GELEDAH Kantor Pengembang Rumah Subsidi, Penyidik Sita 5 Kontainer Dokumen, Diduga Ada Korupsi

TRIBUN-BALI.COM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara rumah bersubsidi di Buleleng. Tindaklanjutnya, tim Kejati Bali melakukan penggeledahan di salah satu kantor pengembang perumahan bersubsidi pada Kamis (20/2).

Kantor yang digeledah tim Kejati Bali merupakan kantor PT Pacung Permai Lestari. Total ada 10 penyidik dari Kejati Bali dan Kejari Buleleng yang terlibat pada penggeledahan tersebut. 

Pantauan Tribun Bali, penggeledahan di kantor yang berlokasi di Banjar Dinas Dauh Tukad, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng itu, berlangsung selama hampir 6 jam. Hasilnya, ada 5 kontainer berisi dokumen yang disita oleh penyidik untuk selanjutnya diperiksa.

Baca juga: Kadisdik Klungkung, Sujana Imbau Siswa ke Museum, Libur Sepekan Ramadhan, Isi Kegiatan Edukatif

Baca juga: Sat Polairud Polres Jembrana Minta Nelayan Awasi Penyelundupan Penyu Serta Waspada Cuaca Ekstrem

Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Bali, Anak Agung Ngurah Jaylantara mengungkapkan, penyelidikan perkara ini sudah dilakukan sejak awal tahun 2025, berdasarkan laporan dari masyarakat. Dan saat ini prosesnya telah memasuki penyidikan. 

Kedatangannya ke kantor PT Pacung Permai Lestari, Agung Jaylantara menyebut untuk menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus ini. Jenis dokumen yang disita meliputi sertifikat, perjanjian akad kredit dan dokumen lainnya mengenai perumahan bersubsidi. 

"Jadi hari ini kita melakukan penyitaan dari dokumen tersebut berdasarkan surat perintah dari pimpinan. Dalam prosesnya tadi kami didampingi kepolisian, TNI, dan pihak desa. Serta pemeriksaan juga disaksikan oleh pemilik dokumen, dalam hal ini PT Pacung Permai Lestari," ujarnya. 

Seluruh dokumen yang disita selanjutnya menjadi barang bukti serta bagian dari berkas perkara. Sayangnya pihak dia belum bisa mengungkapkan seberapa besar potensi kerugian negara yang ditimbulkan.

"Karena kebetulan kita temukan banyak dokumen, sehingga harapannya nanti ada perhitungan lanjutan serta mendapat bantuan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Bali atau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk proses penghitungan," kata dia. 

Dikatakan pula, sejak beberapa hari terakhir pihaknya telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Setidaknya sudah ada 15 orang yang diperiksa, mulai dari jajaran direksi hingga staf. "Senin depan kita lanjut lagi di kejaksaan tinggi Bali  minta keterangan pihak-pihak terkait lainnya," ucapnya. (mer)

Tak Menutup Kemungkinan Periksa Anak Perusahaan

Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Bali, Anak Agung Ngurah Agung Jaylantara menambahkan, tidak menutup kemungkinan tim penyidik akan memeriksa anak perusahaan PT Pacung Permai Lestari. Ini karena perusahaan tersebut mengembangkan perumahan bersubsidi di sejumlah kawasan Buleleng. 

Selain di Desa Penglatan, perusahaan tersebut juga mengembangkan perumahan bersubsidi di Desa Panji, Desa Bungkulan, Desa Tejakula, Desa Pacung, Desa Sangket, Desa Banyuning, Desa Bondalem, hingga Desa Kubutambahan. 

"Pemeriksaan ini mencakup seluruh wilayah kerja PT Pacung di Kabupaten Buleleng. Termasuk anak perusahaannya nanti juga akan menjadi bagian pemeriksaan juga," tandas mantan Kasi Intelijen Kejari Buleleng ini. (mer)