TRUK Antre 3 Hari, Akses Jalan Rusak & Becek di TPA Suwung, Pengangkutan Sampah di Denpasar Lambat

TRIBUN-BALI.COM  – Truk pengangkut sampah kembali tampak antre di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, Denpasar pada Rabu (29/1). Puluhan truk sampah ini sudah antre selama 3 hari di TPA Suwung. Seorang sopir truk sampah Pak De mengungkapkan antrean truk sampah di TPA Suwung ini sudah terjadi hampir 1 bulan. 

“Mengantre begini terus hampir 1 bulan. Saya sudah 3 hari antre, kadang pulang ke rumah kadang tidak,” kata Pak De. 

Ia bersama puluhan sopir lainnya yang sedang antre mengangkut puluhan ton sampah dari rumah tangga hingga restoran yang dikelola secara swakelola di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Swakelola adalah pihak ketiga yang melayani pengangkutan sampah rumah tangga dari rumah ke rumah dan diangkut serta dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terdekat. 

Baca juga: Canang Buat Sembahyang, Imlek di Kongco Seng Hong Bio, Kental Akulturasi Budaya Tionghoa-Bali

Baca juga: Pemkab Akhirnya Ganti Warna Tulisan di Tapal Batas Tabanan

Pemerintah Kota Denpasar telah menutup sebagian TPS akhir tahun 2024, sehingga pihak swakelola membuang sampah ke TPA. Mereka terpaksa antre karena akses jalan keluar masuk TPA Suwung rusak dan titik pembuangan sampah di TPA licin disertai tanah berlumpur pada musim penghujan. 

Truk bisa terjebak pada jalan lubang dan berlumpur bisa masuk dalam jumlah banyak pada saat bersamaan. Paling dikhawatirkan truk bisa terjungkir balik bila sopir memaksa masuk ke TPA. 

Para sopir truk bergantian menginap di jalan menunggu antrean. Mereka khawatir akumulator meninggalkan kendaraan tanpa penjagaan. “Khan pemerintah katanya jalan rusak, dari dulu gitu, perbaikan jalan-perbaikan jalan, tetapi tetap saja jalannya hancur, tetap rusak. Susah payah naik (ke area pembuangan sampah),” bebernya.

Mereka juga terpaksa antre karena pengelola mengutamakan truk pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten/kota membuang sampah ke TPA. Selain itu, pengelola membatasi jam operasional pembuangan sampah ke TPA Suwung yaitu mulai jam 11.00-17.00 WITA. 

Mereka juga menilai perlakuan pihak pengelola tidak adil. Padahal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dinilai tak mampu menanggani sampah tanpa campur tangan swakelola. “Katanya jalan rusak tetapi yang diutamakan DLHK Badung dan Denpasar, yang swakelola itu belakangan, anak tiri,” katanya. 

“Maunya kerja sama, khan sama-sama menanggani sampah. Jangan begitu. Harusnya khan adil. Kita sama-sama jalan. DLHK juga mestinya kerja sama, apalagi ini kita daerah pariwisata ya pasti jadi sorotan,” imbuhnya. 

Antrean pembuangan sampah ini sempat berdampak kepada warga. Pak De mengaku sejumlah warga sempat mengeluh namun pihak swakelola hanya bisa memohon permakluman. “Warga komplain sampahnya tidak diambil. Kita kena marah, ya kendalanya di sini, makanya DLHK juga mestinya kerja sama, apalagi ini kita daerah pariwisata, pasti jadi sorotan,” katanya. 

Pembuangan sampah ke TPA Suwung Denpasar belakangan ini crowded. Antrean panjang truk pengangkut sampah terjadi setiap hari ke TPA Suwung. Akibatnya, pengangkutan sampah khususnya sampah rumah tangga di Kota Denpasar tersendat sejak beberapa pekan lalu. Banyak pemandangan sampah terbungkus kresek atau pun tumpukan sampah menghiasi jalan protokol di Kota Denpasar.

Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kota Denpasar, I Ketut Adi Wiguna mengatakan, selama musim penghujan yang hampir sebulan penuh, proses pembuangan sampah ke TPA Suwung selalu macet. Sebab, ada kerusakan jalan karena becek yang membuat kendaraan susah masuk untuk membuang sampah ke dalam.

Hal itu berimbas pada pengangkutan sampah di hulu. Sebab, truk sampah yang harusnya bisa membuang ke TPA lebih cepat kini malah tersendat. “Sudah dari 3 minggu hampir 4 minggu ini antrean panjang karena jalannya tidak bisa dilalui kendaraan akibat hujan. Jadinya pengangkutan di rumah tangga ada keterlambatan,” paparnya.

