Baca tanpa iklan
Di sisi lain, Perusda Bali juga memberikan tawaran dengan membuatkan aplikasi online khusus untuk para driver Bali.
Hal ini agar driver Bali bisa mengikuti perkembangan teknologi, tidak bergerak ke belakang tapi kedepan, sehingga harus ada sistem persaingan bisnis yang mengarah ke digital economy.
“Jadi kita harus mengadopsi (sistem online) itu, cuman yang bisa diatur adalah siapa yang mempunyai platform itu, sedangkan teknologinya tidak bisa dibendung,” ucapnya.
Menurutnya platform yang paling ideal kalau diarahkan ke ekonomi gotong royong, sesuai falsafah Pancasila, adalah semua yang menyangkut hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.
Karena itu, kata dia, idenya adalah platform teknologi online dikuasai oleh pemerintah daerah (pemda), atau pemda memberi kewenangan pada perusda, atau bisa juga diserahkan ke koperasi taksi konvensional masing-masing dalam pengelolaannya.
“Yang perlu diatur adalah masalah kepemilikannya. Jangan sampai yang memiliki kapital itu satu orang, kemudian dia memiliki semuanya. Itulah yang akan membuat kita hancur,” tegasnya.
Kesawa memastikan aplikasi ‘Driver Bali’ saat ini sudah disiapkan oleh Perusda.
Dan begitu diputuskan maka aplikasi tersebut dalam waktu 24 minggu sudah bisa jalan.
“Kita ingin mereka bekerja dengan tarif atau harga yang sesuai, tapi kita tetap mengejar kemajuan teknologi. Jadi platformnya diperbaharui dan nanti ada platform baru misalnya namanya Driver Bali.com,” tandasnya.
Platform itu bisa diberikan secara gratis dan nanti bisa dikelola oleh koperasi paguyuban masing-masing ataupun terpusat untuk memudahkan branding-nya. Selanjutnya, taksi online yang diblokir adalah aplikasinya, para driver-nya nanti bisa pindah ke aplikasi yang dimiliki Pemprov Bali.
“Pemerintah tidak dalam kondisi menyuruh ini itu. Tapi kita akan memberi platform, mereka maunya bagaimana,” imbuhnya.
Namun gagasan Perusda tersebut langsung ditolak para driver.
Mereka tetap ngotot agar keberadaan taksi online ditutup di Bali.
Ketua Umum Bali Transport Bersatu (BTB) I Nyoman Suwendra saat ditemui usai pertemuan mengatakan, dengan dibangunnya kembali sistem transportasi online justru akan menambah masalah.
"Kan masalah kita di awal kan online ini, kok justru kita membentuk online lagi," kata dia mempertanyakan.