KEBENTUR Efisiensi, Program 1 Keluarga 1 Sarjana Belum Masuk APBD Perubahan 2025, Ini Kata DPRD Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Program satu keluarga satu sarjana dari Gubernur Bali, Wayan Koster, tak masuk dalam APBD Perubahan 2025.

Hal tersebut diungkapkan, Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Wayan Gunawan, saat menyampaikan dalam pandangan umum (PU) di sidang paripurna diselenggarakan Wiswa Sabha Utama pada 21 Juli 2025. 

Gunawan menyampaikan, Golkar menyambut baik inisiatif gubernur membuat program satu keluarga satu sarjana, yang diarahkan khusus untuk masyarakat miskin. Program ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Bali. 

“Namun, setelah kami cermati di dalam struktur rancangan perubahan APBD tahun 2025, program ini belum mendapatkan alokasi anggaran pada rancangan perubahan APBD tahun 2025,” ucapnya. 

Baca juga: Motif Pencurian Velg dan Ban di Bandara Ngurah Rai Terungkap, MA Diajak IGYPAP ke Bandara

Baca juga: Fraksi Golkar Temukan PAD Bangli Alami Penurunan, Minta Pemkab Serius Gali Potensi

Di samping itu, dana di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Bali dipangkas. Urusan bidang pendidikan mengalami penurunan anggaran sebesar Rp39 miliar lebih dari semula Rp1.967 menjadi Rp1.928, ia pun menduga apakah karena instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk lakukan efisiensi. 

“Kami, Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menyebabkan adanya efisiensi belanja. Namun terhadap rancangan belanja pada Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kami melihat pada tabel 3.2. khususnya urusan pemerintahan,” tanya Gunawan.

Pada bagian lain, juga anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana juga mengalami penurunan sebesar Rp 4,4 miliar lebih dari semula Rp 36,6 miliar lebih menjadi Rp 32,2 miliar lebih.

Padahal saat ini terjadi cuaca yang tidak menentu, sehingga berimplikasi pada hasil pertanian. “Justru dipotong makanya kami pertanyakan setelah kami amanati kontruksi anggaran,” kata Gunawan. 

Dalam bidang komunikasi,  informatika khususnya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik juga mengalami penurunan relative besar yakni sebesar Rp146 miliar dari semula Rp390 miliar menjadi Rp243 miliar lebih.  

Gunawan mempertanyakan saat rancangan di APBD Induk 2025, apakah ada yang salah atau melaksanakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

”Kalau dipotong karena efisiensi mencanangkan dulu di induk, apakah instruksi presiden kami pertanyakan. Yang jelas bahwa dari saya tidak persoalan urusan utang, karena kami yakin utang bisa ditutupi  karena dari pendapatan wisatawan asing,” bebernya. 

Lebih lanjut soal target pendapatan PWA sebesar Rp 400 miliar terlalu kecil. Dengan banyak  kunjungan WNA sekitar 6 juta orang, maka potensi dapat sekitar Rp900 miliar. Seharusnya bisa dapat Rp700 miliar.

”Kami buktikan di laporan keuangan. Kalau sudah naik prosentase eksekutif ini,” tandasnya. (*)