BADUNG Dihantui PHK Masal! Usai Coca Cola, Kini FINNS Recreation Club PHK 157 Karyawannya 

Lebih lanjut pihaknya mengimbau kepada seluruh perusahaan, yang sedang melalui masa sulit agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan sebisa mungkin menghindari terjadinya PHK.

Berdasarkan data yang terhimpun, setidaknya terdapat 117 karyawan yang terdampak PHK selama Periode Januari hingga Mei 2025, angka itu terus meningkat dengan adanya PHK karyawan PT Coca cola dan FINNS Recreation Club. Jika digabungkan sudah ada 344 karyawan di Badung yang di PHK.

"Iya kalau dihitung segitu jumlahnya, tapi Itu hanya yang melapor resmi ke kami. Namun dari data BPJS, jumlahnya sudah melampaui itu. Artinya, ada indikasi PHK yang tidak tercatat secara formal," imbuh Eka Merthawan 

Sementara itu, tingginya angka PHK di Badung menjadi perhatian serius kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Pasalnya, kasus PHK justru terjadi saat jumlah kunjungan wisatawan sedang ramai-ramainya atau momen libur sekolah.

Dewan pun berencana memanggil instansi terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja (Disperinaker) untuk menelusuri kebenaran gelombang PHK ini.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, mengaku sudah mendengar adanya PHK ini. Hanya saja pihaknya tidak tahu pasti sebab musabab sampai terjadinya PHK yang begitu besar.

Menurut dia tingginya gelombang PHK ini cukup aneh. Pasalnya, kondisi pariwisata Badung dan Bali saat ini serasa cukup stabil. 

"Tingkat kunjungan wisatawan tergolong lumayan Jadi, sangat aneh apabila industri pariwisata sekelas hotel berbintang, akomodasi yang lain serta tempat hiburan sampai melakukan pengurangan karyawan," ucapnya.

Politisi PDIP asal Kuta ini mengaku sangat menyayangkan terjadinya ratusan PHK ini. Karena besarnya angka PHK ini terjadi dalam kurun waktu yang singkat.

Menyikapi kondisi ini, Anom Gumanti mengaku akan segera memanggil organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk bersama-sama membahas masalah ini.

"Saya selaku ketua DPRD akan mengundang, dimana sih masalahnya? Apakah mungkin, seperti yang selama ini orang tuding, wisatawan tidak tinggal di hotel. Lantas tinggal dimana? Apa mumgkin karena itu," ucapnya.

Menurut Anom Gumanti benang kusut  pariwisata yang berimbas pada PHK ini harus segera dibedah agar pemerintah bisa mencarikan solusi. "Ini perlu dibahas agar kita bisa menyimpulkan langkah-langkah apa yang perlu diambil," imbuhnya. (*)