Badung Anggarkan Rp 15 M Per Bulan, Untuk Honorarium Bendesa, Prajuru Adat, Subak, dan Pangliman

TRIBUN-BALI.COM - Tak mengherankan jabatan prajuru adat dan subak di Kabupaten Badung menjadi rebutan. Ternyata, khusus di Kabupaten Badung mereka mendapat gaji yang lumayan besar.

Tidak tanggung-tanggung setiap bulan Pemkab Badung harus mengeluarkan anggaran Rp 15 miliar per bulan untuk menggaji prajuru adat itu. Sekelas pekaseh saja mendapat nafkah sampai Rp 6 juta per bulan dari pemerintah setempat.

Kendati demikian, sejak era pemerintahan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Pemkab Badung sudah mengucurkan anggaran sampai Rp 15 miliar per bulan hanya untuk memberi honor kepada prajuru adat dan subak ini.

Baca juga: Sudarmawa Dituntut 4 Tahun Penjara, Perbekel Dawan Kaler Non Aktif Sidang di Pengadilan Tipikor

Baca juga: Konflik Kembali Memanas, Ahli Waris Tanam 3 Pohon Pisang di Halaman SD 2 Sambangan Buleleng

Adapun prajuru adat dan subak yang tiap bulan menerima nafkah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung, seperti Bendesa Adat, Kelian Banjar Adat, Pekaseh dan Pangliman Subak. 

Selain prajuru adat dan subak ini Pemerintah Gumi Keris juga memberikan honor untuk para pemangku kahyangan jagat, pemangku kahyangan tiga dan mangku prajapati. Besaran honor pun berbeda beda untuk masing-masing jabatan.

Namun yang paling besar menerima gaji dari APBD adalah Pekaseh dan Bendesa Adat, yaitu mencapai Rp 6 juta per bulan.

Kemudian disusul Kelian Banjar Adat senilai Rp 5 juta dan Pangliman Subak sebesar Rp 3 juta. Sedangkan untuk pemangku mendapat honor lebih kecil yakni sekitar Rp 2 juta.

Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Badung I Gede Eka Sudarwitha yang dikonfirmasi, pada Kamis (8/5) tidak menampik hal tersebut. Pihaknya mengakui tiap bulannya Pemkab Badung mengalokasikan anggaran sampai Rp 15 miliar hanya untuk memberi honor kepada para prajuru adat dan subak ini.

Hanya saja pihaknya mengaku honor untuk Bendesa Adat, Kelian Banjar Adat, Pekaseh, Pangliman termasuk Pemangku Kahyangan Jagat, Kahyangan Tiga dan Mangku Prajapati ini sudah berlangsung sejak lama.

"Untuk besarannya ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Sudarwitha.

Diakui, anggaran yang dikucurkan memang sampai Rp 15 miliar perbulan. Hanya saja namanya bukan gaji tapi honorarium. Bahkan besaran ini sudah berlaku sejak zaman Bupati Giri Prasta.

"Besaran honorarium untuk masing-masing prajuru adat ini sempat naik turun sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Saat Covid-19 nafkah prajuru adat ini bahkan sempat turun kemudian dinaikan lagi setelah covid," jelas mantan Camat Petang ini.

Di era pemerintahan Bupati dan Wabup Badung Wayan Adi Arnawa-Bagus Sucipta honorarium untuk prajuru adat ini tetap berjalan. Bahkan besarannya tidak ada berubah.

Diakui besaran honorarium itu yakni untuk Pekaseh Rp 6 juta, Bendesa Adat Rp 6 Juta, Kelian Banjar Rp 5 juta, Pangliman Rp 3 Juta dan pemangku Rp 2 Juta.

Disinggung besarnya total anggaran untuk prajuru adat dan subak ini, Sudarwitha menyebut karena memang jumlah mereka banyak. Terdiri dari 124 Bendesa Adat, 546 Kelian Banjar Adat, 214 Pekaseh dan 820 Pangliman.

"Selain itu juga ada honor untuk Pemangku kahyangan jagat, Pemangku Kahyangan Tiga dan Pemangku Prajapati. Sehingga total semua kami anggarkan Rp 15 Miliar setiap Bulan," imbuhnya. (gus)