GPS Tanggapi Rencana Proyek CCTV di Jembatan Bangkung Bali: Skala Prioritas Bagaimana Pencegahan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Antisipasi aksi bunuh diri atau ulah pati yang kerap terjadi di Jembatan Bangkung, Pemkab Badung berencana akan buat proyek pemasangan CCTV.

Pemkab Badung telah menyiapkan anggaran Rp 34 miliar untuk pemasangan CCTV di Jembatan Bangkung dan jembatan-jembatan lain serta kawasan pariwisata di wilayah Badung.

Hal ini pun mendapat tanggapan dari pengamat, politisi dan pengacara, Gede Pasek Suardika alias GPS.

GPS menilai, proyek dengan anggaran fantastis tersebut kurang mempertimbangkan skala prioritas.

Baca juga: Ulah Pati di Jembatan Bangkung Bali, Polisi Ungkap Hasil Pemeriksaan HP NKMS, Diduga Terlibat Pinjol

"Pasang CCTV bagus, mungkin untuk pengawasan. Tetapi skala prioritas adalah bagaimana upaya pencegahan bisa dilakukan," kata GPS, Minggu, 6 April 2025.

Baginya untuk antisipasi ulah pati di Jembatan Tukad Bangkung adalah dengan mempersulit orang melompat. 

Yang paling penting adalah bagaimana tata bangunan tersebut bisa mencegah dan menghambat orang gampang bunuh diri.

Menurut GPS, Pemkab Badung sebenarnya bisa belajar dari daerah lain dalam mengatasi hal ini.

"Bisa cari di Google. Misalnya belajar dari Jembatan Golden Gate di San Francisco atau di tempat lainnya. Atau yang di dalam negeri yang dilakukan di Malang dengan memberi jaring pelindung atau dinding pengaman," paparnya.

Ia pun mendorong, pemerintah harus segera membangun upaya preventif dengan memperbaiki desain jembatan. 

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya meninggikan tembok pagar agar sulit dipanjat, atau membuat bentangan besi yang kuat mirip aviary yang sulit dilewati. 

Kemudian di bawah juga perlu diisi jaring pengaman untuk mencegah orang melompat.  

"Atau jalan lain menurut ahlinya. Tinggal ada kemauan dan kepedulian saja," paparnya.

Selain pengamanan, perlu juga pemerintah menyiapkan tempat khusus untuk konseling untuk mencegah ulah pati.

Bagi GPS, kejadian ulah pati ini kerap sekali terjadi di Bali, bukan saja di Jembatan Tukad Bangkung.

Namun ironisnya, menurutnya sampai saat ini tidak ada satu pun program untuk mengatasi fenomena sosial ini dari pemerintah daerah.

GPS juga menyoroti masalah tertinggi bunuh diri di Bali adalah masalah ekonomi dan masalah asmara, menyusul masalah sakit berkepanjangan dan konflik sosial akibat di lingkungan, tempat kerja ataupun masalah dalam keluarga.

"Pemerintah harus memiliki program nyata untuk menurunkan angka bundir agar jangan lagi Bali memegang rekor tertinggi secara nasional. Apalagi alasan tertinggi adalah faktor ekonomi," katanya.

Terkait soal ekonomi, baginya solusinya hanya lapangan kerja dan keterampilan kerja. 

Untuk masalah asmara, bisa dibuatkan program lewat sekolah atau lembaga konseling. 

"Dulu saya pernah mendengar ada program Kisara. Kita Sayang Remaja, tetapi sepertinya sudah tidak terdengar lagi," paparnya. (*)

Kumpulan Artikel Bali