Koster Akan Hidupkan Bus TMD Lagi, Sopir, Pengguna hingga MTI Gelar Aksi di Terminal Ubung

Sementara itu, nasib staf dan sopir TMD, sampai saat ini manajemen tidak melakukan PHK. “Sampai gaji bulan ini masih akan diberikan. Kami tahu dan paham, pasti mereka merupakan tulang punggung keluarga. Sehingga kebijakan manajemen memberikan gaji untuk bulan ketigabelas,” paparnya.

Dirinya menyebutkan, total ada 317 sopir dan staf yang terdampak akibat berhentinya operasional TMD. Sementara setelah Januari 2025, pihaknya masih menunggu koordinasi Pemprov Bali dengan Kementerian Perhubungan. Diharapkan, sambil menunggu 1 Juli untuk operasional 1 koridor, bisa dibiayai pemerintah pusat.

Begitupun untuk koridor lainnya setelah 1 Juli juga dibiayai pusat sambil menunggu Pemprov bisa mengambil alih semua koridor secara bertahap. “Ada 6 koridor, dan 1 Juli 2025 rencananya diambil 1 koridor yakni koridor 2 dari Ubung ke Airport,” jelasnya. 

Ketua MTI Bali, I Made Rai Ridharta juga menyoroti keberadaan staf dan sopir yang nasibnya masih belum pasti. Meskipun di Januari 2025 masih diberikan gaji, namun untuk selanjutnya masih belum ada kepastian. Tak hanya itu, Rai juga berharap apabila bus ini kembali beroperasi, agar masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik.

“Karena angkutan umum ini bisa lebih efektif daripada kendaraan pribadi, sehingga bisa mengurangi kemacetan dan polusi,” paparnya. 

Bus Sarbagita Isi Kekosongan Layanan

Bus Trans Metro Dewata (TMD) berhenti operasi di Bali per 1 Januari 2025. Terkait hal tersebut, untuk memenuhi kekosongan layanan pemerintah telah menyediakan solusi lain yang dapat menunjang transportasi warga. Menurut informasi yang dilansir Tribun Bali dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali, per tanggal 2 Januari 2025 pukul 06.00 WITA, beberapa koridor Trans Metro Dewata siap digantikan bus Sarbagita guna mengisi kekosongan layanan.

Tertulis jika rute pelayanan sementara hanya tersedia 2 koridor yakni GOR -Terminal Pesiapan PP via Terminal Ubung dan terminal Mengwi dan Koridor GOR-Politeknik Negeri Bali via Central Parkir.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan menyatakan pengelolaan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan berbasis jalan dengan skema Buy The Service (BTS) di wilayah Provinsi Bali beralih ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) terhitung per Januari 2025.

Hal ini seiring dengan sudah berakhirnya nota kesepakatan nomor HK.201/8/16/DRJD/2019 tentang Perencanaan, Pembangunan Dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan Di Kota Denpasar dan nota kesepakatan nomor HK.201/8/11/DRJD/2019 tentang Perencanaan, Pembangunan Dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan Di D.I Yogyakarta.

“Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Ditjen Hubdat dengan Pemerintah Daerah tentang Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan bahwasannya jangka waktu pelaksanaan kesepakatan bersama berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tahun 2019 yang berakhir pada tahun 2024,” kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Hubdat), Ahmad Yani di Jakarta, seperti dilansir hubdat.dephub.go.id, Rabu (1/1).

Sebagai informasi, program subsidi Teman Bus ini berlangsung selama 5 tahun untuk kemudian diteruskan secara mandiri oleh masing-masing pemerintah daerah. Di banyak daerah, program ini dilanjutkan pemerintah dengan menyediakan layanan maksimal kepada masyarakat.

Kepada Pemprov Bali, Ditjen Hubdat telah melakukan audensi berkaitan dengan keberlanjutan program Buy The Service serta berkorespondensi resmi terkait rencana pelaksanaan Program BTS 2025 di Wilayah Perkotaan Sarbagita. Sesuai nota kesepakatan, tentunya Pemprov Bali diharapkan dapat meneruskan layanan tersebut sebagai bentuk komitmen penyediaan angkutan massal perkotaan kepada masyarakat.

“Kami berharap masing-masing Pemda dapat memaksimalkan anggarannya untuk penyelenggaraan angkutan massal perkotaan ini dan juga bisa lebih menyosialisasikan kepada masyarakat terkait kesadaran untuk menggunakan angkutan umum,” kata dia.
Ditjen Perhubungan Darat sudah berbicara dengan Pemprov Bali untuk mengambil alih layanan BTS Teman Bus ini agar pelayanan kepada penumpang tidak terputus. Ditjen Hubdat berharap Pemprov Bali dapat segera memutuskan secara cepat pengambilalihan layanan ini agar masyarakat tidak kecewa.

Adapun sejak awal munculnya layanan ini hingga tahun 2024, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah memberikan stimulus berupa subsidi pada layanan Teman Bus di 11 kota di antaranya Kota Denpasar, Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta, Banjarmasin, Makassar, Bandung, Surabaya, Banyumas dan Balikpapan dengan total sebanyak 45 koridor. 

“Beberapa pemerintah daerah telah mengambil alih layanan BTS Teman Bus ini seperti juga di kota Surakarta sebanyak 3 koridor serta kota Banjarmasin, Medan dan Bandung seluruh koridornya telah dikelola oleh pemerintah daerah setempat,” jelasnya. (feb/ali)