Massa Aksi Aliansi Bali Tidak Diam Datangi DPRD Bali, Tuntut Cabut Inpres Efisiensi Anggaran

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Aliansi Bali Tidak Diam menggelar seruan aksi ‘Indonesia Gelap Darurat Pendidikan’ di depan Gedung DPRD Bali pada Senin 17 Februari 2025. 

Seruan aksi ini menyikapi sejumlah anggaran pendidikan turut menjadi sasaran efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Pemangkasan ini imbas adanya pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi belanja APBN Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp 306,7 triliun.

Seruan aksi Aliansi Bali Tidak Diam terdiri dari ratusan mahasiswa. Jumlah masa Aliansi Bali Tidak Diam ini terdiri dari 250 mahasiswa.

Baca juga: UKT Berpotensi Naik, Beasiswa Terancam Diputus! Efisiensi untuk Program Makan Siang Bergizi Gratis

Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana (BEM UNUD), I Ketut Indra Adiyasa menjelaskan efisiensi anggaran berdampak ke beberapa sektor pendidikan seperti pemotongan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), perkuliahan di Perguruan Tinggi, tentu berpengaruh ke organisasi kemahasiswaan (Ormawa). 

“Berpengaruh ke program kerja yang terbatas oleh Rektorat. Selain itu, pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas utama itu malah jadi prioritas pendukung. Itu yang menjadi fokus kita, kenapa itu bukan dijadikan prioritas utama,” jelas Indra. 

Dalam aksi, massa membawa 5 tuntutan yang disampaikan. Pertama, menuntut semua pihak pemerintah termasuk Presiden Republik Indonesia dan Menteri Keuangan untuk mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Kementerian Keuangan nomor S-37/MK.02/2025. 

Kedua, mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan makan bergizi gratis serta menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan pada sektor utama. 

Ketiga, mendesak pemerintah untuk segera membayarkan dan menganggarkan tunjangan kinerja dosen yang belum dibayarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hak dosen berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Keempat, menolak perguruan tinggi untuk mengurus izin tambang dalam pembaharuan UU Minerba. 

Kelima, menuntut Presiden Republik Indonesia melakukan pemerataan pendidikan melalui akses pendidikan tinggi untuk seluruh masyarakat Indonesia demi terwujudnya pencerdasan kehidupan bangsa. 

“Itu lima tuntutan yang kita bawa. Jadi sekiranya para Dewan Perwakilan Rakyat membuat video pernyataan atau penandatanganan pakta integritas,” imbuhnya. 

Menurutnya, jika membayangkan skema pemotongan anggaran pendidikan ini tentu akan berdampak ke semua sektor. 

“Kami menunggu hasil atau itikad baik dari bapak-bapak di dalam. Jikalau ada hasil konkret dan tujuan ke depannya kita bakal perhitungkan lagi. Jikalau memang tidak ada jawaban, kita akan menggelar aksi lagi,” tandasnya. 

Setelah Aliansi Bali Tidak Diam melakukan orasi sekitar 1 jam, Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack temui massa di Wantilan DPRD Bali. 

“Kami kirimkan (surat tuntutan mahasiswa) ke Kemendagri. Ini mahasiswa, ini bagian Rakyat Bali dan bagian generasi muda yang akan membawa bangsa ini ke depan. Saya terima kasih, mereka bisa sopan santun masuk. Damai berani menyampaikan aspirasi,” kata Dewa Jack. 

Ia juga menerangkan, DPRD Provinsi Bali sepakat membuka kapanpun masyarakat Bali, siapapun berkepentingan dengan pemerintah dan DPRD Bali jika bersurat serta menginformasikan dengan baik, maka aspirasinya akan diterima. 

“Mereka mau menyampaikan akan disampaikan. Tentu kalau tadi kita berdebat Batasan-batasan itu sampai malam. Soal keputusan, tadi saya sudah bilang, ini dibawa Kemendagri. Nanti kami sampaikan ke Kemendagri supaya diteruskan ke Bapak Presiden,” bebernya.

Sementara itu, Gubernur terpilih Provinsi Bali, I Wayan Koster, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran di wilayahnya telah dilakukan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, bukan hanya sejak pemerintahan Prabowo Subianto. 

Hal ini disampaikan Koster di kantor Kemendagri usai ia menjalani tes kesehatan pada Senin 17 Februari 2025.

“Jadi saya perlu menyampaikan bahwa mengenai pemangkasan anggaran, efisiensi anggaran, sesungguhnya di Pemprov Bali sudah dilakukan pada saat COVID-19, 2020 sampai 2022. Itu dilakukan efisiensi anggaran lebih tajam dari yang ada dalam instruksi Bapak Presiden,” ujar I Wayan Koster.

Koster berpendapat bahwa efisiensi anggaran ini bertujuan untuk membangun keuangan dan kesehatan fiskal yang baik bagi negara. 

Menurutnya, instruksi Presiden untuk membangun APBN dan APBD yang sehat serta fiskal yang bagus bagi pusat dan daerah adalah langkah yang sangat baik. 

