TERANCAM Berhenti Beroperasi 2025 Bus Trans Metro di Bali, Begini Respon Pj Gubernur Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Bus Trans Metro Dewata (TMD) kembali menjadi sorotan publik. Kini kendaraan publik ini terancam berhenti beroperasi di tahun 2025.

Penyebabnya, minat warga Bali khususnya di wilayah Sarbagita sangat kecil terhadap Bus Trans Metro Dewata ini. 

Bus berwarna merah hitam ini seringkali kosong, atau hanya membawa segelintir penumpang saat beroperasi.
Sementara di sisi lain biaya operasionalnya sangat tinggi, sehingga tak bisa tertutupi.

Menanggapi kondisi ini, PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, masih berharap Bus Trans Metro Dewata bisa tetap beroperasi tahun depan. 

Baca juga: 2 PENDAKI Tersesat di Gunung Agung Ketemu! Diki Sempat Bertemu Krama Sembahyang, Ridho Patah Kaki

Baca juga: TRAGEDI Berdarah Suami-Istri, Polres Bangli Hentikan Kasus Pembunuhan 

Di akhir masa jabatannya, Mahendra Jaya akan upayakan Bus Trans Metro Dewata agar tidak disetop alias tetap beroperasi pada tahun 2025 mendatang. 

Hal ini diungkapkan usai hadiri acara Coffee Morning di Jayasabha, Denpasar, Jumat 27 Desember 2024.

“Kita masih melakukan evaluasi, kita masih berupaya Trans Metro Dewata tetap beroperasi," katanya.

Menurut Mahendra Jaya, kehadiran Bus Trans Metro Dewata menjadi salah satu layanan publik yang bagus.

Bus yang merupakan program dari pemerintah pusat ini menjadi transportasi publik, guna mengurangi pemakaian kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan.

"Karena ini kan salah satu layanan publik yang bagus, saya berusaha agar tetap bisa beroperasi,” jelas Mahendra. 

Pejabat asal Temesi, Gianyar, ini menambahkan, meskipun anggaran Bus Trans Metro Dewata berasal dari pusat, dirinya tetap mengusahakan agar Bus Trans Metro tetap ada di Bali. 

“Anggaran itu kan dari pusat ya dari daerah kita tetap usulkan agar tetap ada,” imbuhnya. Bus Trans Metro Dewata merupakan program Kementerian Perhubungan dengan sistem transportasi bus raya terpadu beroperasi sejak 2020.

Penganggaran bus TMD ini masih bergantung dengan pemerintah pusat. Padahal Pemerintah Pusat telah menyurati Pemerintah Provinsi Bali untuk bisa dikelola oleh Pemprov Bali.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta, menjelaskan untuk perubahan pengelolaan menjadi ke Pemprov Bali, belum ada  kapasitas. 

Samsi mengatakan khawatir terkait pengoperasian TMD Tahun 2025 mendatang sebab penganggaran belum clear.