Mengenai Siswa Titipan, Komisi 4 DPRD Bali Singgung Diskresi Pimpinan 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Untuk mengawasi jalannya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025, Komisi 4 DPRD Bali beserta jajaran telah melakukan rapat kerja beberapa waktu lalu.

Rapat tersebut juga membahas perubahan jalur sistem pendaftaran yang baru yakni domisili, anak guru, prestasi prestasi dengan sertifikat-sertifikat yang dikurasi dan lain sebagainya. 

Ketika dikonfirmasi, Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta mengatakan pada intinya sistem penerimaan siswa baru ini untuk memperbaiki sistem, agar siswa-siswi tertampung di sekolah, terutama di sekolah yang mereka inginkan, tentunya di sekolah negeri. 

Baca juga: DUKA Najwa Shihab, Setelah Kehilangan Anak Perempuan Kini Sang Suami Juga Berpulang

Sementara mengenai siswa titipan, Suwirta menegaskan tidak ada siswa titipan secara formalnya. Namun faktanya banyak orang tua wali murid dan saudaranya menitipkan anak-anaknya atau keponakannya, agar dapat bersekolah di sekolah yang diinginkan. Diakuinya,  tidak hanya DPRD pejabat-pejabat juga banyak dititipkan siswa titipan ini. 

Baca juga: Polemik Banned Kemasan Plastik 1 Liter Koster Muncul, Pengusaha Coffee Shop Makin Ketar-ketir

“Tapi yang menentukan itu kan sistemnya atau aplikasinya kan. Nah terakhir nanti setelah sudah final, misalnya mereka tidak diterima tapi mereka ngotot ingin sekolah di sana, nah di sana nanti diskresi pimpinan, diskresi Pak Gubernur langkah-langkah apa yang diambil kan, dibandingkan mereka tidak mau sekolah,” imbuhnya. 

Sementara opsi bersekolah di sekolah swasta menjadi saran terakhir. Dari jumlah ruang kelas yang ada sebenarnya Bali tidak kelebihan siswa, namun jika dicari per-Kabupaten terdapat data kekurangan dan kelebihan jumlah siswa. Seperti di Kota Denpasar lebih banyak jumlah siswa dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Bali. 

“Karena kabupaten lain kan banyak yang di Denpasar kan lebih jadinya gitu, jadi intinya sekolah titipan itu kan hanya istilah dan memang benar orang titip, tapi diterima atau tidaknya kan sistem kan. Jadi sistem atau aplikasi itu dibuat manusia juga kalau nanti misalnya ada yang salah di sistem itu, di aplikasi itu mau diperbaiki agar bisa mengakomodir kepentingan anak-anak kita bisa saja salah kan bikin kan, antara praktek dan teorinya kan bisa aja kan,” paparnya. 

Sementara untuk orangtua siswa sudah diimbau agar mengikuti sistem dimanapun bersekolah, intinya sama. 

“Masalah-masalah di penerimaan kan setiap tahun seperti itu, pada akhirnya kan selesai juga nanti kan gitu sambil mengevaluasi sarpras dan SDM yang ada di masing-masing sekolah, itu sudah ditugas ke Dinas pendidikan agar itu pemerataan kualitas pendidikan, baik itu sarpras maupun SDM itu di evaluasi agar jangan anak-anak itu sampai memilih sekolah, ya seolah-olah ini favorit, ini tidak gitu,” tutupnya.