PANGKAS Anggaran dari Pusat! Badung Upayakan Berdikari & GenjotPAD, Denpasar Ancang-ancang Efisiensi

TRIBUN-BALI.COM - Belakangan ini tengah ramai pembicaraan tentang rencana pemangkasan anggaran Pemerintah Pusat. Pemangkasan anggaran ini berdampak bahkan sampai ke daerah dan harus melakukan efisiensi. 

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengakui akan ada dampak dari efisiensi anggaran ke Kabupaten Badung. Hanya saja pihaknya mengupayakan Kabupaten Badung akan dapat berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari).

Menurut Giri Prasta, dampak dari efisiensi ini tidak signifikan akan dirasakan Kabupaten Badung. Sebab efisiensi ini akan berpengaruh terhadap bantuan dari pusat kepada pemerintah daerah. 

“Kami di Badung tetap berusaha melaksankan instensifikasi dan ekstensifikasi pajak,” ujarnya saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Badung, Kamis (13/2).

Baca juga: ATLAS Open, Finns Beach Club Closed! Begini Nasib 2.000 Karyawan Disana, Ini Kata Komisi I DPRD

Baca juga: CUACA Buruk Bali Sumbang Kerugian Hampir Tembus Rp1 Miliar, Pohon Tumbang di 29 Titik Selama 24 Jam

Pihaknya pun menyebutkan, upaya tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Badung. Asalkan program kerja yang dijalankan sesuai dengan regulasi. “Kebutuhan dasar masyarakat ini, astugkara bisa terpenuhi oleh pemerintah dan regulasinya ada,” ucapnya.

Wakil Gubernur Bali terpilih itu memastikan, telah berkoordinasi dengan Bupati Badung terpilih. Seperti hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang (UU) agar dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. 

“Karena sepanjang tidak dilarang oleh UU, itu bisa (dijalankan), yang dimaksud dengan kerarifan lokal, sebagai salah satu bagian dari konsep otonomi daerah,” terangnya.

Disinggung terkait gaji dari ASN yang bersumber dari pusat, Giri Prasta menyatakan, sampai saat ini hanya mendapatkan sedikit tambahan dari DAU. Sebab Kabupaten Badung dianggap mampu dari celah fiskal yang negatif. Sehingga pihaknya pun mengupayakan agar Kabupaten Badung dapat Berdikari. 

Bahkan ia mencontohkan, dari upaya yang dilakukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mengalami peningkatan. Dari sebelum menjabat Rp 2,4 triliun kini mencapai di atas Rp 6 triliun.

 “Ini merupakan keberhasilan yang kami rasakan. Semoga Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih dapat mempertahankan PAD. Dan saya yakin ini bisa ditinngkatkan lagi,” kata dia.

Sementara itu, Pemkot Denpasar memastikan dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk Denpasar tahun 2025 dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih tetap aman.

Hal itu dipastikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di tengah keluarnya instruksi presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

Kepala BPKAD Kota Denpasar, Ni Putu Kusumawati, mengatakan, meskipun Inpres sudah terbit, namun pihaknya belum berani bergerak terlalu jauh. 

Hal ini dikarenakan sampai saat ini petinjuk teknis (Juknis) belum turun. Menurutnya, proses terjemahan untuk teknis penerapan instruksi itu masih dibuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Kami belum dapat turunan Inpres tersebut. Jadi kami belum bisa melangkah jauh. Kami tetap melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali," paparnya, Kamis, 13 Februari 2025.