JERITAN Rakyat Ihwal LPG 3 Kg Akhirnya Didengar Presiden Prabowo, Pedagang Sampai Pakai Kayu Bakar

TRIBUN-BALI.COM - Jeritan hati rakyat tampaknya didengarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ihwal kelangkaan LPG 3 Kg, alias LPG subsidi. 

Pedagang angkringan di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung pun terpaksa menggunakan kayu bakar untuk memasak.

Pedagang yang sehari-hari menjual nasi jingo, aneka gorengan dan kopi sementara memakai kayu bakar untuk menggoreng dan merebus air dan kebutuhan berjualan lainnya. Hal ini akibat kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram (kg).

Ketika ditemui, Romli selaku pedagang angkringan di Jalan Setia Budi, Kuta mengatakan sudah memakai kayu bakar sebagai opsi memasak sejak 3 hari lalu.

Baca juga: Kunjungan Wisman Tembus 13,9 Juta Orang, Tertinggi Sejak Pandemi, Terbanyak via Bandara Ngurah Rai

Baca juga: WNA Berulah Lagi di Bali, Imigrasi Amankan 6 Turis Pelanggar Izin Tinggal Keimigrasian

“Sudah pakai kayu bakar dari Sabtu (sudah 3 harian). Karena kemarin-kemarin saya pakai gas LPG 3 kg gasnya kosong. Saya cari tidak ketemu makanya pakai kayu bakar,” jelas Romli pada Senin (3/2). 

Memasak menggunakan kayu bakar ini diakuinya memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan menggunakan kompor gas. Ia pun mencari kayu bakar ini di seputaran Pantai Kelan, Kecamatan Kuta. 

“Kadang ditegur juga cari kayu di pantai jadi sembunyi-sembunyi. Saya cari gas (LPG 3 kg) sampai di Kepaon (Denpasar), Tuban tiap hari muter alasan pangkalan gas dari pusat memang tidak ada,” imbuhnya. 

Jika menggunakan kompor gas ia bisa memproduksi nasi jinggo hingga 80 porsi per hari. Namun saat menggunakan kayu bakar pria yang berasal dari Alor Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut hanya mampu membuat nasi 12 porsi saja. 

“Kalau pakai kayu bakar produksinya kurang merata karena nyala api tidak merata. Kalau pakai gas kita bisa buat 70-80 porsi, tetapi kalau pakai kayu bakar 12 porsi saja ini sangat merugikan. Harapan saya solusinya seperti apa, apalagi saya cari kayu juga susah,” ujarnya. (sar)

Masyarakat di Kabupaten Jembrana menyambut baik kebijakan terbaru terkait Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg). Kebijakan baru yaitu mengizinkan kembali kepada pengecer untuk menjual LPG 3 kg pada Selasa (4/2). Sebab, jika harus membeli ke pangkalan, warga terpaksa menempuh jarak hingga 6 kilometer (km).

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian ESDM yang dipimpin Menteri Bahlil Lahadalia agar mengizinkan kembali pengecer menjual LPG 3 kg. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan menanggapi meluasnya keluhan masyarakat membeli LPG 3 kg beberapa hari ini, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2). 

Dasco menyebut hal itu berdasarkan komunikasi dengan Presiden Prabowo. “Setelah komunikasi dengan presiden, presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini (kemarin) mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco.

Dasco menyebut kebijakan menjual LPG 3 kg hanya melalui pangkalan, sebenarnya untuk membenahi harga di pengecer agar tidak mahal. Nantinya, pengecer LPG 3 kg akan menjadi sub-pangkalan, dengan aturan agar harga LPG 3 kg tidak mahal.

“Pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.
“Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” imbuhnya.

Diketahui, pemerintah melarang pengecer menjual LPG 3 kg per 1 Februari 2025. Kini LPG 3 kg hanya dijual melalui pangkalan. Akibat kebijakan ini, sejumlah warga di beberapa daerah termasuk di Bali yang mengalami antrean panjang demi mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan resmi. Bahkan sebagian warga di Kabupaten Jembrana terpaksa menempuh jarak hingga sekitar 6 km untuk membeli LPG 3 kg ke pangkalan.

“Jika harus membeli ke pangkalan, saya harus ke selatan mencari gas. Jaraknya sekitar 6 kilometer,” kata seorang warga Desa Batuagung, Kecamatan/Kabupaten Jembrana, Ni Putu Anik (40). 

Dia berharap, kebijakan yang dinilai pro rakyat ini bakal terus digulirkan. Sehingga persoalan kebutuhan pokok di masyarakat bisa teratasi. Warga juga menyatakan tak masalah dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari HET. “Kalau harganya lebih tinggi sedikit tidak apa-apakan asalkan barangnya ada. Berbeda jika harganya sesuai aturan misalnya Rp 18 ribu tetapi barangnya tidak ada atau jauh,” keluhnya. 

