BADUNG Rancang Peningkatan PAD Melalui Investasi, Begini Penjelasan Adi Arnawa

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Dalam meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Badung akan mengembangkan investasi.

Bahkan investasi akan dilakukan di luar daerah kabupaten Badung, yang dinilai berpotensi untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal.

Salah satu upaya investasi yang dilakukan, yakni pengembangan kawasan pariwisata di Nusa Penida. Hal itu pun sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung 2025-2029 ada rencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk investasi. 

Hal itu pun sempat disampaikan Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa belum lama ini. Pihaknya mengaku Investasi tersebut  dapat dilakukan di sektor apa saja, asalkan ada uang yang cukup.

Baca juga: MABUK & Nekat Berkendara, Pria Jatuh di Pemogan, Lalu Jadi Korban Curanmor di Denpasar Selatan!

Baca juga: CARI Raket Padel Bagus? Simak Hal yang Harus Dipertimbangkan Berikut Ini Ya Tribunners

"Sementara saya lihat BPD Bali sudah bagus, astungkara PDAM nanti akan bagus. Nanti kami akan dorong BUMD-BUMD yang lain," ujarnya belum lama ini.

Pihaknya pun menyebutkan, dalam RPJMD Kabupaten Badung tahun 2025-2029 juga telah dituangkan untuk membentuk BUMD-BUMD yang baru. Nantinya perusahaan plat merah ini akan mengelola usaha investasi dan juga pangan.

Selain itu juga dapat menggarap semua potensi yang dapat dikembangkan, bukan hanya di wilayah Kabupaten Badung.

“Malahan bukan di Badung saja, suatu saat saya ingin punya kawasan wisata, di mana, di Nusa Penida saya beli tanah misalkan, tidak mesti harus di Badung,” ungkapnya.

Selain itu, mantan Sekda Badung ini pun mengaku, investasi Pemkab Badung bahkan ada kemungkinan dikembangkan hingga keluar Bali. Ia mencontohkan investasi yang dapat dilakukan selain pariwisata, yakni dari kelapa sawit.

"Misalkan kedepan kita punya pemikiran membeli kelapa sawit di Kalimantan, misalnya," jelas Bupati asal Pecatu tersebut.

Lebih lanjut Adi Arnawa menjelaskan, untuk menjalankan hal tersebut memang perlu dilakukan persiapan. Namun dirinya mengaku, hal tersebut tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah. Sehingga akan dilakukan kerjasama-kerjasama, atau dengan membentuk BUMD.

"Tinggal kita mempersiapkan secara kelembagaan siapa yang akan menggarap ini, karena pemerintah kan tidak mungkin, apakah sifatnya melalui B to B (business to business) atau pihak badan usaha yang dimungkinkan untuk profit oriented," imbuhnya.

Pihaknya berharap semua itu bisa dilaksanakan, mengingat BUMD sangat dibutuhkan untuk menunjang pendapatan di Badung. (*)