CEK Distribusi LPG 3 Kg, Sekda Kota Denpasar Sidak Pasar Penatih, Pertamina Patra Niaga Tambah 8.400

TRIBUN-BALI.COM - Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) proses distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) pada Kamis (6/2).

Alit Wiradana bertemu langsung dengan konsumen atau masyarakat di Kawasan Pasar Desa Adat Penatih, Denpasar. 

Sidak dilaksanakan untuk menindaklanjuti kelangkaan LPG 3 kg di masyarakat dan memastikan ketersediaan pasokan serta mengecek secara langsung kelancaran proses distribusi LPG 3 kg. 

Alit Wiradana mengatakan, dengan adanya fenomena kelangkaan LPG ini menjadi perhatian serius Pemkot Denpasar untuk intens dalam mengawasi dan mendata tabung yang didistribusikan dari pangkalan ke agen-agen di Denpasar. 

Baca juga: TRAGEDI Kecelakaan di Uji Coba Pramusim di Sepang, Jorge Martin Alami Patah Tulang, Simak Beritanya

Baca juga: Truk Bermuatan Aki dan Kabel Terguling di Desa Gitgit Buleleng, Sebabkan Kemacetan

Hal ini mengingat kondisi perekonomian di Kota Denpasar sedang bertumbuh dan merupakan salah satu pusat perdagangan sehingga pengawasan pendistribusian LPG 3 kg kepada agen agar lebih ditingkatkan. 

“Dengan adanya kelangkaan LPG 3 kg di masyarakat ini, kami berharap pihak Pertamina agar lebih meningkatkan pengawasan dalam pendistribusian kepada agen-agen khususnya yang ada di Kota Denpasar sehingga nantinya dapat tepat sasaran ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya. 

Branch Manager Pertamina Denpasar, Zico Aldillah Syahtian menegaskan bahwa Pertamina sesuai dengan tugasnya menyalurkan tabung elpiji 3 kg kepada masyarakat tidak mengalami kendala pasokan. Di mana, jumlah distribusi elpiji 3 kg telah sesuai dengan volume kuota penugasan. 

“Menurut penelusuran kami, penyebab kelangkaan LPG 3 kg yaitu panic buying masyarakat pasca penerapan kebijakan penghentian pasokan ke pengecer per 1 Februari 2025, namun kemudian sesuai arahan Presiden pendistribusian ke pengecer dikembalikan dengan pembaharuan regulasi,” ujarnya. 

Pihaknya mengatakan, saat ini Kota Denpasar mendapatkan kuota distribusi gas elpiji 3 kg sebanyak 61.600 tabung per hari. Jumlah ini disalurkan melalui pangkalan dan sub pangkalan dengan rata-rata pengiriman setiap hari. Namun demikian, untuk beberapa titik terdapat pengiriman yang dilaksanakan dengan rata-rata 2-3 hari sekali. 

“Jumlah Pangkalan di Kota Denpasar sebanyak 953 titik, jumlah sub pangkalan sebanyak 1.009 titik yang tersebar di wilayah Kota Denpasar, di mana pengiriman rata-rata dilaksanakan setiap hari, beberapa titik ada per 2 sampai 3 hari sekali,” paparnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan tidak menyetok tabung. “Karena idealnya untuk pemerataan satu orang diberikan kuota 1 tabung dengan menggunakan NIK KTP,” ujarnya.  

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga mengalokasikan tambahan fakultatif mencapai 8.400 tabung atau setara dengan 25,2 Metrik Ton (MT) LPG 3 kg subsidi di Bali khususnya di wilayah Kabupaten Badung, Denpasar dan Gianyar.  Penambahan alokasi diberikan untuk antisipasi adanya peningkatan kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi di tiha kabupaten tersebut. 

Tambahan alokasi LPG 3 kg subsidi tersebut didistribusikan ke wilayah Badung, Denpasar dan Gianyar. Kemarin, dengan alokasi untuk kota Denpasar sebanyak 3.360 tabung LPG 3 kg di 29 Pangkalan, Kabupaten Badung 3.360 tabung di 26 Pangkalan dan Kabupaten Gianyar sebanyak 1.680 tabung di 19 Pangkalan.  

Alokasi di wilayah Badung, Denpasar dan Gianyar tersebut yang terbesar dibandingkan wilayah lainnya di Bali. Hal ini dikarenakan faktor pertumbuhan pelaku Usaha Mikro dan kepadatan penduduk terpusat di wilayah tersebut.  

Area Manager Communication & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan langkah tersebut diambil menyusul peningkatan kebutuhan di masyarakat. “Secara keseluruhan tambahan 8.400 tabung LPG 3 kg yang dialokasikan pada bulan Februari ini naik sekitar 13,6 persen dari total penyaluran harian di Bali sejumlah 61.600 tabung,” kata Ahad.

