KOSTER Bakal Gaskan Lagi Bus TMD, Usai Tarik Ulur Pusat & Bali Biaya Operasional, Warga Masih Cinta

TRIBUN-BALI.COM  – Bus Trans Metro Dewata (TMD) resmi berhenti operasional per 1 Januari 2025. Sebanyak 105 bus TMD tampak parkir di Terminal Ubung Denpasar, Kamis (2/1).

Sejumlah elemen yang menginginkan bus TMD kembali beroperasi menggelar Gerakan Sosial Kembalikan Operasional Layanan TMD di Bali di Terminal Ubung, kemarin.

Dalam aksi tersebut dihadiri sejumlah elemen, dari Organda, perwakilan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali, peneliti transportasi publik, pengguna, hingga staf TMD.

Mereka meminta agar TMD kembali bisa beroperasi karena dirasa sangat membantu.
Selain aksi, juga petisi yang dibuat di situs change.org yang hingga kemarin siang sudah ditandatangani 11.746 orang.

Petisi ini dibuat pengguna TMD, Dyah Rooslina yang telah memanfaatkan bus ini sejak 2022 lalu. Ia membuat petisi ini pada 29 Desember 2024 saat mengetahui informasi dari media jika operasional TMD akan berakhir. 

“Tanggal 1 kemarin paling banyak yang mengisi, sampai 6 ribu orang. Karena mereka banyak yang kecewa tiba-tiba saja berhenti operasionalnya,” ujarnya.

Baca juga: SEDIH TMD Setop Beroperasi, Hendra & Suniartika Ingat Kenangan Saat Naik Bus  Trans Metro Dewata

Baca juga: Koster Akan Hidupkan Bus TMD Lagi, Sopir, Pengguna hingga MTI Gelar Aksi di Terminal Ubung

Sementara itu, Gubernur Bali terpilih, Wayan Koster mengatakan telah mendengarkan informasi mengenai berhentinya operasional bus TMD.

Kata Koster, setelah dilantik pihaknya akan mencoba menghidupkan TMD kembali. Koster akan dilantik sebagai Gubernur Bali terpilih 2025-2030 pada 7 Februari 2025. “Kemungkinan ada kendala pada anggaran sehingga tidak dilanjutkan oleh Kementerian Perhubungan,” kata Koster, Rabu (1/1).

Menurut Koster, sesungguhnya keberadaan sarana transportasi TMD sudah mulai diminati masyarakat. “Masyarakat juga membutuhkan pelayanan transportasi publik untuk mengurangi kendaraan pribadi.

Karena ini tidak berlanjut dari Kementerian, sekarang saya belum menjabat jadi belum bisa mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait,” jelas Koster. 

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali, I Made Rai Ridharta menyebutkan, sejak awal beroperasinya TMD hingga kini sudah banyak masyarakat yang ketergantungan dengan transportasi publik ini.

Apalagi saat awal beroperasi, sangat jarang yang menumpang, namun kini sudah mencapai 5.000 orang per hari. Akan tetapi, dengan dihentikannya operasional bus ini, maka semua penumpang yang sudah setia tersebut tercerai berai.

“Sangat berat mengumpulkan mereka kembali, apalagi untuk mengajak menggunakan naik transportasi publik, itu berat,” paparnya Kamis (2/1).

Rai Ridharta berharap agar tak dikenakan biaya penyewaan oleh Pemkot Denpasar. “Kami berharap Pemkot Denpasar ikut memberikan kontribusi dengan kondisi ini dengan tidak mengenakan biaya sewa di Terminal Ubung,” paparnya.

Selain itu, selama ini bus ini beroperasi di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), maka ia berharap agar 4 Pemda dan Pemprov Bali patungan agar bus ini bisa beroperasi kembali.

“Anggarannya Rp 80 miliar dibagi 5, atau Badung plus lagi berapa miliar karena PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya besar. Tetapi ini khan harus ada kemauan dulu. Mudah-mudahan antara uang dan kemauan ini bisa Bersatu,” paparnya.

Hal senada tegaskan Akademisi dan peneliti angkutan umum dari Politeknik Negeri Bali, Dr. Putu Hermawati. Ia sangat menyayangkan dihentikannya operasional bus TMD. Apalagi menurutnya, kinerja dari TMD ini selalu menunjukkan perubahan positif setiap tahun. Hermawati mengaku ikut terlibat dalam perencanaan operasional bus ini.

Awalnya ia melihat kinerja bus ini masih di bawah standar. Namun dengan perlahan mulai meningkat, mulai dari waktu tempuh, kecepatan hingga beda waktu antar bus 10 hingga 15 menit. Dari segi penumpang yang awalnya sedikit, dalam 4 tahun sudah mulai terisi 40 persen. “Meskipun standar angkutan 70 persen, namun ini sudah menunjukkan ke arah yang baik,” paparnya.

Bahkan di awal Pemprov Bali sudah memiliki komitmen untuk melanjutkan operasional bus ini. “Tiba-tiba berhenti, sangat disayangkan, selama ini khan jadi sia-sia,” paparnya.

