DPRD Bali Lakukan Penyusunan Raperda Pemenuhan Hak Disabilitas 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — DPRD Provinsi Bali akan lakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Penjelasan awal mengenai landasan dan arah penyusunan regulasi ini, dipaparkan dalam Rapat Paripurna ke-11 Intern Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 bertempat di Kantor Gubernur Bali pada Senin 17 November 2025. 

I Ketut Tama Tenaya, selaku ketua yang mewakili dewan dalam penyampaian penjelasan tersebut, menegaskan bahwa Raperda ini disusun untuk memastikan penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas berjalan sejalan dengan visi daerah.

Baca juga: TERDENGAR Suara Letusan, Bangunan di Puri Anyar Klungkung, Terungkap Ini yang Terjadi

Baca juga: BREAKING NEWS: Terdengar Suara Letusan, Bangunan di Puri Anyar Klungkung Bali Terbakar

“Penjelasan penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, adalah sejalan dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dalam wujud Jana Kerthi yaitu menghormati, melindungi, dan menjamin harkat manusia yang beradab, tidak diskriminatif, sederajat terhadap keberadaan kondisi fisik dan mental yang dimiliki sebagai insan manusia khususnya bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.

Tama Tenaya menegaskan urgensi Raperda ini karena berkaitan langsung dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. “Penyusunan Raperda Inisiatif Dewan ini, menjadi urgen dan strategis karena sesuai nilai-nilai Sila Pancasila dan amanat UU NRI Tahun 1945 yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap diri manusia tidak terkecuali para Penyandang Disabilitas,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights for Persons with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Tama Tenaya menjelaskan bahwa Raperda baru ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015. Penyempurnaan tersebut perlu dilakukan untuk menyesuaikan aturan daerah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

“Penyusunan Raperda Inisiatif Dewan tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, sebenarnya merupakan penyempurnaan daripada Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015, harus diharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” jelasnya.

Proses penyusunan telah mengikuti ketentuan perundang-undangan terbaru. “Secara legal drafting, telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Dalam penyusunan diawali dengan pembuatan Naskah Akademis sebagai dasar penyusunan Raperda, dan telah mendapatkan harmonisasi dari Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Bali,” ujarnya.

Raperda ini akan memuat XI Bab dan 93 pasal. Ruang lingkup pengaturannya sangat luas, mulai dari keadilan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, adat dan agama, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, hingga kesejahteraan sosial, aksesibilitas, habilitasi, rehabilitasi, serta perlindungan dari bencana.

Tama menekankan bahwa nilai-nilai budaya Bali menjadi salah satu muatan penting. “Dalam Ruang Lingkup Raperda tersebut mencantumkan nilai-nilai kearifan lokal Bali bahwa kepada para Penyandang Disabilitas diberikan hak berpartisipasi dalam bentuk agama, tradisi, budaya, adat, dan seni,” katanya.

Ia juga menyoroti kekosongan aturan mengenai sanksi bagi pihak yang melakukan tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. “Serta belum ada dalam Bab dan Pasal yang mengatur khususnya pengenaan sanksi terhadap bagi yang melakukan perbuatan diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas,” tambahnya.

Dalam sesi penutup penyampaiannya, Tama berharap rancangan ini dapat segera masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

“Demikianlah Penjelasan Penyusunan Raperda Provinsi Bali tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, dapat kami sampaikan untuk dapat diberikan persetujuan penetapan bagian dari Propemperda…,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa pembahasan selanjutnya akan dilakukan oleh Panitia Khusus bersama para pemangku kepentingan. “Selanjutnya akan menjadi tugas dari Pansus dalam upaya penyempurnaan penyusunan Raperda Provinsi Bali sehingga sebagai produk hukum daerah diharapkan dapat berfungsi responsif, progresif, dan implementatif dalam menjawab pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Wilayah Provinsi Bali,” tutup Tama Tenaya.