“Apabila masyarakat melihat antrean di Pangkalan LPG beberapa hari terakhir ini, tambahan suplai LPG 3 kg ini diberikan untuk memastikan bahwa di pangkalan resmi Pertamina LPG 3 kg bersubsidi tetap ada bagi masyarakat yang berhak,” sambungnya.

Pertamina telah menyalurkan tambahan fakultatif tersebut melalui pangkalan-pangkalan LPG resmi Pertamina sesuai dengan kuota yang ditetapkan di setiap daerah. 

“Saat ini untuk ketahanan stok LPG 3 kg di 9 Kota/Kabupaten di Provinsi Bali relatif aman. Untuk ketahanan stok di Bali sekitar 604 metrik ton (MT) atau setara 201.202 tabung LPG 3 kg subsidi,” ucapnya.

Produk LPG 3 kg tersebut telah tersedia di pangkalan resmi Pertamina dan harganya juga dipastikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina karena selain stoknya terjamin, harganya dipastikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, paling murah harga eceran tertinggi (HET) berada di Rp 18 ribu,” imbuh Ahad.

Sebagai dukungan program Subsidi LPG Pemerintah agar tepat sasaran, bagi masyarakat yang mampu dapat menggunakan LPG non subsidi seperti Bright Gas.

Bagi masyarakat yang mampu atau tidak berhak menggunakan LPG subsidi, Pertamina menyediakan LPG non subsidi yaitu Bright Gas, dengan dua varian ukuran yaitu Bright Gas 5,5 kg dan Bright Gas 12 kg. 

Pertamina Patra Niaga terus meningkatkan pengawasan dan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi ini agar tepat sasaran.

Apabila masyarakat masih menemukan harga di pangkalan yang tidak sesuai dengan HET, dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) di nomor 135 atau  Call Center ESDM di nomor 136. (sup/zae)

BUMDes dan BUPDA Diusulkan Jadi Pangkalan Resmi

Anggota Komisi VI DPR RI, I Gusti Ngurah Alit Kelakan mengusulkan dan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dinas dan Baga Utsaha Pedruen Desa Adat (BUPDA) di Desa Adat se-Bali menjadi pangkalan resmi Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau elpiji 3 kg.

Hal ini mengemuka dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut LPG 3 kg Wilayah Provinsi Bali di Kantor Cabang PT Pertamina Patra Niaga Denpasar, Kamis (6/2).

“Di Bali ini terbagi ada Desa Adat dan Desa Dinas memiliki BUMDes dan BUPDA itu kita bisa manfaatkan menjadi pangkalan resmi LPG 3 kg. Dengan begitu masyarakat dapat mengakses membeli gas 3 kg lebih dekat dan mudah,” ujar Alit Kelakan.

Alit Kelakan menyampaikan perizinan dan prosedurnya sudah diatur Pertamina dan mereka siap membantu teknis keseluruhan prosesnya. “Pertamina bilang gratis (tidak ada biaya untuk pengajuan menjadi pangkalan resmi LPG 3 kg) dan bisa dibantu dipermudah secara teknis,” imbuhnya. 

Disinggung apakah tidak akan melanggar peraturan di mana BUMDes dan BUPDA membuka usaha menjadi pangkalan resmi gas LPG 3 kg? Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan belum ada aturan yang mengatur atau melarang hal itu. 

“Sekarang belum ada aturan BUMDes dan BUPDA itu sebagai pangkalan resmi LPG 3 kg, kalau tidak ada aturan khan boleh. Tidak ada UU (Undang-undang) BUMDes ataupun BUPDA tidak boleh menjadi pangkalan resmi LPG 3 kg,” ucapnya.

Selain itu juga ada usulan penggunaan QR Code bagi masyarakat yang membeli gas LPG 3 kg dan diatur Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat sub pangkalan (pengecer yang ada), dan usulan tersebut disambut baik Alit Kelakan.

“Nanti kita akan titip kepada Komisi XII terkait dengan Hiswana Migas menginginkan ada identifikasi dengan sistem barcode yang sekarang kan pakai NIK. Penggunaan NIK bisa dimanfaatkan orang lain dengan mudah untuk mendapatkan LPG 3 kg oleh karena itu ada usulan menggunakan barcode jauh lebih aman. Nanti dengan Komisi XII dan Menteri ESDM minta tolong untuk dibahas,” jelasnya. 

Ia menambahkan masyarakat yang memiliki barcode saat membeli tinggal menunjukkan barcode tersebut dan tidak perlu lagi menggunakan NIK KTP.

