BULE Nakal Hingga Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan Raker Komisi II DPRD Badung!

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja, bersama Dinas Pariwisata serta Dinas Pertanian dan Pangan terkait Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.

Rapat dilaksankan di Ruang Rapat Gosana II DPRD pada Jumat 13 Juni 2025, membahas sejumlah masalah yang ada mulai dari bule nakal dan alih fungsi lahan.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada didampingi anggota I Nyoman Artawa dan I Made Sudira.

Dari eksekutif, hadir Kepala Dinas Pariwisata I Nyoman Rudiarta dan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan I Wayan Wijana.

Baca juga: TRAGEDI Tajen Maut di Bangli, Mangku Luwes Residivis Pembunuhan, Diduga Sudah Membidik Komang Alam?

Baca juga: Diduga Jadi Korban Tabrak Lari di Marga Tabanan, Nyawa Ni Luh S Tak Terselamatkan

Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada mengungkapkan, ada sejumlah rekomendasi yang disampaikan dewan dalam menanggapi berbagai isu pariwisata dan pertanian.

Pertama, soal arogansi wisatawan asing, dewan menilai perlunya kolaborasi dan kerjasama OPD-OPD terkait di Badung, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Satpol PP yang harus dikolaborasikan dengan Imigrasi dan Polres Badung serta Polresta Denpasar.

“Sudah ada wacana bahwa akan ada CCTV berkualitas tinggi. Selain merekam gambar, juga bisa merekam suara tang bagus. 

Jadi kalau sudah ada perekaman itu akan cepat tindak lanjut daripada kepolisian untuk menangkap yang mengganggu kenyamanan pariwisata. 

Selain itu, rekomendasi kami agar Pemkab Badung bekerjasama dengan kepolisian dan imigrasi terkait dengan kenakalan bule ini,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat asal Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta ini melanjutkan, isu pariwisata terbaru yakni Australia yang mengeluarkan travel warning ke Bali.

Menurut Sada, permasalahan ini menjadi krusial sebab berdasarkan data turis terbanyak yang datang ke Bali masih didominasi oleh Australia.

“Tentunya kita harus meng-counter isu travel warning ini dengan peningkatan keamanan dan kenyamanan wisatawan agar terjamin. Adapun keputusan blacklist atau deportasi wisatawan oleh Imigrasi pun tentu dilakukan dengan kajian dan SOP. Tidak serta merta begitu ditangkap langsung diblacklist,” terang Sada.

Rekomendasi lainnya terkait pariwisata, lanjut Sada, agar Pemkab Badung meningkatkan anggaran terkait pariwisata dan program kerja baik pariwisata dan pertanian.

Perlunya pembangunan infrastruktur untuk menjadi jalan-jalan alternatif di tengah kemacetan di daerah pariwisata yang tak bisa terelakkan lagi.

“Fasilitas seperti jalan yang selalu macet, ini kita harus berbenah secepat-cepatnya. Beberapa titik kemacetan menjadi fokus, seperti Kuta, Kuta Selatan, Kuta Utara, termasuk sekitar Puspem juga macet,” ungkapnya.