Berita Karangasem
Dewan Karangasem Bali Minta RPJMD Tidak Sebatas Fokus Pada Pembangunan Fisik
Semua fraksi menyepakati Ranperda Kabupaten Karangasem tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem tahun 2025-2029.
Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - DPRD Karangasem menyepakati Ranperda Kabupaten Karangasem, tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Semesta Berencana Kabupaten Karangasem tahun 2025-2029.
Dalam laporan gabungan komisi, anggota dewan berharap RPJMD ke depan tidak sebatas berfokus pada pembangunan fisik.
Namun juga menekankan pembangunan manusia melalui berbagai program pemerdayaan.
Rapat paripurna atas pembahasan Ranperda Kabupaten Karangasem, tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem tahun 2025-2029 digelar di Gedung DPRD Karangasem, Jumat 18 Juli 2025 malam.
Baca juga: Sekwan DPRD Bali Studi Tiru TPST ke Mataram, Jadi Percontohan Tak Pakai Pihak Ketiga
Dipimpin langsung Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika dan dihadiri Wabup Pandu Prapanca Lagosa.
Pada umumnya semua fraksi menyepakati Ranperda Kabupaten Karangasem tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem tahun 2025-2029.
Namun ada beberapa masukan dari anggota dewan, yang dijabarkan dalam laporan gabungan komisi DPRD Karangasem.
Laporan gabungan komisi, dibacakan anggota DPRD Karangasem, I Nyoman Sumadi.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar RPJMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga pada pembangunan manusia secara menyeluruh.
"Pemerataan pembangunan antar kecamatan, terutama wilayah pelosok pedesaan, dinilai perlu menjadi prioritas," ujar Nyoman Sumadi membacakan pendapat akhir fraksi PDIP.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong efisiensi anggaran dengan memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Fokus diarahkan pada peningkatan IPM melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli rakyat.
Untuk penguatan ekonomi, fraksi menekankan dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, serta pemasaran produk lokal.
Reformasi birokrasi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan layanan kesehatan juga menjadi sorotan.
Isu sosial seperti perlindungan anak dan antisipasi bencana alam dinilai penting, mengingat risiko tinggi di Karangasem.
Selain itu, nilai-nilai lokal dan keagamaan perlu diperkuat dalam pendidikan dan pelayanan publik.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.