan Industri Pengolahan sejumlah Rp958,53 miliar atau berperan sebesar 7,06%.

Dari sisi kepatuhan, Darmawan mengungkapkan bahwa sejumlah 359.142 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh telah disampaikan wajib pajak hingga Oktober 2024.

Baca juga: PEMUTIHAN Sampai Akhir 2024! Tunggakan Masih Rp103 Miliar, 200 Ribu Kendaraan Belum Bayar Pajak

Capaian ini tumbuh positif 5,23% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

SPT PPh tersebut terdiri dari 36.045 SPT Wajib Pajak (WP) Badan, 281.312 SPT WP Orang Pribadi Karyawan, dan 41.785 SPT WP Orang Pribadi Non Karyawan. 

“Informasi terbaru mengenai persiapan Coretax, saat ini kami sedang melaksanakan edukasi tahap II dan tahap III secara bersamaan. Edukasi Coretax tahap II dilaksanakan secara mandiri berdasarkan inisiatif wajib pajak dengan reservasi kelas pajak atau perjanjian ke helpdesk. Sedangkan untuk edukasi tahap III dilakukan dengan metode simulasi interaktif berbasis internet,” ujar Darmawan tentang update Coretax.

Baca juga: Apresiasi Wajib Pajak dan Stakeholders, KPP Pratama Denpasar Barat Gelar Tax Gathering

Sementara, menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali dan Nusa Tenggara R. Fadjar Donny Tjahjadi, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Provinsi Bali hingga bulan Oktober sebesar Rp1,12 triliun dari target sejumlah Rp1,24 triliun (99,57?ri target).

Penerimaan ini tumbuh Rp190,64 miliar atau 25,61% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Jika dijabarkan, realisasi penerimaan bea masuk mencapai Rp122,92 miliar dari target sebesar Rp113 miliar (99,19?ri target) dan penerimaan cukai mencapai Rp840,15 miliar dari target sebesar Rp1.130 miliar (74,36?ri target).

Inflasi di Bali Capai 2,51 Persen

Sementara itu, dari sisi pengelolaan anggaran, kinerja belanja Kementerian/Lembaga hingga bulan Oktober sejumlah Rp9,54 triliun yang mengalami pertumbuhan 16,9% (yoy), sedangkan belanja Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp10,29 triliun yang mengalami pertumbuhan 12,8% (yoy).