Jelang Musda, Hanura Bali Memanas Kadek Arimbawa Digoyang Mosi Tidak Percaya

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Dinamika internal Partai Hanura Bali memanas menjelang Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan Juli 2025. 

Mayoritas pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) bersama Fraksi Hanura di Klungkung, Buleleng, dan Karangasem, serta organisasi sayap (orsap) Lasmura dan Srikandi Hanura, secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali, I Kadek Arimbawa alias Lolak.

Salah satu alasan paling mengemuka adalah merosot tajamnya perolehan kursi Partai Hanura di Bali pada Pemilu 2024. 

Dari sebelumnya 16 kursi DPRD kabupaten/kota (termasuk 1 kursi DPRD Provinsi Bali), kini Hanura Bali hanya bisa meraih 6 kursi.

Baca juga: PILGUB BALI Koster-Giri Terima Dukungan Hanura, PKB, PBB, PPP, Ummat, Pendaftaran Terakhir Pilkada

Ketua DPC Hanura Klungkung, Wayan Buda Parwata, Selasa 1 Juli 2025 menegaskan, penurunan kursi ini adalah bukti gagalnya kepemimpinan Ketua DPD Bali.

“Kami kecewa berat. Kursi Hanura Bali anjlok. Padahal saat Pak Ketua terpilih, beliau berjanji siap mundur jika gagal menaikkan perolehan kursi. Kenyataannya bukan naik, malah anjlok ke titik terendah,” ungkap WB Parwata.

Anggota DPRD Kabupaten Klungkung ini juga menilai Arimbawa tidak fokus membesarkan partai di Bali, karena memilih maju sebagai caleg DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah pada Pileg 2024 lalu.

“Bayangkan Ketua DPD Bali sibuk kampanye ke Sulawesi Tengah. Sementara di Bali tidak ada gerak konsolidasi yang serius. Bagaimana kita mau menang?” sindir WB Parwata yang juga Ketua Organisasi Sayap Lasmura Bali ini.

Kritik juga disampaikan terkait kondisi sejumlah DPC di Bali yang hingga saat ini dinyatakan vakum dan tidak aktif. Di antaranya DPC Hanura Tabanan dan DPC Hanura Badung.

“Sampai sekarang tidak ada langkah konkret dari Ketua DPD untuk menghidupkan kembali DPC yang mati suri. Hanura ini partai serius, bukan sekadar papan nama,” ujar WB Parwata.

Ketua DPC Hanura Buleleng, Gede Wisnaya Wisna, juga menegaskan mosi tidak percaya dengan menggarisbawahi lemahnya manajemen dan transparansi pengelolaan dana partai.

Menurutnya, selama ini dana kontribusi yang disetor oleh DPC tidak jelas pertanggungjawabannya di tingkat DPD Bali.

“Kami di DPC Buleleng rutin setor dana kontribusi selama bertahun-tahun. Tapi dalam laporan ke DPP, angkanya tidak sesuai. Ada selisih ratusan juta yang tidak pernah dijelaskan,” kata Gede Wisnaya Wisna.

Ia juga menyayangkan tidak adanya rapat evaluasi serius pasca-Pemilu, padahal Hanura Bali mengalami penurunan kursi yang signifikan.

“Setelah Pemilu, seharusnya DPD Bali mengundang DPC untuk evaluasi menyeluruh. Ini malah tidak ada. Kami dibiarkan berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.