Tentang usulan harga tetap di sub pangkalan dari HET naik Rp 2.000 itu baru hasil hitung-hitungan, kalau di Bali HET-nya Rp 18.000 dan di pengecer atau sub pangkalan jadi Rp 20.000 masih tidak ada persoalan.

Bahkan di pengecer ada yang sampai Rp 30 ribu hingga Rp 35 ribu, pedagang kaki lima dan masyarakat tidak mampu berat rasanya dengan harga segitu. 

“Belum ada keputusan resminya dan masih sebatas usulan. Semua itu agar subsidi ini tepat sasaran. Sekarang faktanya banyak yang tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Area Manager Communication & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menambahkan mengenai prosedur pengajuan pangkalan resmi tentunya sudah ada persyaratannya. Selagi semua persyaratan telah dipenuhi tentunya akan cepat mereka disetujui menjadi pangkalan resmi.

“Kalau syarat nanti kita menyesuaikan dengan syarat-syarat dari pemerintah daerah seperti misalkan ada SKTU dan segala macamnya. Dan pengajuannya tentu sebagai pangkalan resmi LPG 3 kg pada umumnya dengan syarat yang sudah ada,” imbuh Ahad. 

Dan selama ini pihaknya rutin melakukan kegiatan pengawasan di pangkalan resmi dan agen. “Sudah ada dan Satgas sudah sering turun menertibkan 1 bulan ditingkatkan lebih dari lebih dari 2 hingga 3 kali untuk mengontrol harga di pangkalan,” tegasnya.

Mengenai usulan HET di tingkat sub pangkalan (pengecer), Endo menyambut baik usulan tersebut namun pasti tetap akan ada yang melanggar dengan menjual di atas HET.

Jika menemukan adanya pangkalan resmi menjual diatas HET sampaikan ke call center di 135. Sehingga akan diberikan pembinaan kepada pangkalan tersebut. 

Pihaknya menyampaikan saat ini tengah berlangsung proses normalisasi terhadap distribusi LPG 3 kg di Bali jadi bukan langka tetapi karena adanya perubahan aturan larangan pengecer tidak boleh jual membuat masyarakat berburu ke pangkalan resmi. Sehingga begitu pangkalan resmi itu mendapatkan kiriman LPG 3 kg langsung diserbu masyarakat dan langsung habis.

“Ini sudah dalam tahap normalisasi jadi penambahan-penambahan pengiriman berupa extra dropping sudah kami lakukan dari kemarin. Kami berharap juga makin cepat makin baik, mungkin dalam minggu ini sudah selesai normal kembali,” paparnya. 

Ia menambahkan pengecer LPG 3 kg pada bulan November 2024 sudah diajak menjadi pangkalan resmi. Namun dari 6.250 pengecer yang sudah terdaftar di sistem MAP yang tertarik hanya 23 saja.  Pengecer yang sudah terdata di sistem tersebut berubah nomenklatur menjadi sub pangkalan. “Jika dibandingkan dengan pangkalan resmi kan jumlahnya lebih banyak pengecer atau sub pangkalan. Usulan penetapan harga di sub pangkalan belum ada keputusan kami menjalankan aturan dari pemerintah,” tambahnya.

Ketua Hiswana Migas DPC Bali, Dewa Ananta, menyampaikan pada waktu itu menyusun HET dengan Pemprov Bali hanya ditetapkan untuk pangkalan resmi dan ditetapkan HET-nya di Bali untuk LPG 3 kg di jual seharga Rp 18 ribu.

Dan mengenai usulan tambahan Rp 2 ribu untuk HET di tingkat sub pangkalan atau pengecer, Dewa mengatakan angka itu adalah imbauan tambahan dari Provinsi Bali untuk diberikan kepada pengecer yang sekarang namanya sub pangkalan. 

Pihaknya pun menyambut baik usulan dari anggota DPR RI Komisi VI IGN Alit Kelakan untuk menjadikan BUMdes dan BUPDA sebagai pangkalan resmi LPG 3 kg dimana itu sebagai bentuk pengawasan subsidi tepat sasaran. “BUPDA dan BUMdes diberdayakan menjadi pangkalan itu ada semacam pengawasan partisipatif di tingkat desa jadi lebih kecil lagi pengawasannya,” kata Dewa Ananta. 

Ia menambahkan QR Code sebagai semacam cara transaksi masyarakat terutama di sub pangkalan khususnya bagi nelayan sasaran, petani sasaran dan lainnya sehingga tidak ruwet lagi. “Begitu datang mereka tinggal menunjukkan QR Code meng-copy apa yang sudah dilakukan di SPBU pembelian Pertalite dan solar,” kata dia. (zae)