TERKAIT Dana Badung di Bank, Pemkab Tegaskan Jika Semua Itu Tidak Mengendap, Begini Penjelasannya

TRIBUN-BALI.COM - Menyikapi pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait rendahnya realisasi belanja daerah hingga kuartal III tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan, bahwa anggaran daerah tidak mengendap, melainkan tengah dalam proses penyaluran untuk berbagai kegiatan prioritas daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung, Ketut Wisuda saat ditemui di Kantor Bupati, Puspem Badung, pada Rabu 22 Oktober 2025 menjelaskan bahwa kondisi serapan anggaran yang terlihat belum optimal bukan berarti dana APBD tidak digunakan atau mengendap di kas daerah.

Baca juga: SENTIL Pemkab Badung yang Parkir Dana di Bank Rp2,2 Triliun, Menkeu Minta Ini, Klarifikasi BPKAD

Baca juga: SENTIL Pemkab Badung yang Parkir Dana di Bank Rp2,2 Triliun, Menkeu Minta Ini, Klarifikasi BPKAD

"Uang itu bukan mengendap, tetapi sudah dalam proses Surat Penyediaan Dana (SPD) ke kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) namun belum dilakukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Semua itu  untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja operasional perangkat daerah, serta pembiayaan kegiatan pembangunan yang saat ini sedang berjalan,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, sejumlah program strategis Pemkab Badung, baik di bidang infrastruktur, pelayanan publik, maupun dukungan ekonomi masyarakat, kini tengah memasuki tahap pelaksanaan fisik maupun administrasi keuangan.

"Proses pencairan anggaran dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik. Kami pastikan seluruh kegiatan berjalan, dan serapan anggaran akan meningkat signifikan pada triwulan keempat," tambahnya.

Pemkab Badung juga menegaskan komitmen, untuk mendukung arahan Kementerian Keuangan dengan menjaga keseimbangan antara percepatan belanja dan akuntabilitas keuangan.

Pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan program prioritas berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan langkah tersebut, diharapkan realisasi APBD Kabupaten Badung pada akhir tahun 2025 dapat tercapai optimal, sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. (Adv/Gus)