Warga lainnya yang juga sebagai pemilik warung, Abdul mengakui kebijakan penyaluran hanya di pangkalan bakal membuat susah pelaku UMKM kecil. “Kita hanya mencari untung kecil, jika dibatasi kita susah jadinya. Semoga kebijakan agar pengecer bisa menjual gas lagi bisa direalisasikan dengan baik,” harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Jembrana, I Komang Agus Adinata menyatakan, surat resmi untuk kebijakan pengecer boleh menjual gas melon dari pemerintah pusat belum diterima di kabupaten. Namun begitu, pemerintah pusat telah menyiapkan skema terbaik kepada masyarakat. “Kita tunggu surat resminya. Pasti ada Solusi,” katanya. 

Adinata menyebutkan sesuai pendataan di lapangan kebutuhan masyarakat Kabupaten Jembrana sekitar 300.000 tabung per bulan. “Hingga saat ini masih sekitar 300 ribuan tabung (kebutuhan per bulan),” jelasnya. 

Dia juga sebelumnya mengimbau agar para pengecer untuk mendaftar sebagai pangkalan resmi. Sehingga distribusi gas melon bisa dijual sesuai HET Provinsi Bali. “Astungkara pasti ada solusi terbaik dari kondisi saat ini,” tandasnya. 

Ketua Hiswana Migas Jembrana, Nyoman Cahyadi mengatakan, Hiswana Migas memastikan distribusi gas melon di Kabupaten Jembrana masih relatif aman.

Pangkalan resmi yang terdaftar juga sudah diminta untuk menyebarkan informasi pembatasan tersebut kepada masyarakat luas. Menurutnya, hingga saat ini tercatat sebanyak 422 pangkalan resmi LPG 3 kg di Kabupaten Jembrana. 

“Distribusi LPG terutama yang 3 kg ke masyarakat berjalan relatif aman di Jembrana,” kata Cahyadi saat dikonfirmasi, Senin (3/2).

Di Kabupaten Badung juga terjadi kelangkaan LPG 3 kg. Bahkan masyarakat kesulitan mencari dan membeli LPG 3 kg. Menyikapi situasi tersebut, Pemkab Badung melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Dinas Koperasi dan UKMP) melakukan langkah-langkah antisipasi, di antaranya operasi pasar.

Operasi pasar yang digelar dengan mengusulkan di setiap desa/kelurahan di Badung ada satu pangkalan. Sehingga kebutuhan LPG 3 kg bisa terpenuhi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKMP Badung I Made Widiana menjelaskan terkait kelangkaan LPG 3 kg atau gas melon itu disebabkan kebijakan baru sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian ESDM terbaru.

“Kalau yang sebelum-sebelumnya itu, menempatkan gas di warung-warung dan lain sebagainya, jadi masyarakat dapat membeli dari warung tapi dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET ) yang ditetapkan,” jelasnya.

Ia mengingatkan untuk saat ini, masyarakat diharapkan mencari LPG 3 kg di pangkalan terdekat. Untuk itu, pihaknya akan segera melaksanakan  operasi pasar, juga akan melakukan pemerataan  dan juga merapatkan barisan  untuk melakukan evaluasi  ke depannya.

Mantan Camat Kuta Selatan ini mengatakan operasi pasar akan dilaksanakan di seluruh kecamatan di Badung dalam beberapa hari ke depan. Sehingga LPG 3 kg bisa didapat masyarakat Badung. 

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Metrologi dan Tertib Niaga, Disperindag Kota Denpasar, I Gusti Bagus Aditia Wardhana mengaku telah melakukan rapat dengan Pertamina.

Dan pihaknya mengatakan memang ada pembahasan terkait sub pangkalan tersebut. Akan tetapi, terkait mekanisme untuk menjadi sub pangkalan masih dibahas dan pemberitahuannya menyusul lebih lanjut.

Ia menambahkan, Pertamina telah menyiapkan aplikasi MAP yang nantinya juga akan ditambahkan katagori Sub Pangkalan. 

“Sebelumnya palikasi ini kan hanya tercantum Rumah Tangga (RT) dan UMKM. Jadi kalau ke pangkalan itu sudah ada berapa kouta yang didapatkan. Seperti RT hanya mendapat 15 tabung sebulan. Nantinya di dalam aplikasi ini akan ditambahkan Sub Pangkalan,” katanya, Selasa (4/2).

Ia menambahkan, berdasarkan hasil rapat dengan Wali Kota Denpasar, Pemkot Denpasar menginginkan agar LPG 3 kg ini bisa didapatkan masyarakat dengan harga terjangkau serta isian yang sesuai. Pihaknya menekankan agar sosialisasi dari Pertamina bisa jelas dan pasti. Termasuk suplai ke pangkalan juga tidak terlambat. 

Di sisi lain pihaknya juga mengakui jika ada banyak pangkalan yang tidak diketahui masyarakat. Sehingga masyarakat hanya menyasar beberapa pangkalan sehingga terjadi antrean. Selain itu, menurutnya, kebijakan yang terkesan mendadak ini juga menimbulkan panic buying di masyarakat. (mpa/sup/sar/ali)