NASIB Sopir Bus TMD, Suadnyana Terpaksa Jadi Tukang Ojek, Koster Rencanakan Pembiayaan Sharing APBD

TRIBUN-BALI.COM – Bus Trans Metro Dewata (TMD) resmi tidak beroperasi pada 1 Januari 2025 lalu. Nasib para driver TMD pun terkatung-katung alias tidak jelas.

Bahkan seorang driver kini beralih pekerjaan menjadi tukang ojek. Total sebanyak 317 sopir dan staf yang terdampak akibat berhentinya operasional TMD.

Seorang driver bus TMD, I Nyoman Suadnyana mengharapkan kepada lembaga terkait ikut memperjuangkan pengoperasian dan keberlangsungan bus TMD.

“Semoga TMD bisa dilanjutkan, difungsikan kembali karena menyangkut hajat orang banyak, termasuk kami ratusan driver yang hidupnya sekarang memprihatinkan,” ungkap Suadnyana ketika audiensi ke Anggota DPD RI Bali, Ni Luh Djelantik membahas bus TMD di Kantor DPD RI pada, Jumat (10/1) pukul 19.00 wita kemarin. 

Baca juga: OKNUM ANGGOTA Polda Bali Disebut Jadi Raja Mafia Mobil Rental, Propam Turun Tangan

Baca juga: MUNCIKARI Jaringan Internasional Dibekuk di Badung, WNA Rusia Jajakan PSK Lewat Website

Selama bus berhenti kata Suadnyana ia menyambung hidupnya dengan menjadi ojek. “Sekarang saya amburadul, kadang-kadang ngojek, atau membantu teman-teman. Apapun yg minta dikerjakan, saya kerjakan.

Makanya teman-teman yang kerja di TMD ini nasibnya terkatung-katung. Ada yang sampai tidak punya uang sama sekali untuk bekal hidupnya karena Bus TMD ini distop,” ujarnya.

Suadnyana sudah menjadi driver Bus TMD sejak awal bus tersebut beroperasi pada tahun 2020.

“Harapan saya satu, tolong siapapun lembaga terkait agar tetap membantu kita supaya memgoperasikan kembali TMD untuk kepentingkan masyarakat dna secara umum masyarakat,” tutupnya.

Bus TMD masih diupayakan untuk kembali beroperasi. Manager PT. Satria Trans Jaya, Operator Layanan BTS Bali (Trans Metro Dewata) Ida Bagus Eka Budi P menjelaskan, setelah tak beroperasi, bus TMD masih parkir di beberapa terminal.

Sebanyak 105 unit bus parkir di Terminal Ubung Denpasar. Manajemen TMD memutuskan, seluruh staf dan sopir TMD masih digaji hingga Januari 2025. Hal ini diungkapkannya.

“Jadi perkembangan Bus TMD dari semenjak 1 Januari 2025 kita stop operasi sampai hari ini. Prosesnya sedang berlangsung baik dari pemerintah pusat dan daerah.

Semoga segera bisa berkolaborasi salah satunya didukung pertemuan ini dari para pengguna bus TMD, audiensi dan Ni Luh Djelantik. Semoga segera ada keputusan agar layanan transportasi publik bisa berjalan kembali,” harap Eka Budi. 

Setelah perjuangan ini, Eka Budi berharap agar Bus TMD bisa beroperasi kembali setidaknya diawal Februari 2025 mendatang.

“Kalau target dari manajemen segera secepatnya, tetapi kita juga realistis karena proses masih berjalan. Semoga awal bulan depan bisa beroperasi kembali,” imbuhnya. 

Pembahasan pengoperasian bus TMD masih dilakukan hingga saat ini. Mulai dari masyarakat, lembaga World Resources Institute (WRI) dan Senator DPD RI Bali masih melakukan pembahasan dan koordinasi agar Bus TMD bisa tetap melayani masyarakat. 

Setelah audiensi membahas bus TMD, Anggota DPD RI Bali, Ni Luh Djelantik mengatakan Bali sudah dalam fase darurat transportasi publik.

