Seluruh OPD di Buleleng Wajib Buat Teba Modern, Sekda: Akan Dimonitor Langsung

Seluruh OPD di Buleleng Wajib Buat Teba Modern, Sekda: Akan Dimonitor Langsung

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Pemerintah Kabupaten Buleleng menggencarkan pembuatan teba alias tempat pengelolaan sampah organik. 

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pun diinstruksikan untuk segera membuat teba modern ini. 

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa saat ditemui belum lama ini.

Baca juga: Upayakan Segala Cara Atasi Sampah, Badung Belum 100 Persen Mandiri Tangani Sampah

Dikatakan dia, pembuatan teba modern merupakan arahan langsung dari Gubernur Bali, Wayan Koster. 

"Pak gubernur mengarahkan kita semua di daerah untuk menjalankan peraturan gubernur terkait pengelolaan sampah berbasis sumber. Semua OPD sudah diperintahkan untuk bikin teba modern ini," ucapnya. 

Instruksi pembuatan teba modern ini menyasar OPD di lingkup Pemkab Buleleng hingga pemerintah Pemerintah Desa (Pemdes) dan Kelurahan.

Baca juga: Kota Denpasar Segera Operasikan Ambulans Sampah Optimalkan TPS3R

Kata Sekda Suyasa, pembuatan teba modern ini juga akan dimonitor langsung.

"Kegiatan ini akan dimonitor oleh Inspektorat Provinsi Bali, apakah kantor kita sudah buat atau belum," imbuhnya. 

Sekda berharap teba modern ini mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), khususnya sampah organik.

Terlebih sampah tersebut bisa dipanen menjadi pupuk setelah disimpan dalam kurun waktu tertentu. 

Baca juga: Setuju Pengurangan Sampah Plastik Sekali Pakai, Mahasiswa FK Unud Bilang Tidak Perlu Pelarangan Ini

Lantas disinggung pengelolaan sampah anorganik, Suyasa mengatakan hingga kini pihaknya masih berupaya mencari solusi. Diakui beberapa tahun lalu sempat ada upah pungut sampah namun dihentikan. 

"Program ini bagus, karena mampu mendorong masyarakat mengumpulkan sampah plastik," ucapnya. 

Untuk diketahui, upah pungut ini memungkinkan masyarakat mengumpulkan sampah plastik, untuk kemudian dijual ke bank sampah.

Di mana bank sampah mendapat pembiayaan dari Pemerintah melalui dana CSR. Sayangnya karena terbentur aturan, program ini tidak dapat berlanjut. (*)

Berita lainnya di Sampah di Bali