Fraksi Gerindra DPRD Buleleng Tolak Rencana Pinjaman Daerah 200 M, Dinilai Belum Ada Pembahasan Luas

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Fraksi Gerindra DPRD Buleleng menolak rencana Pemkab Buleleng untuk mengajukan pinjaman daerah senilai Rp200 miliar. 

Penolakan ini karena rencana tersebut dinilai belum jelas. 

Ketua DPC Gerindra Buleleng, Gede Harja Astawa mengungkapkan, sebelumnya Fraksi Gerindra Buleleng sempat mendatangi dirinya untuk melakukan diskusi, ihwal rencana pinjaman daerah dari Pemkab Buleleng ke BPD Bali senilai Rp 200 miliar.

Kata dia, Fraksi Gerindra ragu untuk menyetujui rencana pinjaman yang masuk pada RPJMD ini. Sebab pinjaman daerah tidak dibahas secara luas. 

Baca juga: Faksi Gerindra Sentil LPJ Minim dan Kemacetan Pada Sidang Paripurna, Bupati Badung: Sudah Dirancang

"Pada prinsipnya kita tidak menolak begitu saja. Namun peminjaman ini perlu pembicaraan serius, penggunaannya untuk apa, kemudian outcomenya nanti bagaimana, bukan glondongan seperti itu," ucapnya, Senin 28 Juli 2025. 

Menurut Harja, apabila rencana pinjaman daerah dibahas secara luas dengan hasil yang jelas, pihaknya tentu akan mendukung. 

Apalagi rencana pinjaman daerah ini untuk penataan di RSUD Buleleng.

"Pelayanan dan rawat inap di RSUD Buleleng memang perlu peningkatan. Ini hak masyarakat, jangan sampai ada penolakan untuk berobat ke rumah sakit hanya gara-gara ruangan terbatas. Ada nggak komitmen itu dari Pemkab ke depannya? Kalau ada pasti kami dukung," ujar pria yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali ini.

Di sisi lain, Harja meminta Pemkab Buleleng lebih kreatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketimbang hanya mengandalkan utang. 

Salah satunya membuka kran untuk mendatangkan investor. 

"Kita ingatkan eksekutif jangan sedikit-sedikit meminjam lah. Tetapi bagaimana meningkatkan PAD di tengah efisiensi. Sehingga pembangunan di Buleleng bisa berjalan dengan baik. Tidak harus dengan utang," tegasnya. 

Sementara Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra menilai penolakan dari Fraksi Gerindra disinyalir salah persepsi. 

Sehingga ada beberapa hal yang tidak sampai ke pimpinannya, yakni Gede Harja. 

Sutjidra menjelaskan, pada Rapat Gabungan Komisi Jumat 25 Juli 2025 lalu, pihaknya sudah menyampaikan rencana pinjaman daerah ini untuk penataan RSUD Buleleng yang sudah crowded. 

Salah satunya di ruang tunggu poliklinik, di mana pasien sampai meluber ke luar. 

Walau demikian setelah rapat gabungan komisi, Sutjidra menegaskan jika Fraksi Gerindra sudah sepakat. 

"Saya juga berusaha setiap ada kegiatan yang melibatkan eksekutif dan legislatif, saya akan berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang memang menjadi program prioritas Kabupaten Buleleng. Sehingga tidak terjadi salah persepsi, salah penyampaian dan sebagainya," tandas dia. 

Untuk diketahui, dalam rapat sebelumnya Bupati Sutjidra memaparkan pinjaman daerah senilai Rp200 miliar. 

Anggaran tersebut nantinya dimanfaatkan untuk penataan RSUD Buleleng, termasuk penyediaan alat kesehatan (alkes). 

Menurut Sutjidra, rencana pinjaman daerah ini khusus untuk penataan RSUD Buleleng karena kondisi rumah sakit pemerintah ini sangat crowded. 

Salah satunya di ruang tunggu poliklinik, di mana pasien sampai meluber ke luar. 

"Kalau kita mau menuju RS pendidikan utama dan menuju RS rujukan regional-nasional memang harus direnovasi. Tetapi kalau seperti sekarang tambal sulam, tidak bagus nanti, tidak efektif," ucapnya, Minggu 27 Juli 2025. 

Sutjidra mengatakan, sejatinya sudah ada Detail Engineering Design (DED) ihwal penataan RSUD Buleleng, sejak 2019 dan disempurnakan pada tahun 2021. Sayangnya hingga saat ini belum ada eksekusi. 

"Saya melengkapi dan review apa yang sudah disusun dari 2021," kata dia. 

Diungkapkan pula, pertimbangan pengajuan pinjaman karena kondisi keuangan pemerintah daerah belum memungkinkan membangun sekaligus. 

Rencananya, Pemkab Buleleng akan meminjam senilai Rp200 miliar ke BPD Bali. 

Pinjaman ini untuk penataan di poliklinik dan ruang ponex, atau ruang perawatan ibu dan anak yang mengalami kegawatdaruratan. 

Dikatakan pula, Rp200 miliar ini tidak hanya untuk kegiatan fisik namun juga pengadaan alat kesehatan. Salah satunya Magnetic Resonance Imaging (MRI). 

Sutjidra mengatakan, banyak masyarakat Buleleng yang memerlukan penunjang kesehatan dengan alat MRI, terpaksa harus ke Denpasar. Kondisi ini tentu tidak efisien. Sebab masyarakat perlu ongkos transport hingga ongkos untuk menginap. 

"Ke depan kami ingin masyarakat Buleleng tidak diberatkan lagi dengan hal-hal demikian. Astungkara rancangan pinjaman daerah disetujui, sehingga begitu selesai DED bisa ajukan pinjaman daerah. Saya berharap tahun depan sudah menata rumah sakit," tandasnya. (mer)

Kumpulan Artikel Buleleng