Fraksi Golkar Temukan PAD Bangli Alami Penurunan, Minta Pemkab Serius Gali Potensi

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Bangli, Bali menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli, mengalami penurunan dari Rp 307,4 miliar menjadi Rp303,4 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penemuan ini disampaikan dalam rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Bangli, Senin 21 Juli 2025. "Hal ini bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah, dan kemandirian fiskal yang dicanangkan dalam berbagai regulasi nasional dan daerah," ujar I Wayan Sutama, juru bicara Fraksi Golkar DPRD Bangli.

Menurutnya, penurunan PAD ini menunjukkan belum optimalnya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta lemahnya integrasi sistem pendapatan berbasis digital.

Baca juga: Paripurna DPRD Bali, Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD Semesta Berencana 2025 

Baca juga: Giri Prasta Akui Tak Tahu Ada Bangunan Ilegal di Pantai Bingin Saat Jadi Bupati Badung 

Mereka mendorong Pemerintah Daerah, untuk membangun sistem PAD berbasis digital revenue system dan memperluas basis pajak dan retribusi.

"Kami percaya bahwa kekuatan fiskal daerah bukan hanya pada besarannya, tetapi pada kemampuan pemerintah mengelola anggaran secara cerdas, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan," tambahnya.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mendukung dan mendorong Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang berpihak pada masyarakat.

"Kami fraksi PDI Perjuangan tetap mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan Nangun Sad Kerti Loko Bali di Kabupaten Bangli," ujar I Nengah Wasana, pembicara Fraksi PDIP.

Fraksi Gabungan Restorasi Raya juga menyampaikan pemandangan umum, dan meminta Pemerintah Daerah untuk lebih serius dan berkomitmen dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan mengutamakan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat.

"Kami minta Pemerintah Daerah untuk lebih serius dan berkomitmen dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan mengutamakan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat," tambah I Ketut Guna, pembicara fraksi tersebut.

Mereka juga menanyakan upaya apa saja yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan PAD. "Apakah hal itu dapat dipastikan ada kenaikan lebih dari yang sudah direncanakan?" tanya I Ketut Guna.

Dengan demikian, diharapkan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dengan lebih baik dan tepat sasaran. (*)