Sementara itu, Bus TMD menjadi satu di antara solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, juga masyarakat lain seperti disabilitas, anak sekolah, mahasiswa. 

“Banyak sekali sektor yang kemudian menjadi sangat terganggu dengan tidak beroperasinya TMD. Apapun polemik yang dialami oleh Kementerian, pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut setidaknya, tolong, jangan kemudian dibebankan ke rakyat. Jangan kemudian rakyat, pekerja yang menanggung,” jelas Ni Luh. 

Lebih lanjut ia mengatakan, meskipun bus TMD masih dalam permasalahan hendaknya transportasi publik harus tetap berjalan karena begitu banyak mobilitas rakyat terganggu. Ia pun meragukan jika tidak ada anggaran untuk pengoperasian bus TMD di Bali.

Ia pun meyakinkan bahwa Gubernur Bali terpilih Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta akan membuat bus TMD kembali beroperasi di Bali. Setelah melakukan audiensi ini, Ni Luh akan mem-follow up dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar). 

“Kami akan terus follow up berdasarkan komunikasi yang sudah dilakukan dengan bu Wamenpar, Ni Luh Puspa dan di tanggal 14 Januari nanti Mbok Niluh ada rencana ke Jakarta untuk sidang paripurna, jadi akan kita follow up kembali,” bebernya. 

Ni Luh Djelantik optimistis bus TMD ini bisa beroperasi kembali. Sebab bus TMD merupakan transportasi publik yang menjadi satu-satunya cara masyarakat melakukan aktivitas mereka sehari-hari. 

“Hidup Mbok Niluh kan bersama mereka (rakyat), paham sekali bagaimana cara kerja transportasi publik ya kalau boleh dibilang ya, sakit hati, sebet kalau orang Bali bilang sangat sedih akan tetapi kita tidak boleh menyerah dan percayakan penuh kepada pemegang kebijakan yang saat ini tengah berjuang.

Dari rakyatlah, nasi yang mereka (pejabat) makan itu. Jadi kami akan selalu mengawal dan memastikan mereka bekerja,” tandasnya. 

Transportasi publik kata Ni Luh harus kembali berjalan karena Bali menjadi salah satu daerah pariwisata favorit dunia. Bagaimana Bali tetap menjadi tempat wisata favorit bagi wisatawan adalah dengan cara menyediakan fasilitas transportasi publik kepada masyarakat Bali.

“Transportasi publik krusial menjadi kebutuhan nomor satu rakyat Bali,” kata dia. 
Selain digunakan untuk masyarakat, bus TMD juga digunakan wisatawan mancanegara dan domestik saat berlibur ke Bali. Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa pun angkat bicara mengenai penghentian operasional bus TMD di Bali.

“Kami telah berkomunikasi dengan Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) untuk meminta agar pendanaan subsidi Trans Dewata tidak dihentikan,” jelas Puspa, Sabtu (11/1). 

Berdasarkan informasi dari Wamenhub, disampaikan bahwa pada perjanjian awal, pendanaan subsidi dari pusat hanya diberikan untuk 3-5 tahun. Setelah itu, diharapkan pendanaan dapat dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah.

Namun, Jika ada permintaan resmi dari pemerintah daerah untuk perpanjangan, Kemenhub dapat mempertimbangkannya.  

“Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah mengirim surat permohonan untuk melanjutkan kontrak operasional TMD ke Kemenhub pada 31 Desember 2024. Surat ini akan menjadi perhatian untuk pembahasan lebih lanjut. Kita nantikan dari mereka, karena kabar dari Pak Wamen, sudah dilakukan rapat terkait hal itu. Ini menjadi kewenangan dari Kemenhub,” imbuhnya. 

Transportasi publik menjadi salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat maupun wisatawan di Bali. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji dan mendorong pengembangan sistem transportasi publik, termasuk rencana pembangunan MRT, untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan mengurai kemacetan. 

