Cok Ace: Ribuan Terdaftar Hanya 400 Usaha! Asosiasi Pariwisata Minta Dilibatkan dalam Perizinan

TRIBUN-BALI.COM – Asosiasi pariwisata di Bali mengusulkan agar dapat menjadi mitra Pemerintah Provinsi Bali sekaligus DPRD Bali.

Hal tersebut diungkapkan stakeholder pariwisata saat lakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack pada Senin (13/1). 

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) yang turut hadir pada pertemuan tersebut mengungkapkan sebenarnya banyak persoalan yang sedang dihadapi Bali sekarang. 

“Yang pertama adalah bagaimana menjadikan asosiasi ini sebagai mitra pemerintah termasuk juga dengan DPRD. Jadi, apa yang menjadi program-program pemerintah kiranya kami bisa ikut memberikan masukan setidak-tidaknya bisa mengurangi permasalahan di Bali,” jelas, Cok Ace.

Lebih lanjutnya Cok Ace menjelaskan berbagai permasalahan yang disampaikan di antaranya kemacetan, banjir, sampah, istilah over concreted yang acapkali menjadi persoalan-persoalan dan bukan merupakan penyebab tetapi ini merupakan akibat dari hal yang lebih besar lagi. 

Para stakeholder pariwisata ini juga meminta agar diterapkan sanksi pada Perda Nomor 5 Tahun 2020.

Baca juga: LONGSOR di Desa Tusan Klungkung, Kayun Bingung Cari Tempat Ngungsi, Rumah 3 KK Rawan Tergerus

Baca juga: AKSES Jalan Menuju Jembatan Kuning Sebulan Tergenang, Warga dan Perbekel Swadaya Atasi Banjir!

Cok Ace mengatakan sebenarnya Perda tersebut sudah cukup bagus sebab Perda tersebut juga meng-handle bagaimana masalah industri-industri masuk ke dalam asosiasi yang menaunginya. 

“Sekian ribu perusahaan di Bali yang terdaftar sekitar 400 usaha. Artinya tidak terkontrol jadinya mereka kalau kita menanyakan suplai dan demand apakah di Bali sudah seimbang, apakah sudah cocok antara suplai dan demand-nya, kami sebagai asosiasi tidak bisa menjawab,” imbuhnya.

Kemudian jika ada pertanyaan apakah arah marketnya sesuai dengan kebutuhan Bali pihak asosiasi pun juga tidak bisa menjawab sebab tak pernah dilibatkan. 

“Andai kata dari awal kami bisa dilibatkan sama-sama dengan proses pemberian izin. Artinya kami ikut kedepannya dalam hal operasional kemudian setelah mereka berdiri tentu kami yang paling terlibat, yang paling tahu perkembangan, nanti perbandingan harga atau melakukan kegiatan-kegiatan di luar pada etika budaya kita. Ini harapan kita kedepan kalau mereka bisa bergabung dibawah satu asosiasi,” bebernya. (sar)

Respon Dewan
Sementara itu, Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack mengatakan untuk menindaklanjuti hal ini, pihaknya akan mengadakan pertemuan selanjutnya untuk bisa diberikan masukan dalam urusan perda atau regulasi. 

“Poinnya mereka ingin keberadaan mereka dalam dunia pariwisata ingin dapat perhatian dari pemerintah lebih lagi dan anggaran kemungkinan support mereka menjalankan asosiasi. Mungkin ada sebelumnya (anggaran) mungkin belum mencukupi, yang kekal itu perubahan Bali sudah berubah ,” terang, Dewa Jack. (sar)