Menurutnya, sangat sulit mengubah masyarakat dari ketergantungan kendaraan pribadi menjadi tergantung pada angkutan umum. Namun sekarang banyak yang sudah mulai tergantung dengan TMD ini.

“Banyak mahasiswa kami termasuk dosen dan pegawai menggunakan koridor 5, karena sudah masuk di Udayana dan Politeknik,” paparnya.

Tidak adanya layanan TMD ini maka akan kembali menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga semakin memperparah kemacetan. Apalagi dengan 5.000 penumpang setiap harinya, kini menggunakan kendaraan pribadi, yang pasti menambah volume kendaraan di jalan. 

Disabilitas dan Lansia 

Disabilitas dan lanjut usia (lansia) mengaku terbantu dengan adanya bus TMD. Selain suasananya nyaman dan fasilitas memadai, juga karena biayanya juga murah. Hal itu, sangat dirasakan seorang disabilitas yang tinggal di Tohpati Denpasar, Jero Puri.

“Saya yang disabilitas netra dilayani dengan baik. Dan ini juga sangat nyaman serta ongkosnya murah, hanya 2 ribu,” paparnya, Kamis (2/1).

Jero Puri menyebut, banyak penyandang disabilitas khususnya netra yang menggunakan bus TMD. Ia sering ke Ubud untuk melayani massage dan ke beberapa kawasan lainnya di Denpasar selalu memanfaatkan bus ini. Bahkan ia sudah naik 5 dari 6 koridor bus ini, hingga ke Mengwi dan Tabanan.

Dirinya juga membandingkan pengeluaran naik TMD dengan naik ojek online. Saat naik ojek online ke Ubud, ia harus membayar ongkos Rp 65 ribu.

“Jadi dengan bus ini sangat murah di ongkos. Saya pakai sejak tahun 2020. Sekarang terpaksa naik ojek online ke Ubud,” paparnya.

Seorang lansia, Budi Kurnia (75) juga merasa nyaman naik bus TMD. Setiap hari, ia naik bus ini pulang pergi (PP) dari Denpasar ke Tabanan bersama anak istrinya. Hal ini dikarenakan dirinya memiliki toko di Tabanan dan ikut mengelolanya. “Saya sangat keberatan kalau ditutup, pagi sore saya pakai bus ini. Saya ada toko di Tabanan. Selain itu, sebulan tiga kali juga saya ke Ubud. Biayanya murah. Saya butuh sekali,” paparnya.

Budi Kurnia mengaku telah menggunakan bus ini sejak masih uji coba alias masih gratis. Dengan dihentikannya operasional TMD, kini ia ke Tabanan naik sepeda motor. “Sekarang terpaksa naik motor. Saya harap dikembalikan lagi,” kata pria yang tinggal di Banjar Buagan, Denpasar ini. (sar/sup)

Sopir dan Staf Terima Gaji Januari

Seluruh staf dan sopir Trans Metro Dewata (TMD) tetap menerima gaji di Januari 2025. Di mana manajemen TMD memutuskan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada staf dengan alasan menjadi tulang punggung keluarga.

Hal itu diungkapkan Ketua Organda Bali yang juga Direktur PT Satria Trans Jaya (operator bus Trans Metro Dewata), Ketut Edi Dharmaputra. Ia mengatakan, selama ini operasional bus tersebut dibiayai pemerintah pusat melalui APBN. Dan sudah ada nota kesepakatan dari Dirjen Perhubungan Darat dengan Provinsi Bali pada 6 Desember 2019 dan berakhir tahun 2024.

Isi nota kesepakatan tersebut, setelah 5 tahun tepatnya tahun 2025 pengelolaan bus tersebut dialihkan ke pemerintah daerah. “Ternyata terjadi miskomunikasi, semestinya Pemda harus sudah siap. Di sini, pemerintah daerah baru menyiapkan per Juli 2025 untuk satu koridor saja,” kata Edi Dharmaputra di Terminal Ubung di sela-sela acara Gerakan Sosial Kembalikan Operasional Layanan TMD di Bali, Kamis (2/1).

Dikarenakan tak adanya pembiayaan pusat, maka per 1 Januari 2025 operasionalnya dihentikan. Untuk saat ini, operator masih menunggu deal antara Pemprov Bali dengan Pemerintah Pusat terkait kelanjutan operasionalnya.

“Semestinya Pemda sudah siap, karena sudah sejak 4 tahun lalu di-warning. Kami berharap dengan koordinasi intens dari pemprov Bali dengan kementerian, dalam waktu dekat bisa dioperasikan lagi,” imbuhnya.

Dharmaputra pun mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Bali. Menurutnya, Pj Gubernur Bali sudah bersurat ke pusat. “Dan saya kira Gubernur baru, Pak Koster kelihatannya dari statement beliau juga mendukung Trans Metro Dewata,” kata dia.

Sementara itu, nasib staf dan sopir TMD, sampai saat ini manajemen tidak melakukan PHK. “Sampai gaji bulan ini masih akan diberikan. Kami tahu dan paham, pasti mereka merupakan tulang punggung keluarga. Sehingga kebijakan manajemen memberikan gaji untuk bulan ketigabelas,” paparnya.

