GIRI Prasta Tanggapi Bandara Bali Utara Masuk RPJMN, Koster Juga Senang Tol Mengwi-Gilimanuk Lanjut!

Gubernur Bali Wayan Koster yang sejak awal getol memperjuangkan proyek ini pun menyambut positif langkah pemerintah pusat. Menurutnya, tol Mengwi–Gilimanuk bukan sekadar urat nadi baru bagi konektivitas Bali, tetapi juga jalan pembuka pemerataan ekonomi Bali bagian barat yang selama ini tertinggal.

“Pembangunan ini penting untuk mempercepat konektivitas logistik dan pariwisata, sekaligus mengurangi ketimpangan antarwilayah di Bali,” ujar Koster dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Tol sepanjang 96 kilometer (km) ini nantinya akan memangkas waktu tempuh dari Pelabuhan Gilimanuk ke Denpasar secara signifikan. Juga mengurangi beban jalan nasional, sekaligus mendukung pengembangan kawasan wisata baru di Bali Barat. 

RPJMN 2025–2029juga menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera menjabarkan proyek ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Dengan begitu, tahapan konstruksi diharapkan bisa segera dipercepat,” kata dia. 

Sebelumnya Koster juga menegaskan rencana proyek pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk tidak dicoret dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).  

Koster menyatakan, rencana proyek pemerintah pusat tersebut telah dimasukkan dalam RPJMN menurutnya lebih konkret. “PSN statusnya, masuk RPJMN artinya diprogramkan. Itu dibilang dicoret itu tidak benar (dicoret dari PSN),” kata Koster saat ditemui di DPD PDIP Bali pada, Senin (21/4). 

Koster juga memastikan tol yang akan melintasi tiga kabupaten di Bali berlanjut dan tak akan batal seperti isu yang berseliweran. Proyek tol tersebut atas program Pemerintah Pusat yang telah disetujui untuk direalisasi. Proses pembangunan tol terus dilakukan tidak ada penghentian. “Ya lagi proses lain (siap pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi,” tegas Koster. 

Seperti diketahui  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Tol Gilimanuk - Mengwi yang dilakukan dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Menteri PUPR bersama Gubernur Provinsi Bali, Dirjen Bina Marga, dan Kepala BPJT. 

Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi terbagi menjadi 3 seksi. Adalah Seksi 1 Gilimanuk - Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan - Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka - Mengwi sepanjang 18,9 km. Jalan Tol ini juga akan dibangun jalur khusus kendaraan roda dua untuk sepeda dan sepeda motor.

Jalan tol senilai Rp 24,62 triliun ini akan dilaksanakan oleh PT. Toll Jagat Kerti Bali sebagai Badan Usaha Jalan Tol pemenang lelang yang telah melakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada tanggal 8 Maret 2022 untuk masa konsesi selama 50 Tahun. Pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi ditargetkan rampung pada tahun 2028.

Selain proyek Tol Mengwi-Gilimanuk, Bandara Bali Utara juga masuk dalam daftar RPJMN 2025–2029, yang diteken Presiden. Terdapat juga beberapa proyek masuk RPJMN.

Di antaranya, Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Singapadu-Ubud- Gianyar-Bangli-Kintamani-Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara-Singaraja, Pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Baru/Bali Utara Pengembangan kawasan pariwisata Ulapan, termasuk perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Lingkar Ulapan Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung Pengembangan Pelabuhan Gunaksa, Kawasan Perdesaan Shiny Tabanan dan Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Agung. 

Sebelumnya, Penglingsir Puri Singaraja, Anak Agung Ngurah Ugrasena mengatakan, pembangunan Bandara Internasional Bali Utara memang tidak masuk PSN. Namun demikian, rencana pembangunan bandara ini masuk dalam proyek prioritas.

“Ini (pembangunan bandara) sudah dituangkan dalam lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 12 tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2025-2029,” ujarnya, Selasa (11/3) lalu.

Hal tersebut pula yang membuat ia yakin, jika pembangunan bandara di Bali Utara akan terwujud. Apalagi melihat situasi di Bali Selatan yang crowded. Sehingga pembangunan Bandara di Bali Utara dinilai merupakan kebutuhan prioritas dan mutlak. “(Bandara) Ngurah Rai ini menurut saya terlalu dipaksakan. Sedangkan di satu sisi ada Buleleng yang sayang sekali jika potensinya tidak dimanfaatkan secara maksimal,” kata dia.