Pemkab Jembrana Bali dan KPK RI Gelar Rakor, Bahas Pengelolaan Aset dan Optimalisasi Pajak Daerah

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Pemerintah Kabupaten Jembrana bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait penyelesaian permasalahan aset daerah serta optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak di Ruan Rapat Jimbarwana, Senin 10 November 2025. 

Rapat tersebut menekankan upaya menertibkan aset milik pemerintah dan meningkatkan potensi pajak daerah menuju kemandirian fiskal.

Hal ini juga sebagai bentuk pengawasan KPK dalam upaya pencegahan korupsi di daerah khususnya Gumi Makepung.

"Kita ingin seluruh aset daerah tertata dan memiliki kejelasan status hukum. Selain itu, optimalisasi pajak juga penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan," ujar Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan.

Baca juga: 300 ASN Pemprov Bali Ikuti Sosialisasi KPK, Koster: Yang Korupsi Akan Ditangkap Tidak Pandang Bulu 

Menurutnya, keberadaan KPK RI dalam pendampingan dan pembinaan pengelolaan aset daerah menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

"Kami sangat terbantu dengan arahan dari KPK, terutama dalam menuntaskan aset-aset yang masih bermasalah dan belum bersertifikat," tambahnya.

Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Iksan Al Huda menyampaikan, pengelolaan aset dan pajak daerah merupakan salah satu fokus pengawasan KPK dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. 

Pihaknya mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam melakukan inventarisasi, sertifikasi, serta pemutakhiran data aset dan pajak.

"Sering kali permasalahan muncul karena data aset tidak lengkap atau tidak sinkron antara daerah dan pusat. Melalui koordinasi seperti ini, kami berharap semua pihak bisa duduk bersama mencari solusi konkret," kata Nurul Iksan Al Huda.

Selain membahas aset dan pajak, rakor juga menyoroti langkah-langkah strategis digitalisasi layanan pajak daerah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi penerimaan.

Bupati Kembang berharap hasil dari pertemuan ini menjadi pijakan penting bagi Pemkab Jembrana dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.

"Kami berkomitmen mewujudkan Jembrana yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan keuangan negara," tegasnya.

Kumpulan Artikel Bali