Pecalang Besakih Nengah W Bebas dari Status Tersangka, Bisa Ringankan Tuntutan 3 Tersangka Lain

TRIBUN-BALI.COM - Polres Karangasem secara resmi mencabut status tersangka I Nengah Wartawan, pecalang Desa Adat Besakih, melalui pendekatan restorative justice (RJ) yang digelar pada Senin, 19 Mei 2025.

Proses hukum ini mengakhiri polemik hukum yang sempat menimbulkan kegaduhan publik, terutama di tengah masyarakat adat yang sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan keharmonisan sosial.

Kapolres Karangasem, AKBP Joseph Edward Purba menjelaskan, pencabutan status tersangka ini dilakukan setelah seluruh tahapan restorative justice dilalui secara prosedural.

Mulai dari proses mediasi yang difasilitasi penyidik, pencapaian kesepakatan damai antara kedua belah pihak, hingga pencabutan laporan oleh pelapor.

Semua proses berlangsung dengan itikad baik dan semangat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

“Dengan dicabutnya status tersangka, yang bersangkutan kami pulihkan secara utuh sebagai warga masyarakat,” tegasnya.

Restorative justice, lanjut Kapolres, adalah pendekatan hukum yang tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek pemidanaan, tetapi mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan keadilan berbasis nilai-nilai lokal.

Baca juga: VIDEO Desa Adat Besakih Tak Tinggal Diam, Pecalang Korban Pemukulan Terancam Hukuman 3 Bulan Penjara

Ia pun mengajak masyarakat untuk menjadikan momen ini sebagai contoh penyelesaian konflik yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan kedamaian.

“Ini bukan hanya solusi hukum, tetapi cermin kedewasaan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial,” imbuhnya.

I Nengah Wartawan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus keributan yang terjadi saat pelaksanaan karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) di Pura Agung Besakih, Senin 14 April 2025).

Ironisnya, meskipun sempat menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh tiga pemedek berinisial IGLAED (30), IGLR (56), dan IGNAAP (21), Nengah juga dilaporkan balik dan akhirnya turut ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan status tersangka terhadap Nengah Wartawan sempat menuai keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk Majelis Desa Adat (MDA) Bali yang secara aktif memberikan pendampingan hukum.

Bendesa Adat Besakih bersama tokoh-tokoh masyarakat juga menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi ketidakadilan terhadap pecalang yang sejatinya tengah menjalankan tugas adat.

Namun kini, setelah proses RJ berlangsung dengan lancar dan disepakati bersama, ketegangan mereda.

Polres Karangasem menegaskan bahwa tiga pelaku utama tetap akan menjalani proses hukum, namun dengan pertimbangan hasil perdamaian yang dapat meringankan tuntutan.

“Kami menegakkan hukum secara adil dan objektif, tanpa berpihak, berdasarkan bukti dan fakta,” kata Kasi Humas Polres Karangasem, Iptu I Gede Sukadana.

Kapolres Joseph Edward Purba turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung jalannya proses damai ini, mulai dari tokoh adat, MDA, hingga keluarga para pihak yang berperkara.

Ia berharap pendekatan serupa dapat menjadi inspirasi dalam penyelesaian konflik di masa mendatang.

“Mari kita jaga semangat gotong royong, saling menghormati, dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai pilar keharmonisan Bali,” tutupnya.

Pasikian Pecalang Bali menilai hal ini, sebagai bentuk kepekaan kepolisian terhadap dinamika sosial dan adat di Bali. 

Juru bicara Pasikian Pecalang Yudhi Pasek Kusuma mengatakan, Paskian Pecalang Bali menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolres Karangasem beserta seluruh jajaran atas kebijakan yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan kasus yang menimpa salah satu anggota pacalang  di Pura Agung Besakih.

Pacalang yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, padahal merupakan korban dari tindakan penganiayaan, kini telah mendapatkan keadilan berkat pendekatan hukum yang manusiawi dan solutif melalui restorative justice. 

"Ini bukan hanya menjadi wujud kepekaan institusi Kepolisian terhadap dinamika sosial dan adat Bali, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap peran pacalang sebagai penjaga kesucian dan keamanan wilayah adat," ujar Yudhi Pasek Kusuma dalam pernyataan resminya, Senin 19 Mei 2025.

Ia menambahkan,  pendekatan restorative justice dalam kasus ini telah membuka ruang dialog dan penyelesaian yang bermartabat tanpa mengesampingkan nilai hukum dan keadilan. 

Langkah ini menunjukkan kuatnya komitmen Kepolisian dalam merawat harmoni antara hukum negara dan nilai-nilai kearifan lokal di Bali.

"Kami, segenap Paskian Pacalang Bali, meyakini  kolaborasi antara Kepolisian dan lembaga adat akan terus menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketertiban, kedamaian, dan keluhuran budaya Bali," ungkapnya. 

Dengan berakhirnya kasus ini melalui restorative justice, masyarakat diharapkan kembali tenang dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran penting akan pentingnya komunikasi, empati, dan penyelesaian yang bermartabat dalam menyikapi perbedaan dan konflik di tengah kehidupan sosial.

(*)