Realisasi SBN Tembus Rp 413,97 Triliun, Surat Berharga Negara Capai 64,43 Persen di Kuartal II 

TRIBUN-BALI.COM  - Alih-alih menunggu hingga paruh tahun berjalan, pemerintah memilih tancap gas sejak awal.

Strategi agresif ini tercermin dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) telah mencapai Rp 413,97 triliun hingga 17 April 2025.

Jumlah ini setara 64,43 persen dari target pembiayaan melalui SBN dalam APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 642,5 triliun.

Angka tersebut bukan hanya mencerminkan kecepatan, tetapi juga lonjakan yang signifikan dibandingkan realisasi hingga akhir kuartal I-2023 yang masih berada di angka Rp 282 triliun. Dalam waktu kurang dari tiga pekan, penerbitan SBN melonjak lebih dari Rp 130 triliun.

Baca juga: Pembangunan Puspem Gianyar Dimulai, Tahap Awal Dianggarkan Rp 91,7 Miliar 

Baca juga: Ribut di Canggu hingga Bikin Macet, Dua WNA Melapor ke Polres Badung

Sebagian besar realisasi ini juga mencakup skema prefunding yang dilakukan pada November dan Desember 2024, sebuah strategi yang memperkuat posisi kas negara di awal tahun.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Di tengah gejolak ekonomi global, potensi ketidakpastian pasar, dan kebutuhan pembiayaan yang besar untuk menopang program prioritas pemerintah, strategi front-loading diniali menjadi pilihan paling rasional.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menilai langkah agresif pemerintah dalam menerbitkan SBN tahun ini berpotensi menciptakan tekanan likuiditas di sektor keuangan dan perbankan nasional.

Menurutnya, percepatan realisasi penerbitan SBN hingga 17 April 2025 yang telah mencapai Rp 413,97 triliun atau 64,43?ri target tahunan, berisiko mendorong persaingan likuiditas yang semakin ketat di pasar keuangan. 

“Agresifitas pemerintah dalam menerbitkan SBN berisiko tinggi dalam menciptakan perebutan likuiditas di pasar keuangan dan perbankan,” kata Bhima, Selasa (13/5).

Ia memperkirakan tekanan terhadap likuiditas perbankan akan semakin terasa, terutama jika pemerintah terus melakukan front-loading dan realisasi penerbitan SBN bahkan melampaui 100?ri target APBN 2025 pada kuartal II tahun ini.

“Tekanan likuiditas perbankan ke depan makin terasa karena penerbitan SBN bisa melampaui 100% target pada kuartal II 2025,” katanya.

Selain itu, Bhima menilai melonjaknya penerbitan SBN juga tak lepas dari kekhawatiran terhadap potensi rendahnya rasio pajak tahun ini.

Di saat yang sama, pemerintah menghadapi kebutuhan belanja yang besar, terutama untuk proyek besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa Merah Putih, dan program food estate.

Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky menilai peningkatan penerbitan SBN belakangan ini dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk belum optimalnya kinerja penerimaan negara serta meningkatnya ketidakpastian global.

Ia menjelaskan bahwa langkah pemerintah menerbitkan SBN dalam jumlah yang lebih besar dari perkiraan awal dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kas (cash flow) negara di tengah penerimaan yang belum mencapai target. Selain itu, kondisi global yang semakin tidak menentu turut memengaruhi strategi pemerintah dalam pengelolaan utang.