Dirinya menyebutkan, total ada 317 sopir dan staf yang terdampak akibat berhentinya operasional TMD. Sementara setelah Januari 2025, pihaknya masih menunggu koordinasi Pemprov Bali dengan Kementerian Perhubungan. Diharapkan, sambil menunggu 1 Juli untuk operasional 1 koridor, bisa dibiayai pemerintah pusat.

Begitupun untuk koridor lainnya setelah 1 Juli juga dibiayai pusat sambil menunggu Pemprov bisa mengambil alih semua koridor secara bertahap. “Ada 6 koridor, dan 1 Juli 2025 rencananya diambil 1 koridor yakni koridor 2 dari Ubung ke Airport,” jelasnya. 

Ketua MTI Bali, I Made Rai Ridharta juga menyoroti keberadaan staf dan sopir yang nasibnya masih belum pasti. Meskipun di Januari 2025 masih diberikan gaji, namun untuk selanjutnya masih belum ada kepastian.

Tak hanya itu, Rai juga berharap apabila bus ini kembali beroperasi, agar masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik. “Karena angkutan umum ini bisa lebih efektif daripada kendaraan pribadi, sehingga bisa mengurangi kemacetan dan polusi,” paparnya. (sup)

Bus Sarbagita Isi Kekosongan Layanan

Bus Trans Metro Dewata (TMD) berhenti operasi di Bali per 1 Januari 2025. Terkait hal tersebut, untuk memenuhi kekosongan layanan pemerintah telah menyediakan solusi lain yang dapat menunjang transportasi warga.

Menurut informasi yang dilansir Tribun Bali dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali, per tanggal 2 Januari 2025 pukul 06.00 WITA, beberapa koridor Trans Metro Dewata siap digantikan bus Sarbagita guna mengisi kekosongan layanan.

Tertulis jika rute pelayanan sementara hanya tersedia 2 koridor yakni GOR -Terminal Pesiapan PP via Terminal Ubung dan terminal Mengwi dan Koridor GOR-Politeknik Negeri Bali via Central Parkir.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan menyatakan pengelolaan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan berbasis jalan dengan skema Buy The Service (BTS) di wilayah Provinsi Bali beralih ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) terhitung per Januari 2025.

Hal ini seiring dengan sudah berakhirnya nota kesepakatan nomor HK.201/8/16/DRJD/2019 tentang Perencanaan, Pembangunan Dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan Di Kota Denpasar dan nota kesepakatan nomor HK.201/8/11/DRJD/2019 tentang Perencanaan, Pembangunan Dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan Di D.I Yogyakarta.

“Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Ditjen Hubdat dengan Pemerintah Daerah tentang Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan bahwasannya jangka waktu pelaksanaan kesepakatan bersama berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tahun 2019 yang berakhir pada tahun 2024,” kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Hubdat), Ahmad Yani di Jakarta, seperti dilansir hubdat.dephub.go.id, Rabu (1/1).

Sebagai informasi, program subsidi Teman Bus ini berlangsung selama 5 tahun untuk kemudian diteruskan secara mandiri oleh masing-masing pemerintah daerah. Di banyak daerah, program ini dilanjutkan pemerintah dengan menyediakan layanan maksimal kepada masyarakat.

Kepada Pemprov Bali, Ditjen Hubdat telah melakukan audensi berkaitan dengan keberlanjutan program Buy The Service serta berkorespondensi resmi terkait rencana pelaksanaan Program BTS 2025 di Wilayah Perkotaan Sarbagita. Sesuai nota kesepakatan, tentunya Pemprov Bali diharapkan dapat meneruskan layanan tersebut sebagai bentuk komitmen penyediaan angkutan massal perkotaan kepada masyarakat.

“Kami berharap masing-masing Pemda dapat memaksimalkan anggarannya untuk penyelenggaraan angkutan massal perkotaan ini dan juga bisa lebih menyosialisasikan kepada masyarakat terkait kesadaran untuk menggunakan angkutan umum,” kata dia.

Ditjen Perhubungan Darat sudah berbicara dengan Pemprov Bali untuk mengambil alih layanan BTS Teman Bus ini agar pelayanan kepada penumpang tidak terputus. Ditjen Hubdat berharap Pemprov Bali dapat segera memutuskan secara cepat pengambilalihan layanan ini agar masyarakat tidak kecewa.

Adapun sejak awal munculnya layanan ini hingga tahun 2024, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah memberikan stimulus berupa subsidi pada layanan Teman Bus di 11 kota di antaranya Kota Denpasar, Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta, Banjarmasin, Makassar, Bandung, Surabaya, Banyumas dan Balikpapan dengan total sebanyak 45 koridor. 

“Beberapa pemerintah daerah telah mengambil alih layanan BTS Teman Bus ini seperti juga di kota Surakarta sebanyak 3 koridor serta kota Banjarmasin, Medan dan Bandung seluruh koridornya telah dikelola oleh pemerintah daerah setempat,” jelasnya. (feb/ali)