Ni Luh Puspa mengatakan pihaknya optimistis kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat akan menghasilkan solusi terbaik. “Kemenpar berharap akan segera ada keputusan terbaik terkait Trans Metro Dewata ini dari Kementerian Perhubungan,” tutupnya. (sar)
Koster Rencanakan Pembiayaan Sharing APBD

Gubernur Bali terpilih Wayan Koster mengaku akan menghidupkan kembali bus Trans Metro Dewata (TMD) yang berhenti operasionalnya per 1 Januari 2025 lalu. Operasional TMD sementara ini digantikan bus Trans Sarbagita meskipun tak mencakup semua koridor yang dimiliki TMD. Namun sebelum itu, pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu.

“Mau dihidupkan, tetapi akan dikaji dengan lebih cermat, efektif, efesien,” kata Koster saat diwawancarai usai penetapan Paslon Pilgub Bali Terpilih pada Kamis (9/1).

Koster pun mengatakan jika operasional kembali TMD ini akan menjadi prioritas. Meskipun menurutnya anggarannya masih belum ada. “Iya, iya (TMD prioritas), cuma uangnya belum ada,” paparnya.

Terkait pembiayaan, Koster mengaku akan menerapkan sistem sharing APBD antara APBD Bali dengan APBD kabupaten/kota. “Sharing nanti, dengan APBD Bali dan APBD kab/kota,” imbuhnya.

Sementara itu, setelah tak beroperasi saat ini, 105 bus tersebut parkir di Terminal Ubung Denpasar. Ketua Organda Bali yang juga Direktur PT Satria Trans Jaya (operator bus Trans Metro Dewata), Ketut Edi Dharmaputra saat diwawancarai di Terminal Ubung dalam acara Gerakan Sosial Kembalikan Operasional Layanan TMD di Bali, Kamis (2/1) lalu.

Edi Dharmaputra mengatakan, selama ini operasional bus tersebut dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN. Dan sudah ada nota kesepakatan dari Dirjen Perhubungan Darat dengan Provinsi Bali pada 6 Desember 2019 yang berakhir tahun 2024.Di mana isi nota kesepakatan tersebut, setelah 5 tahun, tepatnya tahun 2025 pengelolaan bus tersebut dialihkan ke pemerintah daerah. 

“Ternyata terjadi mis-komunikasi, semestinya Pemda harus sudah siap. Di sini, pemerintah daerah baru menyiapkan per Juli 2025 untuk satu koridor saja,” paparnya.

Dikarenakan tak adanya pembiayaan pusat, maka per 1 Januari 2025 operasionalnya dihentikan. Untuk saat ini, operator masih menunggu deal antara Pemprov Bali dengan pusat terkait kelanjutan operasionalnya. “Semestinya Pemda sudah siap, karena sudah sejak 4 tahun lalu di-warning. Kami berharap dengan koordinasi intens dari Pemprov Bali dengan Kementerian, dalam waktu dekat bisa dioperasikan lagi,” imbuhnya.

Dharmaputra mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Bali. Menurutnya, Pj pun sudah bersurat ke pusat. “Dan saya kira gubernur baru, Pak Koster dari statement beliau juga mendukung Trans Metro Dewata,” paparnya.

Sementara itu, nasib staf dan sopir TMD, manajemen tidak melakukan PHK. “Sampai gaji bulan (Januari) ini masih akan diberikan. Kami tahu dan paham, pasti mereka merupakan tulang punggung keluarga. Sehingga kebijakan manajemen memberikan gaji untuk bulan ketigabelas,” paparnya.

Sementara setelah bulan Januari 2025, pihaknya masih menunggu koordinasi Pemprov Bali dengan Kementerian Perhubungan. Diharapkan, sambil menunggu 1 Juli untuk operasional 1 koridor, bisa dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Begitupun untuk koridor lainnya setelah 1 Juli juga dibiayai pusat sambil menunggu pemprov bisa mengambil alih semua koridor secara bertahap. “Ada 6 koridor, dan 1 Juli 2025 rencananya diambil 1 koridor yakni koridor 2 dari Ubung ke Airport,” kata dia. (sup)