Berita Klungkung
AGAK Tegang! Eksekusi 2 Perusahaan Berdiri di Kawasan PKB, Dieksekusi Satpol PP Bali & Klungkung
Hadir langsung dalam eksekusi tersebut, Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Pitra, pihak dari Biro Hukum Provinsi Bali
Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Anak Agung Seri Kusniarti
TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melakukan eksekusi terhadap dua perusahaan, yang didirikan di kawasan PKB (Pusat Kebudayaan Bali) di Eks Galian C Klungkung, Selasa (8/4).
Hadir langsung dalam eksekusi tersebut, Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Pitra, pihak dari Biro Hukum Provinsi Bali, Satpol PP Provinsi Bali dan Satpol PP Klungkung.
"Eksekusi dilakukan Satpol PP Provinsi Bali, kami Satpol PP Klungkung hanya mendampingi," ujar Kasatpol PP dan Damkar Klungkung, Dewa Putu Suarbawa, Selasa (8/4).
Baca juga: 5 Orang Tujuan Tak Jelas Dipulangkan! Perketat Pemeriksaan di Gilimanuk, 52 Orang Tak Bawa Identitas
Baca juga: NEKAT Berdiri di Kawasan PKB! 2 Perusahaan Dieksekusi Satpol PP Provinsi Bali & Klungkung!

Hal ini dilakukan setelah adanya keputusan dari pengadilan, terkait status lahan di lokasi didirikannya perusahaan tersebut yang merupakan milik Pemprov Bali. Serta pihak pengelola perusahaan yang belum memindahkan alat-alat produksi di lokasi tersebut, sampai melebihi batas waktu yang disepakati.
Dua perusahaan tersebut, bergerak di bidang produksi aspal. Dua perusahaan itu berdiri di lahan seluas 95 are, yang merupakan lahan Provinsi Bali dan berada di kawasan proyek PKB.
"Eksekusi ini dilakukan setelah adanya keputusan hukum tetap di pengadilan. Ada kesepakatan, pemilik pabrik untuk memindahkan alat-alatnya terakhir 31 Maret 2025. Tapi belum semua alat-alatnya dipindahkan," ungkap Dewa Putu Suarbawa.
Diakuinya saat proses eksekusi, ada sedikit ketegangan antara petugas dan pihak pengelola perusahaan. Namun setelah dilakukan dialog, pengelola bisa menerima eksekusi tersebut.
Proses eksekusi dilakukan dengan pemasangan garis polisi dan papan pengumuman lahan milik Pemerintah Provinsi Bali. Sedangkan proses pengosongan dan pembongkaran bangunan fisik beserta mesin/alat berat lainnya akan dilakukan oleh pihak perusahaan.
"Nanti untuk pengosongannya, pemilik perusahaan agar berkoordinasi dengan kepolisian karena disana telah terpasang garis polisi," jelasnya. (mit)
Wabup Tjok Surya Minta Dana BKK Desa Ditunda, Jika Desa di Klungkung Tidak Usulkan Pembuatan TPS3R |
![]() |
---|
UPAYA Kurangi Pariwisata One Day Trip, Pameran UMKM Batununggul Village Festival di Nusa Penida |
![]() |
---|
Pameran UMKM di Desa Batununggul, Upaya Kurangi Pariwisata One Day Trip di Nusa Penida |
![]() |
---|
Jalan Berlubang di Tihingan Sebabkan Kecelakaan, Dinas PU Klungkung Sebut Tunggu Jadwal Perbaikan |
![]() |
---|
Ajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri, Suparta Tidak Bisa Bekerja karena Mobil Disita Polisi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.