SPMB 2025

DPRD Denpasar Bali Minta SPMB Sesuai Aturan dan Transparan, Sekolah Jangan Terima Siswa Titipan

Agus menyatakan, masyarakat juga perlu tahu kemampuan pemerintah untuk menyediakan sekolah negeri sangat terbatas. 

freepik
Ilustrasi sekolah - DPRD Denpasar Bali Minta SPMB Sesuai Aturan dan Transparan, Sekolah Jangan Terima Siswa Titipan 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili sedang berjalan. 

Anggota DPRD Kota Denpasar pun memberikan warning agar pelaksanaan jalur terakhir SPMB ini berjalan baik dan tidak ada siswa titipan.

“Jalur domisili saat ini dengan memberikan 3 pilihan sekolah memberi peluang lebih besar untuk diterima di sekolah negeri ketimbang jalur zonasi tahun sebelumnya yang hanya memberikan 1 pilihan karena memang banyaknya dan lokasi sekolah dibandingkan dengan jumlah siswa yang mendaftar sekolah harus diakui belum ideal,” kata Anggota DPRD Kota Denpasar, Agus Wirajaya, Selasa 15 Juli 2025. 

Namun perlu ada antisipasi agar tak ada ‘pakrimik’ di masyarakat jika ada siswa yang tak diterima di jalur tersebut. 

Baca juga: SPMB di Klungkung, SD 4 Batukandik Hanya Dapat 1 Siswa Baru

“Hanya saja dengan 3 pilihan tersebut, bila nanti ada anak yang tidak masuk pada pilihan pertama atau malah tidak diterima pada seluruh pilihannya, maka pelaksana harus mampu menjelaskan dengan baik teknis seleksinya kepada masyarakat agar tak menjadi pakrimik di masyarakat karena teknis seleksinya tentu tidak sesederhana model jalur zonasi,” jelas politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Sementara itu, bertambahnya kuota untuk jalur domisili sebanyak 1.616 karena sisa kuota dari yang mendaftar jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi baginya merupakan hal yang baik. 

Ia pun meminta panitia pelaksana dan semua pihak tetap tegak lurus aturan dan mekanisme yang ada.

“Tidak bermain dengan menerima titipan sehingga menghilangkan hak yang seharusnya diterima, saya rasa masyarakat akan bisa mengerti dan menghormati ketika anaknya tidak diterima di sekolah pilihannya,” imbuhnya.

Agus menyatakan, masyarakat juga perlu tahu kemampuan pemerintah untuk menyediakan sekolah negeri sangat terbatas. 

Oleh sebab itu, keberadaan swasta untuk membantu pemerintah dalam menyediakan sekolah sangat penting. 

“Artinya, apalagi saat ini ada bantuan subsidi sebesar satu setengah juta bagi mereka yang sudah mendaftar tapi tidak berhasil diterima di negeri, ini bisa membantu,” paparnya.

Ia juga berharap agar masyarakat jangan hanya berfokus pada sekolah negeri. 

Namun yang terpenting adalah anak mereka harus disekolahkan, walaupun di sekolah swasta. 

Secara umum, Agus melihat penerimaan murid baru saat ini semakin baik dari pelaksanaan tahun sebelumnya, terutama untuk SMP.

Sementara itu, Ketua Panitia SPMB Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, Ngakan Made Samudra mengatakan, dari tiga jalur yang sudah berjalan masih tersisa 1.616 kuota, dan sisanya diarahkan ke domisili. 

Sumber: Tribun Bali
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved