Terkait Ranperda APBD 2024, Fraksi Golkar Minta PAD Sesuaikan Dengan Potensi Riil

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna, membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa, 8 Juli 2025.

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicaranya I Made Tomi Martana Putra, menyampaikan bahwa target PAD sebaiknya disesuaikan dengan potensi riil daerah. 

"Kami harapkan Bupati dan jajaran dalam hal penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk lebih mendekati angka yang realistis, guna meminimalisir terhambatnya realisasi program kegiatan OPD," tegasnya.

Baca juga: Pelabuhan Gilimanuk Ditutup Sejam Lebih, Antrean Kendaraan hingga ke Luar Pelabuhan

Baca juga: 2 JENAZAH Ditemukan, Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya, Arah Selatan Dilakukan Tim SAR Gabungan

Pandangan ini disampaikan setelah Fraksi Golkar mencermati penjelasan Bupati Badung Wayan Adi Arnawa pada sidang paripurna sebelumnya. Fraksi Golkar juga mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Kabupaten Badung dari BPK RI Perwakilan Bali selama 13 tahun berturut-turut sejak 2014.

Namun, Fraksi Golkar mengingatkan bahwa proyeksi pendapatan dalam APBD tetap harus mengacu pada asumsi yang masuk akal dan tidak terlalu optimistis. Tujuannya agar program-program pemerintah daerah bisa terlaksana tanpa harus mengalami pemangkasan akibat tidak tercapainya target PAD.

"Komitmen kita bersama adalah bagaimana penyelenggaraan APBD pada tahun berkenaan mampu menuntaskan berbagai persoalan di masyarakat Kabupaten Badung," ujarnya.

Selain itu, Fraksi Golkar meminta OPD penghasil agar lebih optimal dan profesional dalam mencapai target pendapatan, termasuk dengan pemanfaatan teknologi untuk mencegah kebocoran PAD. Fraksi Golkar juga menekankan perlunya perbandingan proporsional antara belanja operasional, belanja modal, dan belanja transfer agar keuangan daerah lebih seimbang dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Saran terakhir Fraksi Golkar adalah agar pemerintah lebih berhati-hati dalam tata kelola APBD 2025, terutama dalam penggunaan SILPA agar mampu menjawab kebutuhan riil daerah setiap tahunnya. (*)