Bus Trans Metro Dewata Berhenti Beroperasi Per 1 Januari, Dewan Denpasar Berharap Dipertahankan

Sehingga secara pribadi, politisi PSI ini sangat berharap Trans Metro Dewata dapat dipertahankan.

Apalagi menurutnya, bus yang lebih dikenal dengan Teman Bus ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Bali termasuk di Denpasar, dengan mendorong masyarakat menggunakan moda transportasi publik.

“Sebetulnya banyak warga yang terbantu dengan keberadaan Teman Bus ini untuk mobilitas mereka mengingat biayanya yang murah dan dengan fasilitas yang bagus seperti ber-AC, bersih, sabuk pengaman di setiap kursi,” paparnya.

“Dan perlu diingat setelah peluncurannya pada tahun 2020, kita terkena Covid selama dua tahun sehingga penggunaan kendaraan umum menjadi hal yang dihindari saat itu. Tapi pasca Covid jumlah penumpang meningkat, kok. Terutama jalur Pesiapan Central Parkir dan jalur GOR Ngurah Rai-Ubud, apalagi pada jam berangkat dan pulang kerja, bus penuh penumpang,” imbuhnya.

Agus menambahkan, teknologi dalam Trans Metro Dewata juga cukup baik seperti adanya pembatasan kecepatan, tidak boleh berhenti di luar titik perhentian yang ditetapkan, jika bus terlalu dekat dengan kendaraan lain atau mengambil jalur kendaraan lain, bila dilanggar akan ada peringatan otomatis yang muncul lewat speaker di dalam bus untuk pengemudi dan denda dalam nominal yang cukup besar bagi pengemudi yang melanggar sehingga pengemudi mestinya patuh pada aturan berkendara.

Meski begitu, menurutnya, harus diakui prakondisi tidak dilakukan secara ideal terhadap bus ini, misalnya tidak adanya dorongan yang kuat, terstruktur, dan masif dari pemerintah Bali agar masyarakat beralih dari transportasi pribadi menggunakan transportasi massal.

Juga tidak ada pembatasan jumlah kendaraan pribadi, tidak dilakukan pelebaran jalan agar bisa dibuatkan jalur khusus Teman Bus, sehingga terkesan menambah masalah kemacetan.

Di sisi lain, peran serta masyarakat juga dibutuhkan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa upaya mengurai kemacetan dan menggunakan transportasi publik adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.

“Tak akan ada kebijakan publik yang akan berhasil tanpa peran serta publik secara sadar,” paparnya.

Pihaknya secara pribadi pun sangat menyayangkan jika benar per 1 Januari 2025 Trans Metro Dewata berhenti beroperasi di Bali.

“Masyarakat pengguna akan kembali beralih ke kendaraan pribadi, yang tentu saja akan menambah jumlah kendaraan pribadi di jalan, dan upaya untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik mengalami kemunduran. Semoga saja dapat dipertahankan, tentu saja dengan menyiapkan prakondisi seperti yang saya sebut sebelumnya,” paparnya. (*)

Kumpulan Artikel Bali