Setor Devisa Pariwisata Rp107 T Tahun 2024, Koster Minta Bali Dapat Insentif Khusus

Mengenai bentuk konkret insentif, Koster menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur darat dan laut, terutama penghubung antarwilayah di Bali, seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar menuju wilayah timur, barat, dan utara Bali.

Ia juga menyinggung kemacetan yang muncul akibat meningkatnya kunjungan ke pelabuhan Sanur, yang saat ini menjadi penghubung utama ke Nusa Penida.

"Sekarang kan baru kita nambah pelabuhan Sanur, itu sudah berfungsi dengan sangat baik ke Nusa Penida. Tapi kan efeknya kemacetan di jalan bypass. Nah, itu harus diatasi juga," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengapresiasi masukan Gubernur Koster dan menyatakan bahwa poin-poin tersebut telah menjadi catatan Komisi VII untuk dimasukkan dalam RUU Kepariwisataan.

"Itu untuk di undang-undang pariwisata. Di mana daerah-daerah yang memang pariwisatanya itu menjadi penunjang ekonominya, itu diberi treatment khusus."

"Misalnya insentif pajak, pembangunan infrastruktur. Nah, ini harus diminta Pak Koster masuk di dalam RUU pariwisata yang ada," ujar Evita.

Ia juga menambahkan bahwa pembahasan RUU masih berlangsung karena ada beberapa poin yang belum disepakati antara DPR dan pemerintah, termasuk soal pembentukan badan promosi pariwisata dan sumber pendanaannya.

"Masih ada beberapa poin yang belum cocok nih kita sama pemerintah. Kita masih nego-nego. Misalnya dalam pembentukan badan promosi pariwisata, apakah itu anggaran APBN, apakah itu anggaran swasta mandiri," jelasnya.

Evita juga mendorong agar modul pariwisata dimasukkan dalam pendidikan formal, sehingga masyarakat dapat terlibat lebih aktif dan sadar akan pentingnya menjadi tuan rumah yang baik dalam sektor pariwisata.

"Kalau kita masukkan ke pendidikan formal, itu kan masyarakatnya yang kita didik. Bagaimana pariwisata bersih, bagaimana menjadi host untuk orang asing," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa arah pengembangan pariwisata ke depan harus memperhatikan kualitas dan keberlanjutan, termasuk pengaturan tata ruang di kawasan destinasi wisata.

"Kita inginnya kan pariwisata ini berkualitas dan juga berkelanjutan. Itu yang paling penting," ujarnya.

Disentil DPRD Bali

Terkait hal ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, I Made Supartha, juga menyentil Bali tak diberikan kontribusi dari hasil devisa pariwisata yang dihasilkan sejumlah Rp 107 triliun. 

Hal tersebut ia sampaikan di Wantilan DPRD Bali, Jumat 13 Juni 2025 lalu.