KISRUH Lomba Ogoh-ogoh di Badung Komisi IV Panggil Disbud, Minta Klarifikasi

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Komisi IV DPRD Badung, memanggil Dinas Kebudayaan terkait mengevaluasi kegiatan festival ogoh-ogoh tahun 2025 bertajuk ‘Bhandana Bhuhkala’ yang diselenggarakan di sekitar Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, beberapa waktu lalu.

Pasalnya, selain menyedot animo masyarakat, festival yang digelar pertama kalinya ini juga menyisakan sejumlah permasalahan, termasuk mendapat protes dari peserta.

Rapat kerja yang digelar di Ruang Rapat Gosana II, Gedung DPRD Badung, Selasa 18 Maret 2025, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, I Nyoman Graha Wicaksana didampingi anggota antara lain I Gede Suraharja dan I Nyoman Dirgayusa. Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan Badung I Gde Eka Sudarwitha didampingi beberap staf.

Baca juga: DPRD Badung dan Desa Adat Kedonganan Sepakati Saling Menghibahkan Tanah

Baca juga: Ketua DPRD Badung Zoom Meeting dengan KPK RI, Bahas Pokok Pikiran Dewan & Tata Kelola Pemerintahan

Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana mengungkapkan, pada prinsipnya pihaknya mengapresiasi kegiatan festival lomba ogoh-ogoh perdana ini. Namun demikian, kegiatan ini memerlukan evaluasi mengingat sejumlah permasalahan terjadi selama festival berlangsung. 

"Hari ini kami menjalankan fungsi pengawasan terkait salah satu yang sedang viral di media sosial, saat ini yakni pelaksanaan festival lomba ogoh-ogoh kemarin. Pada prinsipnya kami mengapresiasi, dan memberikan motivasi dan semangat kepada Dinas Kebudayaan agar melaksanakan kegiatan ini untuk tahun-tahun mendatang dan tempatnya tetap di Puspem Badung," ujarnya.

Berdasarkan pengamatan Graha, penyelenggaraan festival sudah muncul permasalahan saat tahap persiapan, yang mana peserta mengeluhkan pengamanan dan pengawalan di jalan raya saat membawa ogoh-ogoh ke Puspem Badung serta fasilitas tenda yang dinilai kurang representatif.

Kemudian, kemacetan dan tata kelola acara juga dikeluhkan. Selain itu, saat tahap penilaian juga menuai protes dari peserta. Terhadap sejumlah permasalahan tersebut, Komisi IV DPRD Badung memberikan beberapa catatan, masukan, dan saran.

"Dari segi penganggaran, kita harapkan penganggarannya bisa lebih besar lagi. Sehingga keluhan kemarin seperti masalah tenda yang bukan regging, bisa kita antisipasi. Termasuk anggaran untuk pendukung acara, seperti keamanan. Kemudian terkait penjurian, kita berharap supaya ada koordinator juri yang bisa menyampaikan kriteria penilaian," terangnya.

"Seperti disampaikan tadi, ogoh-ogoh itu harus digerakkan, ditarikan. Sehingga pemahaman ini yang mungkin tidak sampai di bawah. Perlunya juri memberikan informasi sehingga tidak terjadi miskomunikasi, penafsiran yang salah, sehingga menimbulkan rasa kekecewaan," kata politisi PDIP asal Kuta ini.

Pada bagian lain, Graha juga meminta agar Dinas Kebudayaan juga menjalin komunikasi yang intens dengan Komisi IV DPRD Badung sebagai partner kerja jika akan menggelar kegiatan besar seperti fastival lomba ogoh-ogoh ini. 

"Kita berharap supaya lebih intens komunikasinya. Karena Komisi IV ini merupakan partner kerja Dinas Kebudayaan, sudah seyogyanya kami harus tahu lebih dulu," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Badung, I Gde Eka Sudarwitha mengungkapkan, sejumlah masukan dan saran akan menjadi catatan baginya.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk penyelenggaraan festival yang lebih baik di tahun-tahun selanjutnya. Termasuk akan mengubah sistem penilaian ogoh-ogoh dan fragmen. 

"Kami akan evaluasi tata kelola penyelenggaraan acaranya. Ke depan kami juga akan ubah penilaian, dipisahkan penilaian antara ogoh-ogoh yang stay dan digerakkan, kemudian fragmen yang mencakup beberapa kategori,"  imbuhnya. (*)