“Saya kira itu sesuatu yang sangat baik bagi daerah untuk menyelaraskan efisiensi anggaran di program-program di APBD ini. Menurut saya bagus,” katanya seperti dilansir Tribunnews.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa meski efisiensi anggaran ini tidak menghambat program kerja, Koster mengakui bahwa kapasitas program memang mengalami penurunan. 

“Menghambat tidak, tapi mungkin kapasitas berkurang sedikit. Kan yang banyak berkurang perjalanannya,” tambahnya.

Aspek pemangkasan anggaran mencakup pengurangan biaya perjalanan dinas hingga 50 persen, serta pemotongan pada rapat, makanan, minuman, biaya operasional, pemeliharaan, dan infrastruktur. 

“Paling banyak perjalanan dinas 50 persen, kemudian rapat-rapat, makanan minuman, operasional, pemeliharaan. Ada juga infrastruktur fisik,” jelas Koster. 

Aksi di Jakarta

Aksi mahasiswa juga digelar di Jakarta. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan elemen mahasiswa lainnya akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap.” 

Aksi unjuk rasa digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin 17 Februari 2025.

Informasi mengenai aksi unjuk rasa disampaikan oleh Koordinator Aksi Universitas Indonesia, Muhammad Rafid Naufal Abrar. 

“Untuk aksi, sasaran utama kami adalah Istana Negara. Kami akan berangkat dari Depok sekitar jam 11.00 siang,” tuturnya.

Aksi turun ke jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk.  

Kondisi itu disebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah. 

“Aksi pastinya untuk menyikapi terkait isu yang muncul hampir setiap hari belakangan yang tak berpihak pada rakyat dan tidak memenuhi prinsip demokrasi serta keadilan,” kata Rafid.

Rafid mengungkapkan, terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan seperti yang disuarakan massa aksi di Bali.

Sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa dari sejumlah aliansi dan BEM Seluruh Indonesia (SI) di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025. 

“Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 1.623 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro seperti dilansir Tribunnews.

Susatyo menuturkan, personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. 

Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan. 

Kapolres juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lainnya yang akan melintas di Bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lainnya,” ungkapnya.

“Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan cara yang humanis dan professional,” tutur Susatyo. (sar/ali)

Tak Ada Pemangkasan Anggaran Pendidikan 

Ketua Komisi III DPRD Bali dari Fraksi Partai Gerindra, I Nyoman Suyasa ikut menemui aksi masa Aliansi Bali Tidak Diam yang menggelar aksi “Indonesia Gelap Darurat Pendidikan” di depan Gedung DPRD Bali, Senin 17 Februari 2025. 

Diakui Suyasa efisiensi anggaran ini memang menuai pro dan kontra. 

“Namun yang jelas ini untuk kebaikan bangsa dan negara, penghematan. Pastinya penggunaan anggaran kena, DPR kan pengguna anggaran juga, tapi nggak masalah untuk kebaikan masyarakat Indonesia kita selalu menyetujui dan melaksanakan daripada program pemerintah,” jelas Suyasa. 

Potensi pemangkasan anggran di DPRD Bali belum dibahas sampai saat ini, kata Suyasa kemungkinan pembahasan pemangkasan anggaran setelah tanggal 4 Maret atau Rapat Paripurna Istimewa untuk Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. 

Selain di APBD Perubahan, pemangkasan anggaran juga akan dilakukan pada APBD Induk sama dengan APBN. 

“Sekarang lagi proses kapan efisiensi itu makanya masing-masing Kementerian melaporkan itu apakah dipangkas atau tidak. Jadi sesuai dinamika yang berlaku, seperti pendidikan awalnya pemangkasan sekian, tetapi ketika ada masukan dari Kementerian setelah direkonstruksi kemungkinan program yang berhubungan dengan SDM memang jangan dipangkas,” kata dia. 

“Dan saya yakin tidak akan dipangkas, yang dipangkas program perjalanan dinas, Bimtek, ATK, jasa konsultan dan itu wajar,” bebernya. 

Melihat masa aksi tersebut, Suyasa mengatakan itu merupakan proses dari demokrasi dari mahasiswa. Menurutnya, aspirasi massa akan ditampung sesuai dengan kewenangan DPRD Bali. 

“Tentunya program-program pemerintah ya harus kita kawal karena itu sangat baik, seperti efisiensi ini sangat baik, saya kira positif untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” sambungnya. 

Sementara untuk anggaran pendidikan di APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 sejumlah 20 persen sesuai dengan amanat Undang-undang. 

Ia pun meyakini bahwa tidak akan ada pemangkasan pada anggaran pendidikan. 

“Saya yakin, saya seyakin-yakinnya, karena kemarin apa yang disampaikan Kemenkeu bahwa sesuai dengan dinamika, kalau ada hal-hal yang tidak perlu dipangkas ya tidak dipangkas, misalnya beasiswa, KIPK, BIP, afirmasi juga tidak,” kata dia. 

“Terlepas dari pro kontra itu wajar, dari dulu yang enak-enak sekarang yang diketat disiplin efektif saya kira tahun ini memang akan ada pro kontra tapi ke depannya baik, terbiasa dengan hal yang baik, berjalan dengan baik,” jelas Suyasa. (sar)

Kumpulan Artikel Bali