Adi Wiguna mengatakan, dengan keterlambatan pembuangan membuat sampah di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) akhirnya menumpuk. Pembuangan sampah swakelola juga tersendat membuat keterlambatan pengangkutan.

Menurut Adi Wiguna, ini menjadi salah satu kendala yang selama ini harus diselesaikan. “Semasih kita mengandalkan TPA sudah pasti ini akan sering terjadi. Pemerintah juga sudah melakukan proses pencarian rekanan untuk kembali menghidupkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST),” imbuh Adi Wiguna.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar ikut mengurangi sampah yang dibuang ke TPA dengan memilah sampah dan mengelola sampah organiknya sendiri untuk dijadikan kompos. Juga mengimbau agar masyarakat mengurangi belanja menggunakan kantong plastik. “Bawalah tas daur ulang atau tas yang bisa digunakan berkali-kali agar tidak menggunakan kantong kresek,” katanya. (sar/sup)

Pembagian Jadwal Pembuangan

Pemandangan antrean puluhan truk sampah kembali ditemukan di TPA Suwung pada, Rabu (29/1). Ketika dikonfirmasi Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Ni Made Armadi mengakui antrean tersebut disebabkan karena lahan di kawasan TPA Suwung sempit.

“Karena lahan sempit dan jalan pembuangan becek. Itu antrean karena memang masuknya bergiliran. Jam masuknya tidak bersamaan,” jelas Armadi. 

Ia pun turut membagikan jadwal pembuangan sampah di TPA Suwung yaitu pada pukul 05.00-08.00 Wita diperuntukan untuk truk sampah yang dilayani Pemda Badung dan Pemkot Denpasar.  “Jam 08.00-14.00 Wita untuk layanan truk sampah swakelola, jam 14.00 Wita sampai jam 21.00 Wita untuk layanan pemerintah,” kata dia. 

Sementara itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar terpilih, IGN Jaya Negara-I Kadek Agus Arya Wibawa akan dilantik pada 6 Februari 2025 mendatang. Sebelum pelantikan, Jaya-Wibawa pun melakukan prosesi majaya-jaya di Pura Jagatnatha Denpasar pada Selasa (28/1). 

Jaya Negara saat diwawancarai usai majaya-jaya mengatakan, fokus 5 tahun ke depan yakni penanganan sampah dan kemacetan. Terkait masalah sampah, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan provinsi Bali. 

Dan menurutnya, satu-satunya cara mengatasi sampah adalah dengan menggunakan incinerator. Karena menurutnya, Refuse Derived Fuel (RDF) dari sampah tidak memberikan solusi. “Karena masih ada sisa residu, dan kalau RDF dibawa keluar, biayanya cukup tinggi,” katanya.

Sedangkan untuk kemacetan pihaknya melakukan koordinasi dengan pusat dan provinsi dan saling bersinergi. Bahkan Jaya Negara mengaku, akan membawa dua usulan ke pusat terkait mengatasi kemacetan ini. 
Pertama terkait dengan kendaraan besar di Jalan Gatot Subroto dan kedua terkait dengan tol Gilimanuk.

Karena menurutnya, salah satu sumber kemacetan di Denpasar ada di Jalan Gatot Subroto. Terkait dengan Tol Gilimanuk, menurutnya jika dibuat tanpa tembus ke jalan Bypass IB Mantra akan menjadi masalah baru. Karena akan menambah beban baru bagi jalan di Gatot Subroto.

Jaya Negara juga minta, agar truk-truk besar atau barang yang melintasi Denpasar dengan tujuan Lombok agar melalui laut. “Ada dua hal diusulkan ke pusat. Kalau ada Tol Gilimanuk, harus tembus jalan Bypass IB Mantra dan truk-truk penyeberangan yang melintasi Denpasar, Bali khususnya ke Lombok melalui laut sehingga beban jalannya akan berkurang,” paparnya.

Hal itu dikarenakan Denpasar tidak bisa lagi menambah jalan baru. Sehingga satu-satunya yang dilakukan dengan mengurangi jumlah kendaraan yang masuk ke Denpasar. Jaya Negara menegaskan akan bekerja sesuai dengan visi misi setelah dilantik. 

Pihaknya pun mengaku tak ada istilah 100 hari kerja, namun melaksanakan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pihaknya juga akan membangun kolaborasi antara pusat, provinsi, serta kabupaten di Bali termasuk bersama masyarakat Denpasar. “Yang jelas kami tidak berbicara 100 hari kerja, dalam visi misi kami, bagaimana program jangka pendek, menengah dan panjang bisa dilaksanakan dengan baik,” kata dia. (sar/sup)