TAK PEDULI TERIAKAN Penolakan Warga, Gubernur Koster Tunjuk Taring di Pantai Bingin Bali

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Ketegasan ditunjukkan Gubernur Bali I Wayan Koster di Pantai Bingin, Badung yang selama ini menjadi polemik.

Secara simbolis, Koster membongkar salah satu bangunan akomodasi penginapan pada Senin 21 Juli 2025 pagi.

Aksi tegas Koster itu didampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.

Baca juga: SOSOK GEK DIAH! Jadi Penyelamat Gadis Bangli di Jembatan Tukad Bangkung Saat Ingin Ulah Pati

Hadir pula Sekda Badung, Kasat Pol PP Bali dan Badung serta sejumlah pejabat lainnya.

Gubernur Koster membongkar salah satu pintu masuk akses penginapan yang bernama Morabito Art Cliff di Pantai Bingin.

Teriakan-teriakan penolakan dari warga terdengar dengan lantang meminta pembongkaran bangunan itu ditunda sementara waktu. 

Namun dengan tegas Gubernur Koster meminta semua bangunan yang ada di tebing-tebing Pantai Pecatu ini dibongkar hingga tuntas.

Baca juga: SUAMI Saksikan Istri Terlempar dan Digilas Truk, Sopir Kabur Biarkan Korban Tewas di Jalanan

“Pertama lahan ini adalah lahan milik Pemda Badung terdaftar dalam aset Pemda Badung.

Jadi bangunan ini adalah bangunan bukan diatas hak milik per orangan. Itu pelanggaran pertamanya,” ujar Gubernur Koster.

Dalam kesempatan itu, Koster menambahkan kemudian juga pelanggaran peraturan daerah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota tentang tata ruang. 

Ini adalah kawasan hijau dan bangunan di lokasi Pantai Bingin itu tidak ada yang berizin. 

“Ada 48 bangunan, ada vila ilegal semuanya ilegal orang tidak ada pakai izin. Pemiliknya bule? masih ditelusuri,” ungkap Koster. 

Disinggung 48 bangunan ilegal disini kenapa baru dilakukan pembongkaran hari ini?

Gubernur Koster menyampaikan bahwa semuanya perlu proses mulai dari peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga.

Setelah mendapat rekomendasi dari DPRD Provinsi Bali baru dilakukan pembongkaran. 

“Saya minta Bapak Bupati Badung agar menuntaskan pembongkaran ini sampai selesai

Dan 48 bangunan usaha pariwisata yang ilegal ini harus dibongkar semua,” tegas Gubernur Koster.

Disinggung mengenai bagaimana para pekerja dari masyarakat sekitar Pantai Bingin yang bekerja?

Koster menyampaikan telah memikirkannya dan bukan tidak melindungi pekerja wisata lokal yang ada tetapi semua bangunan tidak berizin.

“Tentu akan dipikirkan (pekerja masyarakat sekitar). Kita juga bukan tidak melindungi tentu melindungi tapi kalau tidak tertib pelanggaran menggunakan aset orang lain apa itu bisa dibiarkan kan tidak boleh. Tidak boleh kita mendidik masyarakat untuk melakukan pelanggaran,” paparnya. 

Lebih lanjut Koster menyampaikan pada intinya Pemerintah Provinsi Bali sekarang ini sedang menyiapkan tim untuk melakukan audit investigasi perizinan usaha pariwisata di seluruh Bali. 

“Kalau ada pelanggaran akan dilakukan tindakan tegas dan keras. Akan ditindak tegas tapi tentu ada proses,” ucap Koster.

Apakah ada kompensasi diberikan Pemerintah Daerah terhadap para pemilik bangunan ilegal yang dibongkar?

Gubernur Koster mengatakan mau ada kompensasi dari mana ini sebenarnya dia mendapatkan uang (dari usaha akomodasinya), uang ilegal justru itu bisa terbalik. 

“Tidak bisa, itu tidak bisa. Ini usaha bangunan ilegal, tanah milik Pemda Badung bukan milik per orangan.

Tidak boleh kita membiarkan, kalau kita biarkan cara-cara seperti ini di seluruh Bali rusak Bali,” jelas Koster.

Lalu bagaimana pengawasan kedepannya terhadap akomodasi pariwisata ilegal?

Koster menyampaikan pengawasan kedepan akan diperketat, saya pastikan tahun ini akan dilakukan bersih-bersih di seluruh wilayah Bali.(*)