BAKAL Impor Gula 200.000 Ton, Zulhas Sebut Itu Perintah Langsung Presiden Prabowo Subianto

TRIBUN-BALI.COM  - Pemerintah memutuskan untuk kembali melakukan impor gula. Rencananya, pemerintah akan impor gula sebanyak 200.000 ton untuk tahun 2025. Menteri Kooridinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas buka suara terkait keputusan impor gula 200 ribu ton di tahun ini.

Zulhas menegaskan kembali dibukanya keran impor ini merupakan permintaan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Meski sebelumnya, pemerintah optimis tak akan melakukan impor pangan termasuk gula di tahun 2025. “Kalau gula sudah boleh (impor) itu perintah langsung Presiden, saya tidak berani,” kata Zulhas dalam Economic Outlook 2025, di Hotel Westin, Jakarta (26/2). 

Walau demikian, Zulhas memastikan komoditas lain seperti beras, jagung dan garam konsumsi sepenuhnya akan dipenuhi dari dalam negeri alias tidak ada pengadaan impor. “Ada tiga komoditas (tak impor) itu dulu yang akan kita usahakan,” ungkap Zulhas.

Khusus untuk beras, Zulhas memprediksi panen di tahun ini bisa mencapai 33-34 juta ton. Sementara kebutuhan tahunannya hanya mencapai 31 juta ton atau surplus 2-3 juta ton.

Untuk itu, pihaknya meyakini pada tahun ini pemerintah tak akan melakukan impor beras seperti tahun sebelumnya. “Kami pede kami yakin, tahun ini kami tidak akan impor beras,” jelas Zulhas. 

Baca juga: MBG di Jembrana Berhenti Sementara Per Hari Ini, Simak Alasannya Berikut Ini

Baca juga: AKSI Kriminalitas Meningkat, Kapolda Bali Kumpulkan Bhabinkamtibmas se-Bali, Ini Harapannya

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan impor ini dilakukan bukan karena produksi dalam negeri kurang, melainkan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga stok pemerintah.

“Harga gula tadi dilaporkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), itu harganya mulai bergerak naik. Kalau dilihat, kontribusi inflasinya 1,4 persen. Sehingga kita ini semua memerlukan tambahan raw sugar,” ujar Arief di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (12/1). 

Arief menjelaskan gula mentah yang diimpor akan diproses untuk menjadi cadangan pangan pemerintah, bukan langsung berupa gula kristal putih (GKP). Menurutnya, langkah ini serupa dengan kebijakan impor beras sebelumnya, yang bertujuan meningkatkan stok cadangan pemerintah guna mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa depan.

“Importasi yang dilakukan ini untuk cadangan pangan pemerintah. Sama seperti waktu beras yang lalu, sebagai cadangan pangan pemerintah. Jadi kita mau naikin stok levelnya pemerintah,” kata Arief. 

Arief Prasetyo Adi memastikan, kebijakan impor itu tidak berdampak pada petani tebu. Dia bilang, harga pokok penjualan (HPP) gula di tingkat petani akan tetap di jaga di level Rp 14.500 per kilogram (kg).

“Nanti saat, panen April dan Mei akan tetap di serap dan kami jamin harga di tingkat petani masih Rp 14.500 per kg,” ujar Arief usai Rakor Pengendalian Harga Pangan Jelang Ramadan dan Lebaran, di Kantor Kementan, Senin (17/2). 

Arief menegaskan, kebijakan impor ini untuk cadangan pangan pemerintah (CPP) dalam bentuk gula. Terlebih saat ini pemerintah harus mulai menggelontorkan CPP gula untuk meredam harga kenaikan harga. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per pekan II Februari 2025, harga rerata nasional gula konsumsi Rp 18.386 per kg atau naik 0,96 persen dibanding Januari 2025.

Harga gula tersebut juga berada di atas harga acuan penjualan (HAP) gula konsumsi di tingkat konsumen Rp 17.500 per kg. Harga tertinggi di Kabupaten Puncak dan Pegunungan Bintang, yakni Rp 40.000 per kg. “Jadi cadangan yang saat ini ada memang sudah perlu dikeluarkan karena harga gula saat ini sudah naik,” jelas Arief. 

Arief mengatakan keputusan impor itu dilakukan secara terukur. Bahkan jumlahnya juga tidak lebih dari kebutuhan gula konsumsi selama satu bulan yang mencapai 250.000 ton. Pasalnya, Pemerintah juga akan menyerap gula dari petani yang siap panen mulai April dan Mei 2025 yang akan datang.