INTIP Cara Banyuwangi Sukses Tangani Masalah Sampah Tanpa Batasi Ekonomi Rakyat, Ini Caranya!

TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil menangani masalah sampah, tanpa melakukan pelarangan produksi dan menjual produk-produk yang menggunakan kemasan plastik sekali pakai yang bisa mengganggu ekonomi rakyat.

Dengan tidak hanya mengandalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) saja, Pemkab Banyuwangi  terus mendorong pengelolaan sampah secara sirkular lewat tempat pengelolaan sampah reduce reuse recycle (TPS3R).

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan pemkab memiliki sejumlah program persampahan, mulai bank sampah, pembangunan TPS3R hingga berbagai inovasi penanganan sampah yang melibatkan pihak swasta maupun masyarakat.

“Pemkab sendiri telah menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas program pembangunan, sehingga penanganannya cukup komprehensif dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Baca juga: RACUN Mati Sepasang Kerbau Makepung? Curiga Sebab Temukan Botol Racun di Kandang, Rugi Ratusan Juta!

Baca juga: MALING Seekor Ular untuk Dijual, Demi Bisa Beli Ular Lain, Pemuda 26 Tahun Dibekuk Polresta Denpasar

Menurutnya, pemkab menetapkan pengelolaan persampahan sebagai salah satu indikator penilaian dalam rapor desa, yang akan menentukan alokasi anggaran tiap desa.

"Kami juga didukung aktif warga pegiat persampahan. Mereka-mereka inilah yang aktif mengelola sampah dengan memilah dan mendaur ulang sampah hingga menghasilkan magot untuk mendegradasi sampah organik,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima Tribun Bali. 

Salah satu daerah di Banyumas yang berhasil mengoptimalisasi pengelolaan sampah, adalah Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh.

Tata kelola pengelolaan sampah di Desa Benelan Kidul ini, didesain sebagai layanan publik. Di mana, pengelolanya masuk dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bernama Lembaga Pengelolaan dan Penanganan Sampah Desa.

Mereka-mereka ini akan mengambil sampah, memilah, dan mengantarkan residu dan mengantarkan residu sampah ke TPS 3R Balak.

Selain melakukan pengelolaan sampah yang baik, pemkab juga getol mengampanyekan perubahan perilaku kepada masyarakat dan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) persampahan.

"Kami juga aktif berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk menangani sampah, salah satunya Banyuwangi mendapat dukungan dari pemerintah Norwegia dalam pembangunan TPS3R Tembokrejo dan di Balak,” tukasnya.

Dia menyampailan, Banyuwangi telah membangun dan mengoperasikan 26 TPS3R di sejumlah kecamatan. Di antaranya, TPS3R Balak yang memiliki kapasitas pengolahan sampah mencapai 84 ton per hari dengan sasaran 55.491 rumah tangga.

Kemudian TPS3R Tembokrejo-Muncar, yang setiap bulannya mengelola sampah sebanyak 12-25 ton per hari dengan menyisakan residu ke TPA hanya 2 ton per hari.

”Alhamdulillah, TPS3R Tembokrejo bahkan meraih Plakat Adipura sebagai TPS3R Terbaik,” tuturnya. Tidak hanya itu, menurut dia, Pemkab Banyuwangi bahkan sudah meluncurkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi dan berkelanjutan untuk jangka waktu 20 tahun.

Perencanaan pengelolaan sampah yang sistematis dan strategis, dalam jangka panjang ini dinilai merupakan yang pertama di Indonesia.

Dokumen Rencana Induk Persampahan (DRIP) itu, merupakan kerjasama dengan Avfall Norge (asosiasi persampahan Norwegia) dan Indonesian Solid Waste Association (INSWA).

DRIP juga difasilitasi program Clean Ocean through Clean Communities (CLOCC). “Kami berterimakasih kepada Pemerintah Norwegia dan segenap instansi yang terlibat, yang telah banyak membantu Banyuwangi dalam pengelolaan sampah, termasuk dalam penyusunan masterplan ini,” kata Bupati Ipuk.

Ipuk mengatakan Pemkab Banyuwangi terus berkomitmen mengelola sampah secara komprehensif. Mulai dari membangun infrastruktur, melakukan edukasi, sampai tata kelola.

Pengelolaan persampahan di Banyuwangi, juga disebutnya telah memiliki payung hukum. “Maka dari itu, kami menyusun masterplan, yang saat ini sudah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Dokumen Rencana Induk Persampahan,” ujar Ipuk.

Dalam masterplan itu, Banyuwangi menargetkan dapat mencapai nol persen kebocoran sampah di lingkungan pada 2046 mendatang, serta 60 persen pengolahan dan pemilahan sampah.

Dengan masterplan yang sama, Ipuk optimistis pengelolaan sampah organik maupun anorganik akan berlangsung maksimal. 

Selain itu, Ipuk menambahkan, Pemkab Banyuwangi juga telah menyiapkan rencana aksi dan paket kebijakan lengkap dengan kebutuhan pendanaannya selama 23 tahun ke depan. Dia berharap, rencana aksi itu menjadi panduan dalam implementasi sistem pengelolaan sampah di daerah Banyuwangi. 

Disebutkan, program pengelolaan sampah sirkular di Banyuwangi ini juga akan segera diperluas dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) dan organisasi Clean Rivers.

Dua Stasiun Peralihan Antara (SPA) dengan kapasitas masing-masing mencapai 50 ton per hari direncanakan akan dibangun di Banyuwangi.

“SPA merupakan fasilitas pendukung dalam sistem pengelolaan sampah yang berfungsi sebagai titik pengumpul sementara antara asal sampah dan fasilitas pengolahan akhir,” ucapnya.

Dia mengtakan SPA ini akan menjadi tempat pengolahan awal sampah, seperti pengumpulan, pemilahan dasar dan pengolahan awal dan tujuannya, untuk mengurangi volume dan meningkatkan efisiensi transportasi.

“Hadirnya SPA membuat sampah yang dikirim ke tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) dan Tempat Pengolahan Sampah TPS3R lebih terpilah,” ujarnya.

Menurutnya, fasilitas ini akan menjadi titik pengumpul sementara dan pengolahan awal sampah, meliputi pengumpulan, pemilahan dasar, dan pengolahan awal, sebelum sampah dikirim ke fasilitas pengolahan akhir.

“Kami berharap keberadaan SPA ini nantinya mampu mengurangi volume sampah dan meningkatkan efisiensi transportasi,” tukasnya.(*)