Pinjaman untuk Infrastruktur di Badung Timbulkan Pertanyaan, Adi Arnawa Buka Suara

"Kalau tidak meminjam, tidak mungkin dong uang di APBD saya habiskan untuk infrastuktur karena ada belanja pegawai, terkait dengan SDM dan yang lainnya," tambahnya.

"Kalau kita menunggu-menunggu tidak akan mungkin. Satu yang harus diingat, harga tanah tidak pernah turun, ini yang berat nantinya. Kalau ada misalkan yang jual murah atau tanahnya digratiskan, kita pasti tidak berutang untuk pembangunan," sambungnya.

Sebelumnya Adi Arnawa mengaku, pinjam uang dilakukan lantaran kebutuhan untuk infrastruktur di Badung mendekati Rp 10 triliun.

Namun untuk pinjaman yang akan dilakukan sekitar Rp2,8 Triliun sampai Rp3 Triliun. 

"Kalau mau jujur mendekati Rp 10 triliun. Tapi ini tidak mungkin kami lakukan, untuk itu harus kami lakukan secepatnya karena kami mengejar agar harga tanah tidak naik," terang Bupati asal Pecatu, Kuta Selatan itu.

Disinggung terkait pengembaliannya, Bupati asal Pecatu mengaku, akan dilakukan dengan Pendapatan Asli Daerah.

Kemudian ada juga kemungkinan membayar pinjaman melalui deviden di BPD Bali.

"Rencana kami akan tambah penyertaan modal setiap tahun untuk mengejar Rp 1,8 Triliun. Seiring dengan menambah penyertaan modal di BPD Bali tentu deviden akan naik dan itu bisa kita arahkan untuk membayarkan utang," imbuhnya. (*)

Berita lainnya di Pemkab Badung