DPRD Badung Apresiasi Mercure Kuta yang Taat Dalam Bayar Pajak!

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Masih dalam rangka tertib administrasi perizinan, infrastruktur dan perpajakan, dalam berusaha di Pemerintah Kabupaten Badung, setelah dari Eden Hotel Kuta Bali anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung melanjutkan kunjungan kerja lapangan ke Mercure Kuta.

Kunker ini dipimpin I Gusti Lanang Umbara, Wakil Ketua Komisi I dan diikuti oleh anggota Komisi I, Ketua Komisi II dan Komisi III serta anggota ketiga Komisi tersebut.

Turut hadir perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Satpol PP Badung, DPMPTSP Badung dan Bapenda Badung.

Pada kunker lapangan DPRD Badung ke Mercure Kuta diterima langsung oleh General Manager dan sejumlah staf lainnya.

Baca juga: DPRD Badung Sidak Eden Hotel, Terkait Administrasi Perizinan, Infrastruktur dan Perpajakan

Baca juga: RESMI Kepsek SMKN 1 Klungkung Jadi Tersangka, Diduga Selewengkan Beasiswa PIP & Dana Komite Sekolah!

Di mana kunker ini dilatarbelakangi oleh adanya pembangunan perluasan Mercure Kuta, yang menyalahi aturan namun ternyata hasilnya pembangunan itu bukan bagian dari perluasan hotel dibawah manajemen Accor Group.

"Sidak di Mercure ini terkait ada laporan bahwa terdapat pengembangan baru pembangunan baru di sana kurang koordinasi antara pengusaha yang ada duluan dan yang baru," ujar Lanang Umbara, Rabu 30 April 2025. 

"Namun setelah kita cek, di sini ada miss sedikit, missnya itu managemen Mercure bukan manajemen yang di tempat pembangunan yang baru. Hanya saja pemegang sahamnya sama, nah itu yang kita tindaklanjuti," sambungnya.
 
Lebih lanjut ia menambahkan, tujuan kami tidak memihak, tetapi kami Pemda Badung adalah pengayom kepada seluruh masyarakat Badung dan pengusaha di Badung.

"Karena pengusaha yang ada di Badung, bagian dari kita dan penyumbang pajak Kabupaten Badung, pajak pengusaha ini urat nadi kita di Kabupaten Badung. Makanya kami komitmen untuk menjaga agar semua pengusaha di Badung bisa terjaga kondusifitasnya agar semua merasa aman dan nyaman baik itu yang datang ke Badung sebagai wisatawan atau investor," imbuh Lanang Umbara.

Disinggung mengenai apakah Mercure Kuta memiliki piutang pajak?

Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung ini menyampaikan bahwa tidak ada piutang dan manajemen taat dalam membayar pajak setiap bulannya.

"Setelah kita cek untuk pembayaran pajak Mercure Kuta luar biasa, sangat taat dan besarannya kurang lebih Rp 400 hingga 500 juta per bulan. Artinya tidak ada piutang pajak. Terkait izin yang lain juga mereka sudah lengkap dan tidak ada masalah," jelasnya.

Inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan seperti ini akan terus dilakukan oleh DPRD Badung bersama OPD terkait.

"Ini akan tetap kami lanjutkan sepanjang hal yang memang kita perlu lakukan sidak apalagi di situasi sekarang sesuai data yang kami terima kunjungan wisatawan meningkat ke Bali dan Badung pada khususnya. Tetapi hunian hotel di beberapa tempat ada yang menurun terkecuali di Mercure Kuta saya rasa masih bagus," papar Lanang Umbara.

Menurutnya ini yang perlu dicari kemana tamu-tamu itu menginap, apa mereka menginap di kos atau di lokasi yang tidak terdeteksi di Badung.

"Ini yang akan kami kejar, artinya tamu yang datang harus mendukung okupansi atau tingkat hunian hotel di Badung," sebutnya. Tidak seperti sekarang tamunya meningkat tetapi okupansinya menurun.